+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Upaya Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat, RSUD Abadi Samboja Gelar Forum Konsultasi Publik

SISIKOTA.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Batara Agung Dewa Sakti (ABADI) yang berlokasi di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan (SP), Rabu (22/5/2024).

Dalam pelaksanaannya, RSUD Abadi menjalin kolaborasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar. Kegiatan ini juga turut melibatkan Muspika Kecamatan Samboja dan Samboja Barat, puskesmas, dan organisasi masyarakat.

Direktur RSUD Abadi, Artanto menyampaikan, kegiatan FKP SP tersebut untuk melakukan diskusi interaktif antara manajemen rumah sakit dengan peserta undangan yang hadir. Adapun diskusi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan mutu SP di RSUD Abadi.

Dia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ketentuan pelayanan rumah sakit yang harus dijalankan sesuai regulasi dan standar yang ditetapkan. Melalui FKP SP, ia ingin SP di RSUD Abadi sesuai aturan KemenPAN-RB dan diselaraskan dengan keinginan masyarakat.

“Dalam menciptakan standar itu, kami harus melibatkan perwakilan masyarakat, sivitas akademika, stakeholders dan muspika. Harapannya setelah kegiatan ini bisa memunculkan alur pelayanan sesuai keinginan masyarakat,” papar Artanto.

Menurut dia, pihaknya ingin menuntaskan persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pelayanan. Persoalan ini memang tak bisa diatasi dalam semalam, tetapi Artanto dan jajarannya yakin bisa mengatasinya secara bertahap.

“Kinerja suatu organisasi dilihat dari puas atau enggaknya masyarakat terhadap pelayanan. Kami masih terus mengevaluasi, SP ini diusahakan dibuat seringkas mungkin agar mampu dipahami,” tuturnya.

Perwakilan Bagian Organisasi Setkab Kukar, Jimmy M Tangkulung menambahkan, FKP SP tersebut dilaksanakan untuk melakukan dialog dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara negara dengan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa FKP SP merupakan turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyusunan SP wajib mengikutsertakan pihak-pihak lainnya guna membangun sistem penyelenggaraan yang adil, berkualitas, cepat, murah dan terukur.

“Prinsip SP yang disusun oleh penyelenggara negara harus sederhana, mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan dan memiliki prosedur yang jelas,” jelasnya.

“Kita harus menjamin pelayanan dapat menjangkau semua masyarakat. Pemerintah daerah akan memperbaiki sistem pelayanan secara terus menerus,” tuturnya. (*sk-3/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI