Kategory
Info Daerah,
11-11-2026 13:40:46
Suasana pelaksanaan Reses Tahap III Masa Sidang I DPRD Kutai Kartanegara Tahun 2026 oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani di Kecamatan Loa Kulu, Senin (9/11/2026). (Foto: Harry/Sisikota.com)
Loa Kulu, SISIKOTA.COM — Program pembangunan yang telah masuk dalam APBD Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 diminta segera dituntaskan sebelum tahun anggaran berakhir. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai pekerjaan yang sudah memperoleh alokasi anggaran perlu mendapat perhatian agar tidak terus tertunda.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani saat melaksanakan Reses Tahap III Masa Sidang I DPRD Kukar Tahun 2026 di Kecamatan Loa Kulu, Senin (9/11/2026).
Menurut Ahmad Yani, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum terlaksana akibat kendala administrasi maupun persoalan teknis di lapangan.
Ia menyebut salah satu kendala yang dihadapi berkaitan dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang belum terbit untuk sejumlah kegiatan.
“Untuk tahun 2026, kami berharap sejumlah program yang sudah masuk dalam APBD dan merupakan aspirasi masyarakat dapat segera diselesaikan karena anggarannya sudah tersedia,” kata Ahmad Yani.
Selain menyoroti pelaksanaan program tahun berjalan, Ahmad Yani mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk menghimpun kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurutnya, masih terdapat usulan warga yang belum masuk dalam perencanaan pemerintah daerah, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.
“Kami berharap seluruh 45 anggota DPRD benar-benar melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Apa pun kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musrenbang perlu ditampung melalui kegiatan reses,” ujarnya.
Ahmad Yani menjelaskan hasil reses akan menjadi salah satu bahan DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Untuk tahun anggaran 2027, DPRD akan memperhatikan kembali usulan Musrenbang sebelumnya yang belum terakomodasi.
Ia berharap masih terdapat ruang untuk memperjuangkan sejumlah kebutuhan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran.
Sementara itu, aspirasi yang belum dapat diakomodasi pada 2027 akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028.
“Semua usulan yang disampaikan masyarakat sudah dicatat dan akan kita akomodasi. Namun, tentu tidak mungkin seluruh usulan dapat dipenuhi sekaligus. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, ada yang diupayakan untuk 2027 dan ada yang diarahkan ke 2028,” jelasnya.
Ahmad Yani mengatakan proses penganggaran tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan pembangunan.
Karena itu, ia menilai pengawalan aspirasi tidak hanya dilakukan terhadap usulan baru, tetapi juga terhadap program yang telah memperoleh anggaran pada tahun berjalan.
DPRD Kukar akan menggunakan hasil reses sebagai bahan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Loa Kulu dalam pembahasan anggaran daerah, sementara pelaksanaannya tetap mengikuti proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Ahmad Yani
DPRD Kukar
Ketua DPRD Kukar
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
10-11-2026 16:37:15
