+ BAHASA INDONESIA

+ BAHASA INDONESIA

Soal Pecalonan Bupati Kukar, PDI-P Enggan Berpolemik Dengan Sesuatu Yang Belum Jelas Terjadi

SISIKOTA.COM – Ketua BP-Pemilu DPC PDIP Kukar, Junaidi, menyebut jika PDI Perjuangan Kukar tidak terganggu dengan RPKPU tersebut karena belum final. Bahkan saat final, PDIP Kukar masih mempunyai upaya hukum lainnya yang berlandaskan pada Undang-undang Kepala Daerah.

Ditegaskannya, PDIP Kukar enggan berpolemik dengan sesuatu yang belum jelas terjadi atau berdebat soal aturan. Sebab, aturan berada di ranah peradilan, kemudian semua berhak memiliki asumsi masing-masing.

“Kami pun punya asumsi. Kalau mengacu pada UU Kepala Daerah, Edi Damansyah masih bisa maju di Pilkada 2024,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, hitung-hitungan periode kepemimpinan Edi Damansyah sebenarnya telah tertuang jelas dalam Simposium yang bertajuk “Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024” yang digelar Agustus 2023 lalu di Tenggarong Seberang. Sejumlah pakar hukum dan akademisi menghadiri simposium tersebut, termasuk Rektor Universitas Hasanudin Makassar Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jumpa dan Dr. Hamdan Zoelva yang hadir secara virtual.

Simposium itupun memperjelas lagi alasan Mahakam Konstitusi (MK) menolak permohonan Edi Damansyah yang meminta MK memberikan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016 yang belum jelas menerangkan pembatasan masa jabatan kepala daerah: apakah hanya berlaku untuk pejabat definitif atau juga pejabat sementara seperti pelaksana tugas? Kala itu, MK menolak permohonan Edi Damansyah dengan alasan berpegang pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Dalam perkara Nomor 22/PUU-VII/2009, H. Nurdin Basirun, S.Sos, Bupati Karimun, memohon agar masa jabatan sembilan bulannya tidak dihitung sebagai satu periode penuh, yang kemudian dikabulkan oleh MK.

Ada juga Drs. Gabriel Manek, M.Si., Bupati Timor Tengah Utara, yang dipastikan belum menjabat satu periode pada kepeimpinan sebelumnya, lantaran belum mencapai dua setengah tahun. MK tidak mempersoalkan masa menjabat Manek sebagai Pelaksana Tugas Bupati dari 10 Desember 2004 sampai 11 Januari 2005, dan hanya menghitung masa menjabat sebagai Bupati definitif.

Sementara, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan Mohammad Kilat Warta Bone yang mempersoalkan masa menjabat Hamim Pou sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango. Pemohon berargumen bahwa masa menjabat sementara harus dihitung dalam periodisasi jabatan kepala daerah karena pengangkatan Hamim Pou sebagai Bupati definitif telah mengakibatkan masa menjabatnya tidak mencukupi batas minimal 2 setengah tahun.

MK menegaskan bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan penuh, berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009. Dengan demikian, permohonan untuk menghitung masa menjabat sementara sebagai bagian dari periodisasi jabatan ditolak, dan frasa dalam UU 10/2016 tentang masa menjabat kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lantas, apa artinya dua putusan tersebut untuk kasus Edi Damansyah? Dalam putusan terdahulu, MK membentuk norma baru terkait batas masa menjabat untuk dapat dihitung satu periode, yakni 2 setengah tahun atau lebih. Norma tersebut bersumber dari Pemohon dan Pihak Terkait yang secara keseluruhan mempersoalkan masa menjabat sebagai “Pejabat Definitif”.

Dalam putusannya untuk permohonan Edi, MK tidak menyatakan adanya perbedaan antara masa jabatan “Definitif” dan “Penjabat Sementara”. Ini adalah titik di mana jalan Edi Damansyah dan putusan MK berpotongan. Edi Damansyah di periode sebelumnya menjabat “Pelaksana Tugas”, bukan “Penjabat Sementara”. Dua terminologi ini, meskipun sering dianggap sama, secara teori memiliki perbedaan yang signifikan. Seorang “Pejabat Sementara” diangkat ketika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sedang cuti kampanye. Sementara itu, “Pelaksana Tugas” adalah Wakil Bupati yang mengisi posisi Bupati ketika sang Bupati Definitif berhalangan sementara.

Dalam eksaminasi Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, Prof. Dr, Aswanto, S.H., M.Si., D.FM., mengemukakan bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam praktik, “Pelaksana Tugas Bupati” tidaklah melalui Pelantikan. Berbeda dengan Pejabat Bupati Definitif yang harus melalui Pelantikan oleh Gubernur. Mengacu Pasal 38 PP Nomor 1/2005 sebagaimana dikutip Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, cara menghitung periodisasi menjabat bagi Pejabat Kepala Daerah dihitung dari sejak tanggal pelantikan. “Konsekuensinya, bagaimana cara membatasi masa menjabat Pelaksana Tugas Bupati kalau tidak pernah dilantik,” terang Aswanto yang mantan hakim MK.

Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Bupati Kukar pada 9 April 2018 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Penugasan Nomor 131/13/B.PPOD.III/2017 dengan penghitungan mulai berlakunya jabatan tersebut sejak tanggal ditetapkan, bukan tanggal pelantikan. Berbeda halnya dengan pengangkatan Edi sebagai Bupati Definitif pada 14 Februari 2019 sampai 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019, yang mana menegaskan mulai berlangsungnya status Pejabat Bupati definitif sejak tanggal pelantikan. Edi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 10 bulan 3 hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 tahun 9 hari, membuatnya belum terhitung sebagai bupati satu periode pada kepemimpinan 2016-2021.

“Status Edi Damansyah sebagai ‘Pelaksana Tugas’ (melaksanakan wewenang Bupati definitif) yang berhalangan, tidak dapat disamakan keadaan hukumnya dengan ‘Pejabat Definitif’,” terang Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. sebagai salah satu eksaminator atas putusan MK tersebut.

Ketua MK periode 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. yang menjadi eksaminator keempat, menolak anggapan Edi Damansyah dihitung masa menjabatnya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, baik secara terpisah maupun digabung dengan masanya menjabat sebagai Bupati Definitif. Sebab, dalam teori ketatanegaraan, jabatan Bupati merupakan jabatan tunggal, bukan jabatan majemuk. Tidak mungkin dalam suatu jabatan Bupati, terdapat dua Pejabat Bupati. Maka, “Pelaksana Tugas” dinamakan pejabat yang menduduki jabatan Bupati secara sementara.

“Berdasarkan UU No. 30/2014 dan UU No. 23/2014, tugas dan kewenangan Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati sifatnya terbatas. Tidak dapat mengambil atau membuat keputusan yang sifatnya strategis. Sehingga dengan tugas dan kewenangan yang serba terbatas tersebut tentulah tidak dapat disamakan dengan Pejabat Bupati yang definitif,” terang Hamdan Zoelva.

Sementara, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP, mengemukakan bahwa Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dapat diberikan pemaknaan sebagai cara penghitungan periodisasi menjabat Kepala Daerah menggabung antara masa menjabat sebagai Pejabat sementara dengan Pejabat definitif. Sebab, rujukan MK dalam Putusan tersebut adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang di dalamnya tidak ada fakta hukum yang mempersoalkan pembatasan atas masa menjabat sebagai Pelaksana Tugas.

“Oleh karena itu, seharusnya Edi Damansyah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara untuk Pilkada berikutnya,” tegas Hamzah Halim.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan kajian para pakar hukum menegaskan bahwa Edi Damansyah belum menjabat sebagai bupati definitif selama satu periode penuh pada kepemimpinan 2016-2021. Statusnya sebagai Pelaksana Tugas tidak dapat disamakan dengan bupati definitif, baik dalam hal pengangkatan, pelantikan, maupun kewenangan.

Tinjauan para pakar hukum inilah yang menjadi pegangan keyakinan PDI-P Kukar untuk bisa mencalonkan Bupati Edi Damansyah kembali pada Pilkada Kukar mendatang.

“Oleh karena itu, Edi Damansyah memenuhi syarat untuk kembali maju sebagai calon Bupati Kukar pada Pilkada 2024,” terang Junaidi. (*sk-3/sisikota)

Hasil Survei CSI: 80,92 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Edi-Rendi Selama Pimpin Kukar

SISIKOTA.COM – Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Curva Survei Indonesia (CSI), menunjukkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) puas dengan kinerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

Survei ini digelar oleh CSI pada 19 Januari – 23 Januari 2024 di Kukar, yang merupakan salah satu pusat populasi terbesar di Kalimatan Timur (Kaltim). Kukar dipilih selain karena pertimbangan jumlah penduduk, juga dianggap kini berada di dalam posisi strategis, karena berdekatan dengan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terlebih sebagian wilayah Kukar, sekarang menjadi bagian dari IKN. Hal inilah yang membuat Kukar menjadi salah daerah yang disorot dalam Pilkada serentak 2024.

CSI melakukan survey dengan metode stratified multistage random sampling, dengan jumlah sampel  1.200 responden dengan margin of error +/- 2.83% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei ini menjangkau 20 kecamatan di Kukar secara proporsional.

CSI juga melakukan teknik pengumpulan data dengan melibatkan pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi digital terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Survey ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Kukar dan mengukur peta kekuatan elektoral.

Berikut gambaran hasil survey CSI :

1. Tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Edi-Rendi adalah 80.92%.

Bila dibedah lebih lanjut per-individu, maka tingkat kepuasan kinerja terhadap Bupati Kukar, Edi Damansyah 81.75% dan tingkat kepuasan kinerja terhadap Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin 74.67%.

2. Bila ditelusuri lebih lanjut, tingkat kepuasan di atas dalam rentang 80% – 70% tadi menyebar dalam beberapa bidang, mulai soal Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama (83.3%), Meningkatkan Kegiatan Keagamaan (82.2%), Pelayanan Kesehatan (81.4%), Pendidikan Terjangkau (79.2%), Menjaga Moral Masyarakat (78.6%), Pelayanan Publik Administratif (79.4%), Menciptakan Kebersihan dan Keindahan (76.3%), Menjaga Kriminalitas dan Menjaga Keamanan (75.3%), Pengelolaan Sampah, Sanitasi, dan Air Bersih (73.2), dan Mengatasi Masalah Listrik yang Sering Padam (74.4%), dan Mengembangkan Potensi Pariwisata (71.5%)

3. Elektabilitas Kandidat dalam Simulasi Bupati Edi Damansyah – Wakil Bupati Rendi Solihin saat berpasangan sebagaimana periode sebelumya (2020-2024) melawan Kotak Kosong, maka hasilnya, 76.5%, kemudian untuk Kotak Kosong 4.3%, dan Tidak tahu/Tidak jawab, 19.2%

4. Di sisi lain mengemuka tantangan soal kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi.

Mulai Menciptakan Lapangan Pekerjaan  (21.6%), Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok (20.9%), dan Menurunkan Angka Pengangguran dan Kemiskinan (8.8%).

5. Ke depan untuk pengembangan Kukar, masyarakat memiliki aspirasi agar kabupaten ini diarahkan dalam 4 hal, Pusat Pertanian/Perkebunan (21.6%), Pusat Pendidikan (21.6%), Pusat Pariwisata (18.3%), dan Pusat Perdagangan (10.3%).

“Temuan-temuan survei di atas merupakan hasil potret di Bulan Januari 2024. Naik-turunnya penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada berbagai kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat,” ucap Direktur Eksekutif CSI, Hendra Yasin.

Ia menyimpulkan, berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Pemkab Kukar, konsisten dengan raihan elektabilitas Edi Rendi yang juga tinggi. (*sk-3/adv)

PILIH BAHASA

+ BAHASA INDONESIA

CARI

PERISTIWA TERKINI

+ BAHASA INDONESIA

TONTON

PERISTIWA TERKINI