+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

BPBD Kukar Tindaklanjuti Instruksi Pemprov Kaltim untuk Tetapkan Status Siaga Karhutla dan Bencana Kekeringan

SISIKOTA.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengumumkan langkah tindak lanjut terhadap instruksi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kekeringan di wilayahnya.

Keputusan ini diambil sebagai upaya pencegahan dan mitigasi terhadap potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan yang mungkin terjadi di musim kemarau ini.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kukar, Setianto Nugroho Aji membeberkan, instruksi ini diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota di Kaltim usai dilaksanakannya Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan Terkait Anomali Cuaca Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2024, Selasa (30/4/2024).

Setianto Nugroho Aji yang hadir secara langsung pada agenda rakor yang digelar BPBD kaltim bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut, didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Edi Hariadi.

Setianto juga mengatakan, Pemprov Kaltim akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim tentang siaga karhutla dan bencana kekeringan. SK tersebut selanjutnya diharapkan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.  Harapan tersebut ditujukan kepada kabupaten/kota di Kaltim yang memiliki intensitas hotspot atau titik panas dan kejadian karhutla yang tinggi seperti Kabupaten Berau, Kutai Timur (Kutim) Paser dan Kukar.

“Pemprov Kaltim mengharapkan kabupaten/kota dengan hotspot dan kejadian karhutla tinggi untuk mengikuti dan segera menetapkan SK siaga karhutla dan kekeringan,” terang Setianto.

Kebijakan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan anomali cuaca di Kaltim yang telah memasuki musim panas dengan suhu panas di atas biasanya, selain juga mempertimbangkan banyaknya hotspot dan luasan kejadian karhutla selama beberapa waktu terakhir.

“Sekaligus sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap wilayah IKN dari kejadian karhutla yang dapat mengancam aktivitas kegiatan dan progres di IKN,” jelasnya. (*sk-3/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI