+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Struktur OPD Di Kukar Mulai Menyesuaikan Nomenklatur Pusat

Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kutai Kartanegara, Mofpiyanto Ramadhan (foto: sisikota.com)

Sebanyak 170 Pejabat Administrator Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (15/3/2024) telah dilantik Bupati Edi Damansyah pada Jumat (15/3/2024) lalu. Langkah penyesuaian atas SIPD Kemendagri RI terhadap Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

 

SISIKOTA.COM – Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Kartanegara, Mopfiyanto Ramadhan kepada sisikota menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan bentuk tindaklanjut terhadap perubahan nomenklatur dari pada perangkat daerah tingkatan eselon tiga dan empat. Hal tersebut guna menindaklanjuti Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah.

“Penyusunan perangkat daerah itu perlu disesuaikan. Karena kalau tidak disesuaikan nanti mekanisme dan proses penganggaran akan terganggu, karena terpusat menggunakan SIPD sama seperti daerah lain untuk proses pelaksanaan kegiatan, anggaran, maupun perencanaannya,” tutur Mopfiyanto.

Pelantikan ini dilaksanakan sebagai penyesuaian terhadap fungsi dan bidang di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya contohnya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dulunya memiliki lima bidang kini disempurnakan menjadi empat bidang, menyesuaikan nomeklatur pusat.

Mopfiyanto juga mengatakan bahwa hal ini tidak terlepas dari proses penyesuaian kodefikasi anggaran. Kodefikasi ini mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 dan apabila tidak dilaksanakan secara otomatis proses penganggaran, perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban akan terganggu karena menyangkut ketidaksesuaian antara perangkat daerah dengan kodefikasi anggaran.

“Dengan adanya perubahan nomenklatur itu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi maupun kebijakan dari kementerian pusat,” pungkasnya. (*sk-4/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI