Kategory
Info Daerah,
08-11-2026 18:42:35
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri saat menjelaskan penurunan kemampuan fiskal daerah dan penyesuaian prioritas belanja pemerintah. (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun. Penurunan kemampuan fiskal tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja dan menentukan prioritas pembangunan, termasuk pemeliharaan infrastruktur.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan kemampuan keuangan daerah saat ini berbeda dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, ketika APBD Kukar masih berada di atas Rp10 triliun.
Menurut Aulia, APBD Kukar pada 2023 mencapai sekitar Rp11 triliun, meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024, kemudian berada di angka Rp12,5 triliun pada 2025.
Sementara itu, untuk 2026, ia menyebut besaran APBD Kukar berada di kisaran Rp7,9 triliun.
“Setelah kita menjabat, ternyata terjadi penurunan APBD. Tahun ini APBD kita berada di angka Rp7,9 triliun, sedangkan untuk tahun depan diprediksi hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun,” kata Aulia saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Aulia menjelaskan penyusunan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik sebelumnya mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah selama periode 2023 hingga 2025.
Namun, penurunan pendapatan membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kemampuan pembiayaan berbagai program yang telah direncanakan.
Menurutnya, sebagian anggaran tetap harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satunya belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai sekitar 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain belanja pegawai, pemerintah daerah juga membutuhkan anggaran penunjang operasional, seperti pembayaran listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta kebutuhan kantor lainnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Aulia mengatakan Pemkab Kukar melakukan rasionalisasi terhadap kebutuhan penunjang tersebut.
Ia menyebut anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 triliun pada periode 2023–2025 telah ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026.
“Pada 2023, 2024, dan 2025, belanja operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun. Sementara pada 2026, angkanya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar,” jelasnya.
Aulia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar atas upaya rasionalisasi tersebut.
Menurutnya, belanja pegawai dan kebutuhan operasional merupakan komponen pengeluaran yang harus diperhitungkan terlebih dahulu agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan.
Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, pemerintah daerah harus membagi kemampuan anggaran yang tersedia untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan lainnya.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pemeliharaan infrastruktur.
Aulia mengatakan Kukar memiliki jaringan jalan yang luas serta berbagai bangunan dan fasilitas publik yang membutuhkan perawatan.
Ia mencontohkan penanganan sejumlah titik longsor yang memerlukan anggaran cukup besar.
“Untuk menangani titik-titik longsor saja di Kukar, berdasarkan perhitungan kita, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Sebab, jika tidak ditangani, jalan-jalan kita bisa patah atau mengalami kerusakan lebih parah,” ungkapnya.
Menurut Aulia, kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa anggaran pembangunan tidak hanya digunakan untuk membuat jalan atau jembatan baru, tetapi juga mempertahankan kondisi infrastruktur yang sudah tersedia.
Ia menilai pemeliharaan perlu menjadi perhatian agar kerusakan tidak semakin meluas dan kebutuhan biaya penanganannya bertambah.
Karena itu, Aulia berharap masyarakat juga memahami perubahan kemampuan keuangan daerah yang memengaruhi penentuan prioritas pembangunan.
Pemkab Kukar akan menyesuaikan kebutuhan belanja dengan kondisi fiskal, sementara besaran APBD 2027 yang disampaikan Aulia masih berupa proyeksi. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
aulia rahman basri
Bupati Kukar
bupati kutai kartanegara
15 jam yang lalu
15 jam yang lalu
14 jam yang lalu
14 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
