+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

700 Milyar, Untuk Genjot Sektor Pertanian Kukar Jadi Lumbung Pangan IKN

Pertanian, perkebunan, dan peternakan adalah sektor kedua terbesar setelah pertambangan yang menjadi fondasi ekonomi Kutai Kartanegara. Sayangnya, masih ada saja petani yang belum tersentuh bantuan.

 

SISIKOTA.COM: – Status Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Kaltim serta daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat pemerintahnya menaruh perhatian besar terhadap sektor pertanian. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah berkomitmen untuk menggelontorkan anggaran sebesar 700 milyar untuk mendorong sektor ini terus bergerak.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengungkapkan, anggaran senilai 700 Miliar tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kukar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan berbagai kebutuhan bidang pertanian seperti pembangunan pabrik pupuk, infrastruktur pertanian, (pembuatan) embung dan kebutuhan petani lainnya.

“Ini akan menjawab kegelisahan teman-teman petani, Insya Allah kami terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan seluruh petani di Kukar. ” ucap Rendi Solihin.

Dengan anggaran yang besar tesebut, tambah Rendi, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, program bantuan kepada petani pun dipastikan tidak akan berhenti di tahun 2024. Rendi meminta kepada kelompok tani untuk mengajukan proposal bantuan guna mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh petani. “Silahkan proposalnya diajukan. Modernisasi pertanian terus kita dorong, ini juga menjadi atensi Pak Bupati kepada kita semua” ujarnya.

Pemkab Kukar dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan modernisasi pertanian, baik terkait alat, maupun metode tanam. Langkah itu juga ditunjang dengan pengerjaan infrastruktur pertanian termasuk jalan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasana Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhamad Rifani, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian merupakan program strategis daerah sesuai dengan RPJMD 2022-2026. “Total selama lima tahun mendatang, peningkatan irigasi mencapai 69 kilometer,” ucap Rifani.

Sejak 2022, pemerintah telah membangun 17 kilometer jaringan irigasi dengan anggaran Rp 12 miliar. Pada tahun ini, akan dibangun 11 kilometer irigasi dengan anggaran Rp 17 miliar. Infrastruktur irigasi dibangun dengan tujuan untuk mengatasi masalah petani padi sawah yang kesulitan mengairi sawah saat musim tanam. Selain itu, infrastruktur irigasi ini juga mendukung peningkatan produksi pertanian dengan mengatur pasokan air untuk tanaman padi sawah.

Jaringan irigasi akan berfungsi di lima kawasan pertanian terpadu di enam kecamatan berbeda di Kukar, antara lain Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman, dan Marangkayu.

Di Sebulu dan Muara Kaman, sebagian dari irigasi tersebut dibangun di enam desa yakni Sumber Sari, Manunggal Jaya, Cipare Makmur, Sido Mukti, Panca Jaya, dan Bunga Jadi. Luas pertaniannya mencapai 1.520 hektare.

Sedangkan di Tenggarong dan Loa Kulu, infrastruktur dibangun di Bukit Biru, Jahab, Jembayan, Sumber Sari, Sepakat, Ponoragan, dan Rempanga. Luas lahannya 1.216 hektare. Demikian pula halnya dengan di Marangkayu yang dibangun di Santan Ulu, Semangko, dan Sebuntal dengan luas 1.082 hektare.

Adapun di Tenggarong Seberang, ada dua kawasan pertanian terpadu yang bakal dibangun infrastruktur. Kawasan pertama berada di delapan desa yaitu Bangun Rejo, Karang Tunggal, Manunggal Jaya, Bukit Raya, Loa Lepu, Teluk Dalam, Loa Ulung, dan Embalut. Luas lahannya sekitar 1.650 hektare.

Kawasan kedua yaitu Kertabuana, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Sukamaju, dan Separi dengan luas lahan 2.160 hektare. Total luas lahan pertanian terpadu di Kukar yang akan adalah 7.628 hektare. (*sk-2/adv)

Rabu Besok, Mediasi Segitiga Warga, Pemerintah dan PT. KSM

Perihal rusaknya sejumlah rumah warga dan fasilitas umum desa di Kedang Ipil akibat kegiatan penambangan batubara mulai menemui titik terang. Camat Kota Bangun Darat menginisiasi pertemuan untuk mediasi antara pihak perusahaan dan warga desa.

 

SISIKOTA.COM – Meski sempat berlarut-larut, penyelesaian masalah tuntutan warga terhadap PT. Kartika Selabumi Mining (PT. KSM) di desa Kedang Ipil kecamatan Kota Bangun Darat yang terjadi sejak pekan lalu mulai menemukan titik terang. Kuspawansyah, Kepala Desa Kedang Ipil menyampaikan, sesuai dengan surat dari Camat Kota Bangun Darat, akan ada mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (06/03/2024) mendatang.

 

“Pak Camat sudah menerbitkan suratnya untuk mediasi antara warga dengan pihak perusahaan. Hari Rabu (besok) nanti rencananya. Saya dengar pak Sekda (Sekretaris Kabupaten Kukar) akan menugaskan Asisten 1 untuk turut hadir nanti” jelas Kuspawansyah.

 

Surat undangan mediasi yang diterbitkan oleh Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, SE (istimewa)

Senin, (04/03/2024) kemarin sisikota menemui Kades berpembawaan tenang ini di sebuah rumah makan di Tenggarong. Siang itu, Kuspa tengah beristirahat disana sambil mengisi perut bersama beberapa koleganya sesama aparatur desa. Dengan suara lembutnya yang khas, Kuspa menjelaskan bahwa ia berada di Tenggarong untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait turut terdampaknya beberapa fasilitas pendidikan di desanya, selain juga menyelesaikan beberapa urusan lainnya. “Saya laporan soal bangunan SD kami yang mengalami kerusakan” ujarnya kepada sisikota.

 

SD yang dimaksud oleh sang Kades adalah SD No. 010 Kedang Ipil. Menurutnya, SD tersebut mengalami keretakan dinding di beberapa bagian. Beberapa kaca jendelanya juga ada yang turut retak dan pecah. Efek blasting dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. KSM sebelumnya diduga menjadi penyebab semua kerusakan tersebut. Tidak hanya itu, menurut Kuspa, beberapa bangunan lain seperti gereja dan rumah warga juga ikut terdampak.

 

Perhitungan Teknis Perusahaan Meleset?

SD No. 010 memang merupakan salah satu bangunan yang paling dekat posisinya dengan titik blasting. Kuspa menduga, ada kesalahan perhitungan teknis oleh pihak perusahaan yang mungkin terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan tersebut. Ia bercerita, bahwa sebelumnya pihak perusahaan memang sudah melakukan pemberitahuan kepada pihak desa mengenai pelaksanaan blasting. Saat itu, ia sempat bertanya pada pihak perusahaan apakah jarak antara titik peledakan dengan pemukiman warga sudah masuk pada jarak aman. Pihak Perusahaan, menurut Kuspa kemudian menyatakan bahwa sudah dilakukan perhitungan teknis terkait hal tersebut sehingga tidak akan berdampak kepada pemukiman warga. Namun nyatanya, warga tetap menerima dampaknya.

 

Teknik blasting sebetulnya merupakan hal yang cukup lazim digunakan dalam dunia pertambangan, tentu saja setelah terlebih dahulu melalui kajian dan pertimbangan teknis. Teknik blasting adalah proses penggunaan bahan peledak untuk memecah batuan atau tanah yang keras dari batuan induk guna membuka akses ke deposit mineral yang berharga. Menurut situs alvindocs.com, teknik ini memungkinkan akses yang lebih baik ke deposit mineral yang tersembunyi didalam tanah. Blasting juga dianggap lebih efisien. Ia bisa mempercepat penambangan dengan memungkinkan pengambilan material dalam volume lebih besar dengan waktu yang relatif lebih singkat.

 

Namun teknik blasting bukanlah tanpa dampak. Meski sudah diperhitungkan, teknik ini bisa menggiring dampak cukup serius dalam jarak radius tertentu. Yang paling mungkin terjadi adalah efek gound viration atau getaran tanah. Efek getaran tanah inilah yang kerap melahirkan kerusakan pada pemukiman warga sekitar.

 

Kuspawansyah sudah mengeluhkan soal itu sebenarnya terhadap perusahaan, namun respon perusahaan justru diluar dugaannya. “Mereka malah bilang, rumah-rumah warga itu retak lantaran dibangun tidak menggunakan SNI (Standar Nasional Indonesia-red). Ya kalau begitu, bangunkan saja rumah-rumah baru untuk warga dengan standar SNI” kata Kuspa. Ia tersenyum-senyum sewaktu mengingat-ingat alasan yang disampaikan perusahaan kepadanya.

 

Menurut Kuspa, di kampung-kampung pedalaman sebagaimana halnya desanya, memang jarang sekali warga membangun rumah dengan berpatokan pada nilai SNI. Jadi baginya, tidak logis menyalahkan kembali warganya yang rumahnya sudah rusak tersebut. Ia tidak mau terlalu panjang berpolemik. Ia hanya ingin persoalan ini segera tuntas sehingga warga dan perusahaan bisa kembali sama-sama beraktifitas.

 

Mediasi Tanpa Menghentikan Operasi

 

Sebelum munculnya aksi unjuk rasa warga pada tanggal 29 Februari lalu, pihak perusahaan sebenarnya sudah melakukan upaya perbaikan. Ada beberapa retakan pada bangunan-bangunan tersebut yang ditambal. Tetapi warga tidak terlalu puas dengan upaya itu sebab dianggap hanya bersifat sementara. Warga menuntut pihak perusahaan mengkonversi kerugian tersebut dengan sejumlah bantuan berupa uang perbaikan.

 

Tanggal 29 Februari 2024 lalu, usai aksi unjuk rasa damai berlangsung, ada kesepakatan tertulis yang dibuat antara warga, perusahaan dan sejumlah aparatur di desa maupun kecamatan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ahmad Sasiansyah selaku koordinator aksi yang mewakili warga, Kepala Desa Kedang Ipil Kuspawansyah, Ketua BPD Kedang Ipil Budianto, Camat Kota Bangun Darat Julkifli. Turut pula bertandatangan dalam surat tersebut antara lain Sugeng Tri mewakili PT. KSM dan Erik Permana mewakili PT. KBL.

 

Dalam surat tersebut warga menuntut PT. KSM untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan dengan teknik blasting di blok Osor, blok yang terdekat dengan pemukiman warga. Warga juga menuntut perbaikan dan kompensasi sebesar 50 juta rupiah untuk tiap-tiap bangunan yang rusak. Selain itu, ada pula tuntutan kompensasi bising dan debu akibat dari kegiatan penambangan tersebut yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada warga sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga tiap bulannya. Warga juga meminta perusahaan memenuhi kebutuhan air bersih warga lantaran sumber air bersih yang sebelumnya sudah ada ikut tercemar.

Surat kesepakatan antara warga dengan pihak PT. KSM (istimewa)

Dari tuntutan tersebut kemudian disepakati bahwa akan dilakukan mediasi terhadap seluruh pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh Pemerintah setempat. Warga juga menyepakati saran dari pihak aparatur agar tidak melakukan aksi penutupan tambang selama proses mediasi berlangsung. Artinya, PT. KSM tetap bisa melakukan aktifitas penambangan. Meski demikian, warga menuntut saat mediasi dilakukan, pihak perusahaan mengutus perwakilan direksi perusahaan yang berwenang mengambil keputusan secara langsung.

 

Pihak Kecamatan Kota Bangun Darat telah membuat surat undangan mediasi untuk kedua pihak. Sebagaimana tertera dalam lampiran surat tersebut, Camat Julkifli, SE juga mengundang pihak-pihak lain untuk turut hadir dalam mediasi yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu besok di Gedung Serba Guna Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat.

 

Selain Sekda Kukar, sesuai tuntutan warga, pihak kecamatan juga mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kukar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Kepala Bidang Sumber Daya Alam Pemkab Kukar. Selain mengundang para pemegang kebijakan di lingkungan Pemkab Kukar, Camat Kota Bangun Darat juga melayangkan surat undangan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim hingga Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba di Kementerian ESDM.

 

“Sebenarnya pihak perusahaan sempat mengajukan permohonan untuk mengalihkan lokasi mediasi ke lingkungan kantor Bupati Kukar tapi kami dengan pak Camat tetap ingin mediasi dilakukan di Kedang Ipil saja” ujar Kuspawansyah.(*Tim Redaksi)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI