+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Ahmad Sasiansyah: “Saya Mohon Sekali Pak, Tolonglah, Jangan Ada Blasting Lagi”

Dengan suara sangat lirih, Ahmad Sasiansyah memohon kepada perwakilan PT. KSM yang duduk tidak jauh didepannya agar tidak lagi melakukan kegiatan peledakan (blasting). Lelaki berperawakan kecil tersebut bersimpuh di lantai. Suaranya berubah menjadi isakan tangis.

 

SISIKOTA.COM – Ahmad Sasiansyah adalah Ketua RT 9 di desa Kedang Ipil. RT dimana ia tinggal bersama puluhan warga lainnya tersebut merupakan lingkungan paling dekat jaraknya dengan titik peledakan di Blok Osor Timur, blok yang sedang menjadi area operasi penambangan PT. KSM. Usai bersimpuh ia tidak lagi sanggup meneruskan perkataannya. Seorang warga lain berusaha menenangkannya, kemudian menuntunnya keluar dari Gedung Adat, tempat rapat mediasi digelar.

 

Siang itu, dihadapan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, Camat Kota Bangun Darat Julkifli dan Kepala Teknik Tambang PT. KSM Sugeng Tri Banendyo yang datang bersama sejumlah jajaran manajemen perusahaan, Ahmad Sasiansyah menceritakan apa yang ia alami pada tanggal 26 Februari 2024.

 

Ia sedang hendak tidur ketika didengarnya dua kali suara ledakan yang sangat keras dari arah tambang. Getarannya benar-benar membuatnya ketakutan, apalagi ketika ia ingat rumahnya berada tidak jauh dari sebuah menara telekomunikasi yang berdiri menjulang di lingkungan RT-nya.  Ia bergegas keluar rumah untuk melihat keadaan sekeliling. Itulah saat dimana Ahmad menyaksikan menara telekomunikasi tersebut bergoyang seolah hendak roboh. Ahmad lantas bergegas menemui seseorang yang dikenalnya di internal perusahaan. Ia menanyakan seberapa membahayakan efek getaran dari kegiatan blasting saat itu. “Saya pergi ke Pak Roy, waktu itu saya tanya, Pak, berapa getarannya ini? lalu dijawab, satu koma aja mas. Busyet cuma satu koma tapi goncangannya lebih hebat daripada dihantam sama angin” tuturnya.

 

Ahmad Sasiansyah memang nampak sangat trauma dengan kegiatan blasting di dekat rumahnya. Baginya, suara ledakan dari tambang itu ibarat teror baginya dan warga di RT-nya. Terhitung, ada 10 kali kegiatan peledakan yang telah dilakukan perusahaan. Tidak banyak lagi yang berani menengok kebun-kebun buahnya sejak kejadian itu. Rata-rata warga sangat takut mendengar suara ledakan atau malah lebih buruk lagi, takut rumahnya tertimpa menara telekomunikasi yang mungkin sewaktu-waktu bisa roboh.

 

“Kalau dilakukan blasting lagi, saya tidak tahu harus bagaimana pak, bisa jadi tower itu roboh dan menimpa rumah saya. Kalau itu sampai terjadi pak, wah bisa modar alias mati saya pak” jelasnya dengan suara memelas didepan para perwakilan perusahaan. Hari itu, ada dua pihak perusahaan yang hadir dalam pertemuan mediasi tersebut, yaitu PT. Kartika Selabumi Mining (PT. KSM) dan PT. Karya Bhumi Lestari (PT. KBL).

 

Soal trauma ini tidak hanya dialami oleh Ahmad Sasiansyah. Maria Ester, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara yang turut hadir langsung ketika sesi mediasi mengakui bahwa pihaknya juga telah mendapatkan laporan dari Kepala Sekolah Dasar (SD) 010, salah satu sekolah yang juga mengalami kerusakan parah, bahwa sejumlah siswa-siswi di sekolah tersebut kini merasa enggan untuk mengikuti proses belajar karena takut dan trauma. Berdasarkan data Kepala Desa, SD 010 mengalami kerusakan berupa dinding kelas retak serta beberapa kaca jendela ruang belajar pecah.

 

Maria menekankan agar pihak perusahaan benar-benar memperhatikan efek trauma tersebut terhadap siswa-siswi. “Trauma itu tidak akan terlihat saat ini, tapi akan berdampak nanti pada saat mereka mengikuti jenjang pendidikan yang lebih lanjut” terang Maria. Ia menyarankan perusahaan untuk kembali membuat kajian ulang terhadap penambangan dengan metode blasting ini. Ia tak ingin anak-anak di desa Kedang Ipil dan sekitarnya mengalami trauma psikis yang mungkin bisa berdampak jangka panjang.(*Tim Redaksi)

Rabu Besok, Mediasi Segitiga Warga, Pemerintah dan PT. KSM

Perihal rusaknya sejumlah rumah warga dan fasilitas umum desa di Kedang Ipil akibat kegiatan penambangan batubara mulai menemui titik terang. Camat Kota Bangun Darat menginisiasi pertemuan untuk mediasi antara pihak perusahaan dan warga desa.

 

SISIKOTA.COM – Meski sempat berlarut-larut, penyelesaian masalah tuntutan warga terhadap PT. Kartika Selabumi Mining (PT. KSM) di desa Kedang Ipil kecamatan Kota Bangun Darat yang terjadi sejak pekan lalu mulai menemukan titik terang. Kuspawansyah, Kepala Desa Kedang Ipil menyampaikan, sesuai dengan surat dari Camat Kota Bangun Darat, akan ada mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (06/03/2024) mendatang.

 

“Pak Camat sudah menerbitkan suratnya untuk mediasi antara warga dengan pihak perusahaan. Hari Rabu (besok) nanti rencananya. Saya dengar pak Sekda (Sekretaris Kabupaten Kukar) akan menugaskan Asisten 1 untuk turut hadir nanti” jelas Kuspawansyah.

 

Surat undangan mediasi yang diterbitkan oleh Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, SE (istimewa)

Senin, (04/03/2024) kemarin sisikota menemui Kades berpembawaan tenang ini di sebuah rumah makan di Tenggarong. Siang itu, Kuspa tengah beristirahat disana sambil mengisi perut bersama beberapa koleganya sesama aparatur desa. Dengan suara lembutnya yang khas, Kuspa menjelaskan bahwa ia berada di Tenggarong untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait turut terdampaknya beberapa fasilitas pendidikan di desanya, selain juga menyelesaikan beberapa urusan lainnya. “Saya laporan soal bangunan SD kami yang mengalami kerusakan” ujarnya kepada sisikota.

 

SD yang dimaksud oleh sang Kades adalah SD No. 010 Kedang Ipil. Menurutnya, SD tersebut mengalami keretakan dinding di beberapa bagian. Beberapa kaca jendelanya juga ada yang turut retak dan pecah. Efek blasting dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. KSM sebelumnya diduga menjadi penyebab semua kerusakan tersebut. Tidak hanya itu, menurut Kuspa, beberapa bangunan lain seperti gereja dan rumah warga juga ikut terdampak.

 

Perhitungan Teknis Perusahaan Meleset?

SD No. 010 memang merupakan salah satu bangunan yang paling dekat posisinya dengan titik blasting. Kuspa menduga, ada kesalahan perhitungan teknis oleh pihak perusahaan yang mungkin terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan tersebut. Ia bercerita, bahwa sebelumnya pihak perusahaan memang sudah melakukan pemberitahuan kepada pihak desa mengenai pelaksanaan blasting. Saat itu, ia sempat bertanya pada pihak perusahaan apakah jarak antara titik peledakan dengan pemukiman warga sudah masuk pada jarak aman. Pihak Perusahaan, menurut Kuspa kemudian menyatakan bahwa sudah dilakukan perhitungan teknis terkait hal tersebut sehingga tidak akan berdampak kepada pemukiman warga. Namun nyatanya, warga tetap menerima dampaknya.

 

Teknik blasting sebetulnya merupakan hal yang cukup lazim digunakan dalam dunia pertambangan, tentu saja setelah terlebih dahulu melalui kajian dan pertimbangan teknis. Teknik blasting adalah proses penggunaan bahan peledak untuk memecah batuan atau tanah yang keras dari batuan induk guna membuka akses ke deposit mineral yang berharga. Menurut situs alvindocs.com, teknik ini memungkinkan akses yang lebih baik ke deposit mineral yang tersembunyi didalam tanah. Blasting juga dianggap lebih efisien. Ia bisa mempercepat penambangan dengan memungkinkan pengambilan material dalam volume lebih besar dengan waktu yang relatif lebih singkat.

 

Namun teknik blasting bukanlah tanpa dampak. Meski sudah diperhitungkan, teknik ini bisa menggiring dampak cukup serius dalam jarak radius tertentu. Yang paling mungkin terjadi adalah efek gound viration atau getaran tanah. Efek getaran tanah inilah yang kerap melahirkan kerusakan pada pemukiman warga sekitar.

 

Kuspawansyah sudah mengeluhkan soal itu sebenarnya terhadap perusahaan, namun respon perusahaan justru diluar dugaannya. “Mereka malah bilang, rumah-rumah warga itu retak lantaran dibangun tidak menggunakan SNI (Standar Nasional Indonesia-red). Ya kalau begitu, bangunkan saja rumah-rumah baru untuk warga dengan standar SNI” kata Kuspa. Ia tersenyum-senyum sewaktu mengingat-ingat alasan yang disampaikan perusahaan kepadanya.

 

Menurut Kuspa, di kampung-kampung pedalaman sebagaimana halnya desanya, memang jarang sekali warga membangun rumah dengan berpatokan pada nilai SNI. Jadi baginya, tidak logis menyalahkan kembali warganya yang rumahnya sudah rusak tersebut. Ia tidak mau terlalu panjang berpolemik. Ia hanya ingin persoalan ini segera tuntas sehingga warga dan perusahaan bisa kembali sama-sama beraktifitas.

 

Mediasi Tanpa Menghentikan Operasi

 

Sebelum munculnya aksi unjuk rasa warga pada tanggal 29 Februari lalu, pihak perusahaan sebenarnya sudah melakukan upaya perbaikan. Ada beberapa retakan pada bangunan-bangunan tersebut yang ditambal. Tetapi warga tidak terlalu puas dengan upaya itu sebab dianggap hanya bersifat sementara. Warga menuntut pihak perusahaan mengkonversi kerugian tersebut dengan sejumlah bantuan berupa uang perbaikan.

 

Tanggal 29 Februari 2024 lalu, usai aksi unjuk rasa damai berlangsung, ada kesepakatan tertulis yang dibuat antara warga, perusahaan dan sejumlah aparatur di desa maupun kecamatan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ahmad Sasiansyah selaku koordinator aksi yang mewakili warga, Kepala Desa Kedang Ipil Kuspawansyah, Ketua BPD Kedang Ipil Budianto, Camat Kota Bangun Darat Julkifli. Turut pula bertandatangan dalam surat tersebut antara lain Sugeng Tri mewakili PT. KSM dan Erik Permana mewakili PT. KBL.

 

Dalam surat tersebut warga menuntut PT. KSM untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan dengan teknik blasting di blok Osor, blok yang terdekat dengan pemukiman warga. Warga juga menuntut perbaikan dan kompensasi sebesar 50 juta rupiah untuk tiap-tiap bangunan yang rusak. Selain itu, ada pula tuntutan kompensasi bising dan debu akibat dari kegiatan penambangan tersebut yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada warga sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga tiap bulannya. Warga juga meminta perusahaan memenuhi kebutuhan air bersih warga lantaran sumber air bersih yang sebelumnya sudah ada ikut tercemar.

Surat kesepakatan antara warga dengan pihak PT. KSM (istimewa)

Dari tuntutan tersebut kemudian disepakati bahwa akan dilakukan mediasi terhadap seluruh pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh Pemerintah setempat. Warga juga menyepakati saran dari pihak aparatur agar tidak melakukan aksi penutupan tambang selama proses mediasi berlangsung. Artinya, PT. KSM tetap bisa melakukan aktifitas penambangan. Meski demikian, warga menuntut saat mediasi dilakukan, pihak perusahaan mengutus perwakilan direksi perusahaan yang berwenang mengambil keputusan secara langsung.

 

Pihak Kecamatan Kota Bangun Darat telah membuat surat undangan mediasi untuk kedua pihak. Sebagaimana tertera dalam lampiran surat tersebut, Camat Julkifli, SE juga mengundang pihak-pihak lain untuk turut hadir dalam mediasi yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu besok di Gedung Serba Guna Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat.

 

Selain Sekda Kukar, sesuai tuntutan warga, pihak kecamatan juga mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kukar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Kepala Bidang Sumber Daya Alam Pemkab Kukar. Selain mengundang para pemegang kebijakan di lingkungan Pemkab Kukar, Camat Kota Bangun Darat juga melayangkan surat undangan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim hingga Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba di Kementerian ESDM.

 

“Sebenarnya pihak perusahaan sempat mengajukan permohonan untuk mengalihkan lokasi mediasi ke lingkungan kantor Bupati Kukar tapi kami dengan pak Camat tetap ingin mediasi dilakukan di Kedang Ipil saja” ujar Kuspawansyah.(*Tim Redaksi)

Kedang Ipil Menanti Respon

Menurut warga setempat, bukan hanya rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan, beberapa fasilitas penting seperti sekolah, ruang serba guna serta rumah ibadah umat muslim dan kristiani juga turut menerima dampak dari aktivitas pertambangan tersebut.

 

SISIKOTA.COM – Jania Utami merasa sangat khawatir. Meskipun rumah tempat ia tinggal saat ini berbahan kayu namun ia merasa tetap perlu menyuarakan kemungkinan kerusakan lebih parah yang bisa ia dan warga lainnya alami di desanya.

 

“Rumah saya kebetulan (berbahan) kayu. Jadi tidak kelihatan kerusakannya. Sementara bagi warga yang rumahnya beton itu kelihatan retaknya” keluh Jania, sebagaimana dikutip dari hasil wawancara secara onlinenya dengan beritaalternatif.com, belum lama ini.

 

Menurut Jania, keretakan bangunan berbahan beton bisa terlihat pada bangunan SMA 3, SD, masjid, gereja dan ruang serba guna yang terdapat di desanya. Ia memperkirakan terdapat puluhan rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan gara-gara kegiatan penambangan tanpa henti tersebut.

 

Jania tinggal di desa Kedang Ipil. Desa ini kini merupakan bagian dari wilayah kecamatan Kota Bangun Darat, sebuah kecamatan yang baru saja berstatus sebagai kecamatan definitif setelah dimekarkan dari wilayah kecamatan induknya, Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Desa Kedang Ipil adalah desa yang dikelilingi oleh hutan dengan pepohonan besar serta perbukitan batu. Terdpat potensi pertanian dan perkebunan yang cukup luas disini, termasuk juga potensi sumber daya alam berupa batubara. Potensi batubara inilah yang sejak beberapa bulan lalu mulai digarap oleh PT. Kartika Selabumi Mining (PT. KSM). Wilayah operasi perusahaan ini memang sangat berdekatan sekali dengan Kedang Ipil.

 

Hampir keseluruhan penduduk yang menghuni desa ini adalah suku Kutai dengan kebudayaan Adat Lawas. Kutai Adat Lawas merupakan sub-etnis yang sudah cukup lama sejarah keberadaannya di tanah Kutai. Selain dipimpin oleh seorang Kepala Desa, masyarakat Kedang Ipil juga dibawahi oleh seorang Kepala Adat yang berfungsi sebagai perekat dan perawat tata budaya masyarakat. Oleh karena sejarah dan kebudayaannya itu pula, Pemerintah Kutai Kartanegara kemudian menetapkan desa yang memiliki beberapa ritual khas ini sebagai desa Budaya.

 

Pemerintah Kutai Kartanegara bahkan mengagendakan event tahunan secara khusus untuk melestarikan ritual adat dan budaya di Kedang Ipil. Event tersebut bernama Festival Nutuq Baham. Masyarakat adat Kedang Ipil memang memiliki ritual khusus yang mereka sebut ritual Nutuq Baham, yaitu ritual perayaan rasa syukur atas panen hasil pertanian yang diperoleh warganya. Biasanya, saat ritual ini berlangsung, sejumlah masyarakat sekitar desa serta ratusan wisatawan domestik dari dalam dan luar Kaltim akan berkunjung ke Kedang Ipil untuk turut menyaksikan acara. Sebagian diantaranya ada juga yang memilih bermalam disana sambil menikmati obyek wisata air terjun dan jajanan tradisional khas.

 

Jika melihat segenap potensi dan daya tarik desanya, wajar kalau Jania merasa khawatir. PT. KSM menurut Jania, melakukan operasi penambangan secara nonstop 24 jam setiap hari. Inilah yang menurut Janiua memicu kerusakan rumah dan fasilitas umum tersebut. “Wilayah operasinya hanya berjarak 300 meter” ujar Jania.

 

Hingga saat ini, belum ada upaya mediasi yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk mempertemukan masyarakat desa yang terdampak dengan pihak manajemen perusahaan. Sementara itu, sejumlah warga yang tempat tinggalnya terkena dampak hanya melakukan inisiatif perbaikan sementara dengan cara menambal dari dalam bagian-bagian rumahnya yang rusak sambil berharap ada tindakan pertangungjawaban dari PT. KSM.

 

Warga menginginkan pihak perusahaan segera merespon kejadian tersebut dan berharap ada keputusan ganti rugi yang bisa mereka terima akibat dampak penambangan tersebut, seperti harapan Jania, “Apa yang menjadi tuntutan masyarakat harus dikabulkan oleh pihak perusahaan”.

 

PT. KSM sendiri adalah perusahaan tambang yang berdiri sejak tahun 1990. Perusahaan yang berkantor pusat di kawasan Kuningan Jakarta ini memegang hak operasi pertambangan yang mencakup beberapa kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara antara lain kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai dan Loa Kulu.

 

Tidak banyak informasi yang bisa didapat dari situs resmi perusahaan ini, namun dari penelusuran sisikota, perusahaan ini pernah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 14 Agustus 2019. Pengajuan pailit tersebut dilakukan oleh PT. Inspectindo Mediatama karena PT. KSM dianggap tidak melaksanakan perjanjian perdamaian tahun 2012 soal utang-utangnya.

 

Sejak beroperasi kembali beberapa tahun lalu, PT. KSM sebetulnya juga telah cukup diterima keberadaannya di desa Kedang Ipil. Dilansir dari prokal.co, PT. KSM tercatat pernah melakukan realisasi CSR untuk memenuhi ketersediaan air bersih desa kepada warga Kedang Ipil pada Maret 2023 silam. Manajemen PT. KSM menyerahkan bantuan fasilitas sumur bor lengkap dengan penampungan air berkapasitas 22 ribu liter. Nilainya kurang lebih 165 juta rupiah. Saat itu, acara penyerahan juga turut dihadiri oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Kuspawansyah, Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, SE serta sejumlah tokoh dan perangkat desa lainnya.**(Tim Redaksi)

Kalau Sudah Sertifikasi, Pokdarwis Di Kukar Boleh Ajukan Bantuan Untuk Fasilitas Obyek Wisata Yang Dikelolanya

SISIKOTA.COM: Ini boleh jadi kabar menggembirakan bagi desa-desa di Kutai Kartanegara yang telah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pemerintah Kutai Kartanegara melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kukar siap menganggarkan bantuan untuk pengadaan kebutuhan fasilitas obyek wisata yang mereka kelola.

 

Program bantuan ini seyogyanya mulai akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 mendatang, tapi ada syarat yang harus dipenuhi dulu oleh para pengelola obyek wisata ini.

 

“Kita punya tim yang akan meninjau ke lapangan terkait kebutuhan dari obyek wisata, jadi tidak semua permohonan kita penuhi” demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata di Disparekraf Kukar, M. Ridha Fatrianta, S.STP, M.Si sebagaimana dikutip dari sintesanews.id baru-baru ini.

 

Dijelaskan Ridha, pengurus Pokdarwis yang bisa mengajukan permohonan bantuan hanyalah mereka yang telah tersertifikasi dan telah dinyatakan layak setelah melalui proses peninjauan lokasi. Jadi, memang tidak semua yang mengajukan permohonan akan dipenuhi.

 

Tidak semua obyek wisata di Kukar dikelola oleh pemerintah. Sebagian ada yang merupakan kepemilikan pribadi, swasta maupun yayasan. Di Kukar sendiri memang terdapat beberapa obyek wisata yang dikelola oleh Pokdarwis, contohnya seperti air terjun di desa wisata Kedang Ipil dan wisata lumba-lumba air tawar atau pesut di desa Pela. Dua-duanya berada dalam wilayah Kec. Kota Bangun. Ada juga obyek wisata yang dikelola oleh perusahaan atau swasta seperti wisata taman rekreasi Ladang Budaya (Ladaya) di Kec. Tenggarong yang dikelola oleh Yayasan Lanjong.

 

“Kalau tempat wisata yang dimiliki oleh perusahaan atau swasta, kita hanya bisa support lewat program peningkatan SDM. Tapi kalau itu merupakan milik pemerintah kita bisa menganggarkan untuk pengadaan alat atau barang sesuai kebutuhan” jelas Ridha.

 

Untuk itulah dalam waktu dekat ini Disparekraf Kukar berencana melatih pengurus Pokdarwis dalam hal pengelolaan destinasi wisata.

 

Pelatihan ini akan melibatkan seluruh Pokdarwis yang ada di Kukar sekaligus pula menghadirkan narasumber berpengalaman dari pengelola desa wisata di pulau Jawa.

 

Pelatihan akan digelar di Tenggarong. Dari kegiatan ini diharapkan akan dapat menaikkan kualitas SDM pengelola destinasi wisata yang ada di Kukar***(Tim Redaksi)

 

(sumber berita: sintesanews.id)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI