+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Status Jalan Muara Badak-Marangkayu Berubah, Dari Jalan Kabupaten Menjadi Jalan Provinsi

SISIKOTA.COM – Status Jalan Muara Badak-Marangkayu yang tadinya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini sudah berubah. Jalan tersebut kini telah berstatus jalan provinsi dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Hal ini dijelaskan oleh Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti. Berdasarkan penjelasan Linda, jalan Muara Badak-Marangkayu resmi berpindah status menjadi jalan provinsi berdasarkan pertimbangan fungsi jalannya yang telah berubah.

Menurut Linda, seiring berjalannya waktu, jalan semakin berkembang, bahkan bisa menjadi jalan negara bila sudah menghubungkan dari provinsi satu ke provinsi lainnya.

“Simpang Lima (Muara) Badak ke jalan Bontang, kemudian Marangkayu tembus ke ujung, ke jalan nasional itu sudah masuk ke jalan provinsi. Muara Badak-Marangkayu jadi jalan provinsi itu dilihat dari fungsi menghubungkan provinsi,” jelas Linda.

Kini tugas terakhir Dinas PU Kukar hanya sampai penghujung tahun 2024 sebelum jalan Muara Badak-Marangkayu sepenuhnya dikelola provinsi. Tugas terakhir Dinas PU ialah menyelesaikan kontrak pekerjaan di jembatan Sambera sampai bulan Desember mendatang.

“Karena kita sudah menjalankan kontrak, jadi kita selesaikan. Kita mengganti lantai dan memperbaiki yang bawah, struktur bawah itu biar nggak korosi. Nanti baru dilanjut (perbaikan) sama provinsi,” sebutnya.

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga sudah mengusulkan jalan dari desa Jongkang yang menghubungkan Loa Kulu Kutai Kartanegara dan Karang Paci di Samarinda agar diubah juga statusnya menjadi jalan provinsi. Namun, usulan ini masih enggan diterima oleh Pemprov kaltim dikarenakan masih banyaknya pekerjaan yang belum tuntas di jalur antara Jongkang-Karang paci.

Menilik fungsi dan posisinya, jalan desa Jongkang-Karang paci idealnya memang harus diserahkan agar bisa berubah status menjadi kewenangan Pemprov.

“Tapi provinsi tidak mau karena kondisi jalannya mungkin masih banyak yang rusak berat,” pungkasnya. (*sk-3/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI