+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Edi Damansyah: “Jangan Nanti Pejabat Fungsional Rasa Struktural”

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengakibatkan keharusan bagi sejumlah pimpinan daerah untuk melakukan perombakan jabatan struktural dan fungsional di daerahnya masing-masing. Edi minta para pejabat fokus pada visi misi dan tuntutan terhadap pelayanan publik.

 

SISIKOTA.COM – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, menyampaikan harapannya dalam momen pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam moment tersebut, Edi menyampaikan kepada para pejabat yang telah dilantik supaya bisa memahami tugasnya, apalagi restruktur organisasi juga telah berubah. Berbeda dengan dulu saat masih di jabatan struktural, karena di jabatan fungsional semua sistem kinerja harus bergerak lebih cepat.

Oleh karena itu, Edi tidak mau budaya kerja di jabatan lama masih diterapkan di jabatan yang baru. Jika terjadi, yakni tidak akan ada perubahan dalam capaian kinerja. Sehingga, dia ingin para pejabat yang sudah dilantik ke jabatan fungsional bisa mengerti fungsi dan tugasnya masing-masing.

Selain itu, Edi juga meminta adanya perbaikan kerja yang berkaitan dengan data guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas bagi masyarakat

“Jangan nanti pejabat fungsional rasa struktural. Karena tidak memberikan makna perubahan itu,” tegasnya.

Pelantikan itu sendiri dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, pada Kamis (21/3/2024). Sekretaris Daerah, Sunggono beserta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  juga terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam acara tersebut, Bupati melakukan pengangkatan dan pemberhentian sebanyak 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam jabatan administrator, pengawas dan fungsional. Para pejabat tersebut mengalami perubahan status sesuai dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah daerah.

Hal ini dalam rangka tindak lanjut perubahan nomenklatur pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perubahan ini juga disebabkan adanya ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengakibatkan proses perencanaan serta penganggaran pada masing-masing instansi pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian.

“Ini ada pengukuhan, yang sebagian besar karena ada perubahan nomenklatur jabatan terkait dengan restruktur organisasi. Terus ada beberapa yang kita segarkan, kita geser untuk peningkatan kinerja,” ujar Edi. (*sk-3/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI