Kategory
Budaya,
Nasional,
14-12-2023 17:45:00
Suasana Munas Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan di Jakarta 10 Desember kemarin (foto: istimewa)
SISIKOTA.COM: "Budaya itu benteng pertahanan terakhir bangsa" ujar Soni Sumarsono dengan tegas. Hampir seluruh isi ballroom hotel Mercure Ancol, Jakarta siang itu menyambut pernyataannya tersebut dengan gemuruh tepuk tangan.
Di lokasi tersebut, siang itu para seniman dan pemikir budaya seluruh negeri sedang bersidang lewat forum Musyawarah Nasional Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan. Acara ini dihelat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI sejak 10 Desember 2023.
DR. Soni Sumarsono, MDM tentu tak sembarang berkomentar. Ia bukanlah sosok biasa bagi birokrasi Indonesia. Soni Sumarsono adalah Dirjen Otonomi Daerah di masa kepemimpinan Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri. Dengan pendekatan budaya pula, Soni berhasil mengatasi konflik sosial di Sulawesi ketika menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yahun 2018. Soni juga pernah memimpin DKI Jakarta sebagai Pejabat Gubernur ketika menggantikan Basuki Tjahaja Purnama tahun 2017.
Sebagai Ketua TIRBN (Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional) saat ini, Soni mengingatkan agar para Kepala Daerah yang belum membentuk Dinas Kebudayaan agar segera merealisasikan hal tersebut. Menurutnya, kebudayaan adalah salah satu urusan konkuren yang dikategorikan sebagai urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah, karena itu Kepala Daerah wajib membentuk Dinas Kebudayaan sehingga program-program kebudayaan di daerah bisa lebih mendapatkan porsi anggaran yang seimbang.
Anggaran bidang kebudayaan selama ini memang dianggap tidak prioritas oleh beberapa pihak karena dianggap tidak menghasilkan PAD, karena itu praktek pembiayaan bidang kebudayaan, termasuk kesenian didalamnya seringkali hanya menunggu sisa-sisa anggaran.
"Itupun kalau masih ada sisa-sisa anggarannya. Kalau tidak ya paling-paling dipinjamin gedung kesenian sama dikasih nasi kotak" kelakarnya yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan sekitar lebih dari 200 utusan Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan seluruh tanah air.
Ketimpangan perlakuan memang kerap terjadi di berbagai daerah selama ini. Urusan kebudayaan masih dirangkapkan dengan urusan lain. Praktek kebijakan di beberapa daerah menunjukkan perbedaan penempatan kebudayaan di berbagai dinas. Di Kaltim misalnya, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser menggabungkan kebudayaan dengan Dinas Pendidikan. Di Kota Samarinda, Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kebudayaan digabungkan dengan pariwisata. Di kota Balikpapan, kebudayaan bahkan digabungkan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Kota Banjarmasin di Kalsel juga melakukan kebijakan yang sama dengan Balikpapan.
Di tingkat provinsi, dari lima provinsi yang terdapat di pulau Kalimantan, ada empat provinsi yang masih menggabungkan urusan kebudayaan dengan Dinas Pendidikan yaitu Kaltim, Kalsel, Kaltara dan Kalbar. Kalteng memilih menggabungkan kebudayaan dengan Dinas Pariwisata. Saat ini, tercatat hanya ada tujuh provinsi di Indonesia yang telah membentuk secara khusus Dinas Kebudayaan yaitu DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta.
Agenda inilah salah satunya yang turut ramai dibahas dalam Munas Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan di Ancol kemarin selain dua agenda penting lainnya yaitu desakan agar Pemerintah Pusat segera membentuk Kementerian Kebudayaan secara khusus dan desakan agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dikbudristek segera menerbitkan peraturan khusus terkait keharusan pembentukan dan penganggaran Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan di daerah.***(Tim Redaksi)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
ancol
dewan kebudayaan
dewan kesenian
dirjen kebudayaan
Jakarta
kemendikbudristek
mendagri
soni sumarsono
17 jam yang lalu
18 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
