+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Bupati Buka Rakor Penanganan Pasokan Bahan Pokok Jelang Idul Fitri

SISIKOTA.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka rapat koordinasi terkait upaya Pemkab Kukar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok selama bulan Ramadan dan kesiapan dalam menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah, Kamis (4/4/24).

Acara ini digelar Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, dengan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur Bayuadi Hardiyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait.

Dalam sambutannya, Edi mengatakan bahwa Pemkab Kukar telah dan akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah bahan pangan selama Bulan Ramadhan dan kesiapannya menghadapi Idul Fitri.

“Hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga untuk menjaga nilai inflasi daerah dan stabilitas ekonomi lokal juga memastikan ketersediaan serta stabilitas harga sejumlah bahan pangan,” terangnya.

Edi menegaskan, diperlukan sejumlah langkah konkrit yang strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Diantaranya mengintensifkan pemantauan dan sinergitas pengawasan guna meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, agar terpantau dengan lebih cermat pergerakan pasokan dan harga bahan pokok di pasaran.

“Sehingga mitigasi ketidakwajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi dan penimbunan, termasuk pada BBM dan LPG dapat cepat terpantau,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan perlu mengintensifkan intervensi pasar dengan lebih maksimal agar dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok seperti melalui penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan, kebijakan subsidi baik itu BLT, BBM nelayan atau ojol, juga bantuan langsung pakan untuk pembudidaya ikan serta kegiatan padat karya lainnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan melalui jalinan kerjasama dengan para produsen dan distributor untuk memastikan pasokan komoditas pangan yang mencukupi terutama beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnnya.

“Buka hanya itu saja, yang harus dipastikan kelancaran distribusi pasokan pangan. Dengan sistem distribusi yang efisien dan terukur diharapkan agar pasokan pangan dapat tersalurkan dengan lancar ke seluruh pelosok Kukar,” papar Edi.

Edi juga meminta kepada OPD terkait untuk melakukan peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah. Baginya, peninjauan serta koordinasi yang berkelanjutan dalam penetapan kebijakan tarif daerah perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar tidak memberikan tekanan tambahan pada harga bahan pokok.

“Harapannya bahwa langkah-langkah konkrit yang disusun bersama ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kukar,” harap Edi. (*sk-3/adv)

Wakili Pemkab Kukar, Ahyani Ikuti Kick Off GNPIP Kaltim

SISIKOTA.COM – Mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, Asisten II Sekretariat Kabupaten, Ahyani Fadianur Diani mengikuti Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Timur di Samarinda.

Agenda nasional tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kota Samarinda pada Rabu (27/3/2024). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang ditandai dengan pemukulan kentongan bersama stakeholder terkait.

GNPIP 2024 sendiri merupakan komitmen bersama antara Bank Indonesia (BI), Deputi Menteri Ekonomi, pemerintah daerah dan seluruh stakholder yang peduli terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ahyani menyampaikan, Pemkab Kukar sangat menyambut baik Kick Off GNPIP Kaltim Tahun 2024. Menurutnya, agenda tersebut dinilai positif karena sejalan dengan tujuan awal pemerintah untuk menekan inflasi dari semua sektor.

Komitmen itu dibuktikan dengan penandatanganan kerja sama sejumlah pihak dengan pemerintah di tingkat daerah. MoU yang dijalin bakal memberikan dampak positif terhadap pasokan pangan di kabupaten/kota, khususnya Kukar.

MoU dilaksanakan sesuai arahan Menteri Koordintator Bidang Perekonomian, yang isinya pemerintah daerah diminta untuk menjalin sinergisitas membangun rantai pasokan. Mulai dari distributor, agen, Bulog, retail modern hingga mitra penyuplai pasokan.

“GNPIP ini sangat positif, sehingga pasokan pangan, termasuk beras semakin memadai, supaya pengendalian inflasi daerah pun terkendali dengan baik,” katanya.

Serius dengan dukungannya untuk menurunkan inflasi, Pemkab Kukar pun sudah mengikuti koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota se-Kaltim.

Di dalamnya merumuskan langkah-langkah mengatasi inflasi daerah, termasuk upaya yang dilakukan Pemkab Kukar dengan menggelar Operasi Pasar Murah dalam rangka Gerakan Pangan Murah di parkiran Taman Eks Kawasan Tanjung.

“Secara keseluruhan banyak kegiatan yang telah dilakukan pemkab Kukar untuk penanganan inflasi daerah, apalagi sudah ditandatangani MoU antar daerah,“ ujarnya.

Ahyani melanjutkan, “Tentunya Kukar juga berharap, jika ada kekurangan pasokan kebutuhan pokok seperti bawang, cabai, beras dan kebutuhan lainnya, bisa menjalin kerja sama dengan daerah lainnya.” (*sk-3/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI