+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Mediasi PT. KSM – Warga : Alot, Panas Namun Tetap Rakat

Rapat Mediasi kasus tuntutan warga desa Kedang Ipil atas rusaknya sejumlah rumah dan fasilitas umum akibat kegiatan blasting PT. KSM di Blok Osor Timur, Kota Bangun Darat berlangsung sengit dan alot. Perusahaan setuju untuk merealisasikan sebagian tuntutan warga. Sebagian lainnya masih harus dikaji teknis lagi.

 

SISIKOTA.COM – Sebagaimana arahan Camat Kota Bangun Darat, Julkifli dalam surat undangan mediasi yang diterbitkannya tanggal 1 Maret lalu, jam 9 pagi warga desa Kedang Ipil sudah berkumpul di Balai Adat Lawas. Beberapa diantaranya menunggu di teras balai, sebagian lainnya menunggu sambil duduk dan merokok di bawah pohon-pohon besar yang ada di sekitar balai.

 

Sejumlah aparat keamanan juga terlihat sudah berdatangan lebih awal. Polres Kutai Kartanegara dan Polsek Kota Bangun menurunkan tim pengamanan cukup banyak hari itu. Beberapa petugas mengenakan pakaian dinas. Ada juga beberapa petugas dari unit reskrim dan intel yang hadir dengan pakaian sipil. Kodim 0906 Kutai Kartanegara juga nampak menurunkan tim pengawalan. Mereka datang dengan 1 unit bus penuh tentara, ditambah lagi beberapa aparat TNI lainnya yang datang menggunakan mobil dan sepeda motor.

 

Banyaknya jumlah aparat keamanan yang hadir hari itu sempat membuat Farhan, salah satu juru bicara warga desa bertanya-tanya. Baginya, kehadiran banyak aparat pada hari itu terasa cukup meneror mental warga. Ia tidak tahu siapa yang mengusulkan penambahan sedemikian banyak jumlah aparat keamanan karena pada pertemuan sebelumnya ia ingat hanya sekitar 6-7 orang aparat keamanan saja yang diturunkan. Namun seperti diakuinya di hadapan seluruh peserta rapat mediasi, ia dan warga lainnya tidak merasa takut karena sangat yakin apa yang diperjuangkan hari itu adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum. Sekilas, situasi di Kedang Ipil pagi itu cukup tegang, namun tidak terlihat gelagat negatif apapun baik dari warga maupun aparat keamanan. Di beberapa sudut lokasi, sejumlah aparat malah terlihat ngobrol akrab dengan warga sambil menikmati buah langsat. Kebun-kebun buah warga memang sedang panen buah langsat.

 

Rapat Mediasi yang di inisiasi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat terhadap kasus rusaknya 13 rumah warga desa dan 8 fasilitas umum, termasuk rumah ibadah umat muslim dan kristiani itu baru dimulai sekitar pukul 10 pagi. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan antara lain adalah Puskesmas Pembantu, SMA Negeri 3, SD 010, Masjid Baitul Amin, Gereja katolik Santo Paulus, Menara Telekomunikasi termasuk pula Gedung Pertemuan Umum Desa bantuan dari Pemkab Kukar yang baru selesai tahap pembangunan dan sedang menunggu diresmikan oleh Bupati Kukar.

 

Camat Kota Bangun darat, Julkifli bertindak selaku moderator hari itu. Ia mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kukar, Ahmad Taufik Hidayat yang datang mewakili  Bupati Edy Damansyah. Tampak pula hadir secara langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Arianto. Beberapa instansi juga mengutus perwakilannya, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kukar, Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kukar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kukar serta beberapa instansi terkait lainnya. Sementara itu, dari pihak PT. Kartika Selabumi Mining (PT. KSM) dan PT. Karya Bhumi Lestari (PT. KBL) menghadirkan sekitar 7 orang perwakilan manajemen, dipimpin oleh Sugeng Tri dan Jamin.

 

Sejak rapat dimulai, tensi pertemuan sudah terasa cukup tinggi. Apalagi balai adat terisi penuh dengan warga. 7 buah kipas angin didalam ruangan itu tak terlalu mampu membuat udara menjadi lebih sejuk, apalagi Kedang Ipil sedang dilanda musim kemarau. Beberapa kali, Ahmad Taufik dan Arianto mencoba membuat tensi rapat tidak terlalu tegang dengan melontarkan beberapa gurauan kepada warga maupun kepada pihak perusahaan. Keduanya memulai sesi musyawarah tersebut dengan memberikan kesempatan kepada juru bicara warga untuk menjelaskan kronologis kejadian, usai itu pihak perusahaan juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara teknis hasil kajian awal mengenai pertimbangan dan proses hingga dilakukannya kegiatan blasting.

 

Berlangsung Alot dan Panas

Musyawarah mulai terasa lebih alot ketika tiba pada sesi tanggapan atas tuntutan warga. Untuk diketahui, sebelumnya warga telah menyampaikan 4 poin tuntutan terhadap pihak perusahaan yaitu meminta penghentian kegiatan blasting di Blok Osor Timur, meminta ganti rugi materiil sebesar 50 juta rupiah per bangunan dan perbaikan atas kerusakan akibat blasting, meminta kompensasi bising dan debu sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga dari kegiatan penambangan di blok Osor Timur setiap bulan dan meminta pemenuhan kebutuhan sumber air bersih warga yang tercemar akibat kegiatan penambangan.

 

Dari 4 poin tuntutan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. KSM Sugeng Tri, perusahaan menyanggupi untuk memperbaiki seluruh rumah warga dan fasilitas umum lainnya yang rusak karena dampak peledakan. Perusahaan menurut Sugeng juga sudah melakukan progres perbaikan jaringan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga. “Perbaikan jaringan pipa air bersih untuk warga malahan sudah kami lakukan sejak beberapa hari lalu, kami bekerjasama dengan pihak Dinas Perkim Kukar dan Kodim 0906 Kukar. Saat ini, air memang belum bisa lancar tersalurkan karena masih ada beberapa sambungan pipa yang perlu pembenahan” ujarnya di hadapan warga dan perwakilan pemerintah.

 

Situasi musyawarah kemudian menjadi agak memanas ketika tiba pada pembahasan mengenai poin penghentian aktivitas penambangan menggunakan blasting serta mengenai nilai kerugian materiil yang harus dipenuhi perusahaan. Warga mempersilahkan perusahaan tetap melakukan kegiatan penambangan di blok Osor Timur asal tidak lagi menggunakan metode blasting. Menurut mereka, jarak antara titik ledak dengan pemukiman hanya sekitar 300 meter. Jarak itu terlalu dekat sehingga rawan. Belum lagi efek traumatik yang dialami warga dari suara ledakan. Jika dilanjutkan, warga merasa khawatir dan was-was kegiatan itu akan memakan korban jiwa. Versi perusahaan, jarak antara titik ledak dengan pemukiman terdekat sebenarnya 700 meter, dan jarak terebut berdasarkan kajian teknis tim teknik tambang merupakan jarak yang masih cukup aman untuk digunakan teknik blasting. Sugeng Tri menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian teknis mereka sebelum melakukan peledakan, getaran tanah (ground vibration) yang mungkin dihasilkan hanya berskala dibawah 1,1 milimeter/second. Angka itu jauh dibawah standar maksimal sesuai aturan nasional yang berlaku yaitu 3 milimeter/second.

 

Pembahasan mengenai poin ganti rugi materiil juga berlangsung sengit. Warga menuntut ada keputusan langsung pada hari itu juga mengenai nilai ganti rugi atas bangunan yang rusak, namun pihak perusahaan tidak ingin langsung memberikan keputusan. Perusahaan ingin ada penghitungan lebih teknis terhadap efek dan nilai kerusakan sebelum di konversi menjadi uang ganti rugi. Demikian pula halnya dengan masalah uang bising dan debu yang dituntut warga. Hal ini membuat Ahmad Taufik dan Arianto kembali memperpanjang durasi rapat. Arianto bahkan sempat mengingatkan warga mengenai waktu karena pembahasan sudah berlangsung lebih dari 4 jam.

 

Berakhir Dengan Rakat dan Kondusif

Sekitar pukul 3 sore, rapat mediasi tersebut mulai menemui titik terang. Beberapa poin telah disepakati bersama oleh warga dan pihak perusahaan. Sementara poin-poin lainnya yang masih mengambang hasilnya disepakati untuk dibahas dan diselesaikan dengan cara membentuk tim yang lebih kecil agar masalah tidak lagi melebar kemana-mana. “Ijin Pak Asisten 1, saya tunjuk pak Camat untuk menjadi ketua tim kecil, pak Kades jadi wakil ketua timnya. Nanti warga dan perwakilan perusahaan masuk juga dalam tim kecil ini” ujar Arianto kepada Ahmad Taufik sebelum menutup mediasi.

 

Pemerintah, pihak perusahaan dan warga desa menyepakati membentuk tim kecil yang bertugas mengawasi proses perbaikan sumber air bersih warga dan proses perbaikan rumah serta fasilitas umum desa. Tim kecil ini juga bertugas untuk merembugkan teknis penghitungan nilai ganti rugi untuk tiap-tiap bangunan yang terkena dampak ledakan. Tim ini akan terus melakukan koordinasi satu sama lain dan pada saatnya nanti akan melaporkan hasil kerjanya pada mediasi lanjutan. “Saya akan datang lagi secara langsung nanti di mediasi lanjutan” kata mantan Camat Muara Wis tersebut.

 

Setelah mediasi ditutup secara resmi, warga baru mau mulai beranjak dari Balai Adat. Suasana kembali menjadi lebih tenang bahkan cenderung rakat dan penuh kekeluargaan. Beberapa warga terlihat ngobrol akrab dengan aparat keamanan. Ada pula yang terlihat berbincang ringan dengan manajemen PT. KSM dan PT. KBL. Hampir tak terlihat ada permusuhan atau potensi kekacauan.Seperti kata Kuspawansyah, Kelapa Desa Kedang Ipil. “Kami masyarakat Kutai Adat Lawas sudah terbiasa dalam budaya kesopanan dan saling menghargai. Kampung ini kampung tua, semua penduduknya merupakan orang asli Kutai, Kami akan menerima dengan baik siapa saja yang datang dan mencari penghidupan disini, asal tidak membuat kegaduhan terhadap warga” terangnya.(*Tim Redaksi)

Rabu Besok, Mediasi Segitiga Warga, Pemerintah dan PT. KSM

Perihal rusaknya sejumlah rumah warga dan fasilitas umum desa di Kedang Ipil akibat kegiatan penambangan batubara mulai menemui titik terang. Camat Kota Bangun Darat menginisiasi pertemuan untuk mediasi antara pihak perusahaan dan warga desa.

 

SISIKOTA.COM – Meski sempat berlarut-larut, penyelesaian masalah tuntutan warga terhadap PT. Kartika Selabumi Mining (PT. KSM) di desa Kedang Ipil kecamatan Kota Bangun Darat yang terjadi sejak pekan lalu mulai menemukan titik terang. Kuspawansyah, Kepala Desa Kedang Ipil menyampaikan, sesuai dengan surat dari Camat Kota Bangun Darat, akan ada mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (06/03/2024) mendatang.

 

“Pak Camat sudah menerbitkan suratnya untuk mediasi antara warga dengan pihak perusahaan. Hari Rabu (besok) nanti rencananya. Saya dengar pak Sekda (Sekretaris Kabupaten Kukar) akan menugaskan Asisten 1 untuk turut hadir nanti” jelas Kuspawansyah.

 

Surat undangan mediasi yang diterbitkan oleh Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, SE (istimewa)

Senin, (04/03/2024) kemarin sisikota menemui Kades berpembawaan tenang ini di sebuah rumah makan di Tenggarong. Siang itu, Kuspa tengah beristirahat disana sambil mengisi perut bersama beberapa koleganya sesama aparatur desa. Dengan suara lembutnya yang khas, Kuspa menjelaskan bahwa ia berada di Tenggarong untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait turut terdampaknya beberapa fasilitas pendidikan di desanya, selain juga menyelesaikan beberapa urusan lainnya. “Saya laporan soal bangunan SD kami yang mengalami kerusakan” ujarnya kepada sisikota.

 

SD yang dimaksud oleh sang Kades adalah SD No. 010 Kedang Ipil. Menurutnya, SD tersebut mengalami keretakan dinding di beberapa bagian. Beberapa kaca jendelanya juga ada yang turut retak dan pecah. Efek blasting dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. KSM sebelumnya diduga menjadi penyebab semua kerusakan tersebut. Tidak hanya itu, menurut Kuspa, beberapa bangunan lain seperti gereja dan rumah warga juga ikut terdampak.

 

Perhitungan Teknis Perusahaan Meleset?

SD No. 010 memang merupakan salah satu bangunan yang paling dekat posisinya dengan titik blasting. Kuspa menduga, ada kesalahan perhitungan teknis oleh pihak perusahaan yang mungkin terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan tersebut. Ia bercerita, bahwa sebelumnya pihak perusahaan memang sudah melakukan pemberitahuan kepada pihak desa mengenai pelaksanaan blasting. Saat itu, ia sempat bertanya pada pihak perusahaan apakah jarak antara titik peledakan dengan pemukiman warga sudah masuk pada jarak aman. Pihak Perusahaan, menurut Kuspa kemudian menyatakan bahwa sudah dilakukan perhitungan teknis terkait hal tersebut sehingga tidak akan berdampak kepada pemukiman warga. Namun nyatanya, warga tetap menerima dampaknya.

 

Teknik blasting sebetulnya merupakan hal yang cukup lazim digunakan dalam dunia pertambangan, tentu saja setelah terlebih dahulu melalui kajian dan pertimbangan teknis. Teknik blasting adalah proses penggunaan bahan peledak untuk memecah batuan atau tanah yang keras dari batuan induk guna membuka akses ke deposit mineral yang berharga. Menurut situs alvindocs.com, teknik ini memungkinkan akses yang lebih baik ke deposit mineral yang tersembunyi didalam tanah. Blasting juga dianggap lebih efisien. Ia bisa mempercepat penambangan dengan memungkinkan pengambilan material dalam volume lebih besar dengan waktu yang relatif lebih singkat.

 

Namun teknik blasting bukanlah tanpa dampak. Meski sudah diperhitungkan, teknik ini bisa menggiring dampak cukup serius dalam jarak radius tertentu. Yang paling mungkin terjadi adalah efek gound viration atau getaran tanah. Efek getaran tanah inilah yang kerap melahirkan kerusakan pada pemukiman warga sekitar.

 

Kuspawansyah sudah mengeluhkan soal itu sebenarnya terhadap perusahaan, namun respon perusahaan justru diluar dugaannya. “Mereka malah bilang, rumah-rumah warga itu retak lantaran dibangun tidak menggunakan SNI (Standar Nasional Indonesia-red). Ya kalau begitu, bangunkan saja rumah-rumah baru untuk warga dengan standar SNI” kata Kuspa. Ia tersenyum-senyum sewaktu mengingat-ingat alasan yang disampaikan perusahaan kepadanya.

 

Menurut Kuspa, di kampung-kampung pedalaman sebagaimana halnya desanya, memang jarang sekali warga membangun rumah dengan berpatokan pada nilai SNI. Jadi baginya, tidak logis menyalahkan kembali warganya yang rumahnya sudah rusak tersebut. Ia tidak mau terlalu panjang berpolemik. Ia hanya ingin persoalan ini segera tuntas sehingga warga dan perusahaan bisa kembali sama-sama beraktifitas.

 

Mediasi Tanpa Menghentikan Operasi

 

Sebelum munculnya aksi unjuk rasa warga pada tanggal 29 Februari lalu, pihak perusahaan sebenarnya sudah melakukan upaya perbaikan. Ada beberapa retakan pada bangunan-bangunan tersebut yang ditambal. Tetapi warga tidak terlalu puas dengan upaya itu sebab dianggap hanya bersifat sementara. Warga menuntut pihak perusahaan mengkonversi kerugian tersebut dengan sejumlah bantuan berupa uang perbaikan.

 

Tanggal 29 Februari 2024 lalu, usai aksi unjuk rasa damai berlangsung, ada kesepakatan tertulis yang dibuat antara warga, perusahaan dan sejumlah aparatur di desa maupun kecamatan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ahmad Sasiansyah selaku koordinator aksi yang mewakili warga, Kepala Desa Kedang Ipil Kuspawansyah, Ketua BPD Kedang Ipil Budianto, Camat Kota Bangun Darat Julkifli. Turut pula bertandatangan dalam surat tersebut antara lain Sugeng Tri mewakili PT. KSM dan Erik Permana mewakili PT. KBL.

 

Dalam surat tersebut warga menuntut PT. KSM untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan dengan teknik blasting di blok Osor, blok yang terdekat dengan pemukiman warga. Warga juga menuntut perbaikan dan kompensasi sebesar 50 juta rupiah untuk tiap-tiap bangunan yang rusak. Selain itu, ada pula tuntutan kompensasi bising dan debu akibat dari kegiatan penambangan tersebut yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada warga sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga tiap bulannya. Warga juga meminta perusahaan memenuhi kebutuhan air bersih warga lantaran sumber air bersih yang sebelumnya sudah ada ikut tercemar.

Surat kesepakatan antara warga dengan pihak PT. KSM (istimewa)

Dari tuntutan tersebut kemudian disepakati bahwa akan dilakukan mediasi terhadap seluruh pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh Pemerintah setempat. Warga juga menyepakati saran dari pihak aparatur agar tidak melakukan aksi penutupan tambang selama proses mediasi berlangsung. Artinya, PT. KSM tetap bisa melakukan aktifitas penambangan. Meski demikian, warga menuntut saat mediasi dilakukan, pihak perusahaan mengutus perwakilan direksi perusahaan yang berwenang mengambil keputusan secara langsung.

 

Pihak Kecamatan Kota Bangun Darat telah membuat surat undangan mediasi untuk kedua pihak. Sebagaimana tertera dalam lampiran surat tersebut, Camat Julkifli, SE juga mengundang pihak-pihak lain untuk turut hadir dalam mediasi yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu besok di Gedung Serba Guna Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat.

 

Selain Sekda Kukar, sesuai tuntutan warga, pihak kecamatan juga mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kukar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Kepala Bidang Sumber Daya Alam Pemkab Kukar. Selain mengundang para pemegang kebijakan di lingkungan Pemkab Kukar, Camat Kota Bangun Darat juga melayangkan surat undangan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim hingga Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba di Kementerian ESDM.

 

“Sebenarnya pihak perusahaan sempat mengajukan permohonan untuk mengalihkan lokasi mediasi ke lingkungan kantor Bupati Kukar tapi kami dengan pak Camat tetap ingin mediasi dilakukan di Kedang Ipil saja” ujar Kuspawansyah.(*Tim Redaksi)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI