+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Mendesak Daerah Memandirikan Dinas Kebudayaan Biar Seni Budaya Tak Lagi Jadi Sektor Pinggiran TAK LAGI JADI SEKTOR PINGGIRAN

SISIKOTA.COM: “Budaya itu benteng pertahanan terakhir bangsa” ujar Soni Sumarsono dengan tegas. Hampir seluruh isi ballroom hotel Mercure Ancol, Jakarta siang itu menyambut pernyataannya tersebut dengan gemuruh tepuk tangan.

 

Di lokasi tersebut, siang itu para seniman dan pemikir budaya seluruh negeri sedang bersidang lewat forum Musyawarah Nasional Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan. Acara ini dihelat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI sejak 10 Desember 2023.

 

DR. Soni Sumarsono, MDM tentu tak sembarang berkomentar. Ia bukanlah sosok biasa bagi birokrasi Indonesia. Soni Sumarsono adalah Dirjen Otonomi Daerah di masa kepemimpinan Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri. Dengan pendekatan budaya pula, Soni berhasil mengatasi konflik sosial di Sulawesi ketika menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yahun 2018. Soni juga pernah memimpin DKI Jakarta sebagai Pejabat Gubernur ketika menggantikan Basuki Tjahaja Purnama tahun 2017.

 

Sebagai Ketua TIRBN (Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional) saat ini, Soni mengingatkan agar para Kepala Daerah yang belum membentuk Dinas Kebudayaan agar segera merealisasikan hal tersebut. Menurutnya, kebudayaan adalah salah satu urusan konkuren yang dikategorikan sebagai urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah, karena itu Kepala Daerah wajib membentuk Dinas Kebudayaan sehingga program-program kebudayaan di daerah bisa lebih mendapatkan porsi anggaran yang seimbang.

 

Anggaran bidang kebudayaan selama ini memang dianggap tidak prioritas oleh beberapa pihak karena dianggap tidak menghasilkan PAD, karena itu praktek pembiayaan bidang kebudayaan, termasuk kesenian didalamnya seringkali hanya menunggu sisa-sisa anggaran.

 

“Itupun kalau masih ada sisa-sisa anggarannya. Kalau tidak ya paling-paling dipinjamin gedung kesenian sama dikasih nasi kotak” kelakarnya yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan sekitar lebih dari 200 utusan Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan seluruh tanah air.

 

Ketimpangan perlakuan memang kerap terjadi di berbagai daerah selama ini. Urusan kebudayaan masih dirangkapkan dengan urusan lain. Praktek kebijakan di beberapa daerah menunjukkan perbedaan penempatan kebudayaan di berbagai dinas. Di Kaltim misalnya, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser menggabungkan kebudayaan dengan Dinas Pendidikan. Di Kota Samarinda, Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kebudayaan digabungkan dengan pariwisata. Di kota Balikpapan, kebudayaan bahkan digabungkan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Kota Banjarmasin di Kalsel juga melakukan kebijakan yang sama dengan Balikpapan.

 

Di tingkat provinsi, dari lima provinsi yang terdapat di pulau Kalimantan, ada empat provinsi yang masih menggabungkan urusan kebudayaan dengan Dinas Pendidikan yaitu Kaltim, Kalsel, Kaltara dan Kalbar. Kalteng memilih menggabungkan kebudayaan dengan Dinas Pariwisata. Saat ini, tercatat hanya ada tujuh provinsi di Indonesia yang telah membentuk secara khusus Dinas Kebudayaan yaitu DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta.

 

Agenda inilah salah satunya yang turut ramai dibahas dalam Munas Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan di Ancol kemarin selain dua agenda penting lainnya yaitu desakan agar Pemerintah Pusat segera membentuk Kementerian Kebudayaan secara khusus dan desakan agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dikbudristek segera menerbitkan peraturan khusus terkait keharusan pembentukan dan penganggaran Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan di daerah.***(Tim Redaksi) 

 

 

Reposisi Peran Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan, DK Kaltim Utus Sejumlah Pemikir Budaya ke Munas Di Jakarta

SISIKOTA.COM: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI menggelar Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan sejak tanggal 10 Desember 2023 kemarin.

 

Acara yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemenristek RI Hilman Farid pada Minggu (10/11) malam lalu dan dihadiri oleh sekitar 264 perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan dari seluruh Indonesia.

 

Dalam pidato pembukaan, Farid menegaskan posisi strategis Munas tersebut sebagai momentum untuk menentukan posisi dan tujuan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan pasca diterbitnya UU Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah.

 

“Ditjen kebudayaan mempersilahkan peserta untuk merumuskan dengan tegas siapa itu Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan dan mau bagaimana perannya terhadap kebudayaan di daerah masing-masing” ujarnya.

 

Dalam kaitan pentingnya posisi Munas ini terhadap kebijakan sektor kesenian dan kebudayaan saat ini dan di masa depan, Dewan Kesenian Kaltim melalui rekomendasi resminya mengutus sejumlah pemikir kebudayaan dari beberapa kabupaten/kota serta komunitas seni budaya di Kalimantan Timur untuk mengikuti secara intens forum tersebut.

 

Ketua Dewan Kesenian (DK) kaltim, Syafril Teha Noor yang juga terpilih sebagai salah satu tim steering comitte Munas berharap para pemikir budaya yang diutus bisa membagi dirinya kedalam berbagai komisi pembahasan yang telah ditetapkan panitia Munas agar persoalan-persoalan penting yang selama ini menjadi kendala bagi perkembangan kesenian dan kebudayaan di Kaltim bisa segera dicarikan solusinya.

 

Secara substantif, setidaknya ada 5 persoalan yang telah di indentifikasi sebagai masalah bersama dan akan dirumuskan jalan keluarnya. ke-5 masalah tersebut antara lain adalah dimana dan bagaimana posisi serta transformasi Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan didaerah, regulasi apa yang menjadi dasar kuat pergerakan organisasi Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan, model tata kelola seperti apa yang tepat untuk organisasi Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan, bagaimana pola tata kelola dan penguatan taman budaya serta sejauh mana keterlibatan Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan dalam politik anggaran di daerah.

 

Dalam Munas yang sepenuhnya di fasilitasi oleh Ditjen Kebudayaan ini, DK kaltim mengutus beberapa nama seniman dan budayawan yang dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk turut serta merumuskan arah dan kebijakan kesenian dan kebudayaan bersama pemikir budaya yang datang dari seluruh Indonesia.

 

Beberapa pemikir budaya asal kaltim tersebut antara lain Hamdani dan H. Sahabudin Pance (Samarinda), Suwanto (Paser), Safrudin Ithur (Berau), Teguh Suharjono (Bontang), Yudhi Valent (Balikpapan), Dedi Nala Arung (Kutai Kartanegara), Rusman (Kutai Timur), Agus Putra (Penajam Paser Utara) serta 2 orang perwakilan komunitas seni budaya yaitu Romdoni Hilal dari Komunitas Ladang Samarinda dan Ab. Asmarandana dari Yayasan Lanjong Tenggarong.

 

Munas Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan ini diperkirakan akan berakhir pada kamis (14/12) mendatang dan diharapkan akan menelurkan sejumlah resolusi kebijakan kesenian dan kebudayaan yang akan disampaikan kepada sejumlah Kementerian terkait seperti Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, Kemenparekraf, Kemendagri, Bappenas serta para Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kab/kota***(Tim Redaksi)

Ada Sinyal Bagus Dari Bupati Edy Damansyah, Pembentukan Dewan Kebudayaan Kukar Kayaknya Bisa Mulai di Gasspoll Nih!

SISIKOTA.COM: Wacana pembentukan sebuah lembaga yang secara lebih khusus mengurusi soal kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara nampaknya bakal segera terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah setempat telah memberi respon baik terhadap soal ini. Sudah bisa di gasspoll nih kayaknya! Continue reading “Ada Sinyal Bagus Dari Bupati Edy Damansyah, Pembentukan Dewan Kebudayaan Kukar Kayaknya Bisa Mulai di Gasspoll Nih!”

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI