Kategory
Info Daerah,
10-11-2026 16:19:07
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri saat menjelaskan upaya pemerintah daerah menjajaki dukungan pemerintah pusat untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sejumlah program pembangunan. (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Sejumlah proyek jalan dan jembatan di Kutai Kartanegara (Kukar) masih membutuhkan pembiayaan besar di tengah menurunnya kemampuan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Kukar menjajaki dukungan pemerintah pusat untuk membantu penyelesaian infrastruktur sekaligus pengembangan sektor perikanan, perumahan, dan kesehatan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah telah melakukan rangkaian kunjungan dan audiensi ke sejumlah kementerian serta lembaga pembiayaan untuk membahas kebutuhan pembangunan tersebut.
“Kami sudah melaksanakan roadshow di beberapa kementerian. Salah satunya terkait pengembangan perumahan dan permukiman, yang sudah ditindaklanjuti dengan kunjungan Wakil Menteri ke sini,” kata Aulia saat ditemui di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Menurut Aulia, salah satu tindak lanjut komunikasi tersebut ialah kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah ke Tenggarong untuk meninjau rencana penataan kawasan permukiman.
Di sektor perikanan, Pemkab Kukar juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
Aulia menyebut terdapat sembilan titik program tersebut di Kukar. Pemerintah daerah berharap pengembangannya dapat dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Keberadaan SPBN diharapkan dapat mempermudah akses nelayan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah masing-masing.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Kukar mengusulkan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat melalui komunikasi dengan Kementerian Kesehatan.
Fasilitas tersebut direncanakan berada di kawasan depan RSUD A.M. Parikesit. Namun, realisasi pembangunannya masih memerlukan tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Selain bantuan program, Aulia mengatakan Pemkab Kukar telah beraudiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya penyelesaian dana kurang salur dari pemerintah pusat serta penjajakan skema pembiayaan untuk kebutuhan infrastruktur daerah.
Sejumlah pekerjaan yang membutuhkan dukungan anggaran antara lain Jalan Sebelimbingan, Jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan di ibu kota Kecamatan Kota Bangun, Jembatan Sebulu, ruas Salo Cela–Batu-Batu, serta Jalan Santan Ulu–Santan Ilir.
Kebutuhan penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Ini sedang kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah besar kita. Jalan-jalan ini membutuhkan pembiayaan cukup besar dalam proses penyelesaiannya,” ujar Aulia.
Ia mengatakan komunikasi mengenai kebutuhan pembiayaan tersebut turut mendapat dukungan anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono.
Upaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat juga direncanakan berlanjut melalui audiensi dengan kementerian yang membidangi pendidikan dan perhubungan.
Di luar kebutuhan infrastruktur, Pemkab Kukar berupaya membuka komunikasi dengan Komisi XII DPR RI melalui anggotanya, Syafruddin.
Aulia menjelaskan pembahasan tersebut diarahkan pada peluang keterlibatan daerah secara langsung dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam.
Menurutnya, Kukar perlu mencari sumber pendapatan di luar penerimaan yang selama ini diperoleh melalui mekanisme royalti dan transfer dari pemerintah pusat.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi (migas), serta perkebunan kelapa sawit.
“Ini untuk mewujudkan mimpi kita, yakni daerah menjadi pelaku usaha dari material utama yang ada di daerah kita, entah itu tambang batu bara, migas, maupun perkebunan kelapa sawit,” ungkapnya.
Aulia berharap peluang keterlibatan daerah dalam kegiatan usaha tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi Kukar.
Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan mengenai mekanisme usaha dan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kukar akan melanjutkan komunikasi dengan kementerian, lembaga pembiayaan, dan DPR RI untuk mengupayakan dukungan pembangunan serta membuka peluang penguatan pendapatan daerah. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
aulia rahman basri
Bupati Kukar
bupati kutai kartanegara
15 jam yang lalu
15 jam yang lalu
14 jam yang lalu
14 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
