Kategory
Info Daerah,
09-11-2026 16:05:42
Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid saat menjelaskan perlunya pemetaan kawasan rawan kebakaran serta penambahan hidran dan sarana pemadam di Tenggarong. (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Kawasan permukiman dengan akses jalan sempit menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). DPRD Kukar mendorong pemerintah daerah memetakan lokasi rawan kebakaran sekaligus memperkuat ketersediaan hidran dan sarana pemadaman.
Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan pemetaan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi setiap kawasan dan menyiapkan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.
Hal tersebut disampaikannya saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di RT 43, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Minggu (8/11/2026).
“Ke depan memang perlu ada langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah. Bagaimana memetakan kondisi yang ada di Tenggarong ini, terutama titik-titik rawan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kebakaran. Itu harus diantisipasi,” kata Rasid.
Menurutnya, antisipasi perlu dilakukan terutama pada lingkungan permukiman dengan akses jalan terbatas yang dapat menyulitkan kendaraan maupun petugas pemadam saat terjadi kebakaran.
Ia juga menyoroti kebutuhan penambahan hidran sebagai salah satu sarana pendukung pemadaman.
Rasid menilai ketersediaan hidran di lokasi yang membutuhkan dapat membantu petugas memperoleh pasokan air tanpa harus berulang kali mengambilnya dari tempat lain.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan agar di setiap titik terdapat hidran. Sehingga kalau terjadi kebakaran, tidak perlu lagi mengambil air bolak-balik. Hidran itu bisa membantu mempercepat proses pemadaman,” ujarnya.
Selain hidran, Rasid mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kesiapan armada dan peralatan pemadam kebakaran.
Menurutnya, kebutuhan tersebut mencakup penambahan mobil pemadam, pembaruan mesin, serta peralatan pendukung agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Ia menilai kesiapan sarana pemadaman perlu menjadi perhatian, terutama ketika kondisi cuaca panas meningkatkan kekhawatiran terhadap kejadian kebakaran.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kejadian kebakaran di Tenggarong, termasuk di kawasan Kelurahan Melayu.
Selain persoalan kebakaran, reses tersebut juga menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan di lingkungan mereka.
Salah satu aspirasi yang muncul berkaitan dengan bantuan anggaran RT yang menurut warga belum diterima hingga November 2026.
Rasid meminta perangkat daerah terkait memperhatikan waktu pencairan agar kegiatan yang direncanakan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Sekarang ini sudah mulai November. Padahal, waktu efektif tinggal satu bulan. Jangan sampai anggaran itu turun, kemudian waktu untuk merealisasikannya terbatas sehingga tidak bisa berjalan,” ungkapnya.
Warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan Jalan Kumala yang digunakan sebagai salah satu akses lingkungan sekaligus jalur alternatif ketika Jalan KH Akhmad Mukhsin mengalami kemacetan.
Rasid mengatakan penanganan Jalan Kumala, termasuk kemungkinan pelebaran atau pengaspalan, dapat dipertimbangkan untuk tahun berikutnya dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Ia juga menyatakan akan mengawal sejumlah usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, termasuk perbaikan fasilitas masjid dan ruas jalan di Kelurahan Melayu.
Adapun untuk penanggulangan kebakaran, Rasid mendorong pemetaan lokasi rawan dan kebutuhan sarana pemadaman menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Abdul rasid
DPRD Kukar
15 jam yang lalu
15 jam yang lalu
14 jam yang lalu
14 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
