+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

2024, Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah Di Kukar Berlanjut

SISIKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan melanjutan program bantuan rehabilitasi rumah ibadah untuk tahun 2024.

Program ini bertujuan mendukung perbaikan dan pemeliharaan rumah ibadah di berbagai wilayah Kukar sebagai bagian dari upaya memperkuat kehidupan beragama dan memfasilitasi kegiatan ibadah masyarakat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengatakan bahwa program tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan dan kenyamanan tempat ibadah bagi masyarakat. Juga merupakan salah satu program unggulan Kukar Idaman.

“Karena ini masuk dalam program Kukar Berkah dan sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Melalui program ini, rumah ibadah yang membutuhkan perbaikan atau renovasi akan mendapatkan bantuan berupa dana atau material konstruksi sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut juga akan digunakan untuk pembuatan akta yayasan, rumah ibadah, dan bantuan operasional pondok pesantren sebesar Rp 100 juta.

“Setiap tahun puluhan rumah ibadah akan mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah,” ungkapnya.

Sebelumnya, program bantuan rehabilitasi rumah ibadah telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai wilayah Kukar.

Dengan ini, Dendy berharap lanjutan program tersebut, akan semakin memperkuat hubungan antar umat beragama dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Untuk tahun ini, sekitar 68 rumah ibadah sudah terakomodir dari target RPJMD sebanyak 50 rumah ibadah. Setiap tahunnya, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dua kali dalam APBD murni dan APBD perubahan,” papar Dendy.

“Bantuan ini berupa hibah uang untuk rehabilitasi dan lanjutan pembangunan rumah ibadah, dengan nominal bervariatif mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar,” sambungnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2023, Kesra Kukar mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk menanggung biaya pembuatan 200 akta yayasan. Hal ini dilakukan, karena untuk mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah, yakni rumah ibadah harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

“Akta Yayasan ini tidak hanya untuk masjid atau langgar, tetapi juga untuk Pura, Wihara, dan Gereja. Pemerintah menanggung seluruh biaya pengurusan akta yayasan sekitar Rp 5 juta,” pungkasnya.

Pemerintah Kukar terus berkomitmen untuk mendukung kegiatan keagamaan dan memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dan merata terhadap fasilitas ibadah yang layak dan nyaman. (*sk-3/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI