Kategory
Info Daerah,
07-11-2026 19:45:24
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kutai Kartanegara Muhammad Aidil saat menjelaskan pendataan bangunan dan rencana penataan bantaran Sungai Tenggarong di kawasan Jalan Kartini hingga Jalan Mayjen Panjaitan. (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara (Kukar) telah mendata sekitar 219 unit bangunan di kawasan bantaran Sungai Tenggarong yang masuk dalam rencana penataan permukiman. Kawasan tersebut berada di sepanjang Jalan Kartini hingga Jalan Mayjen Panjaitan, Tenggarong.
Kepala Disperkim Kukar Muhammad Aidil mengatakan penataan kawasan direncanakan dalam tiga segmen. Berdasarkan dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED), kebutuhan anggaran penataan diperkirakan mencapai Rp80 miliar, belum termasuk pembebasan lahan dan pembangunan hunian relokasi.
“Untuk saat ini, data yang sudah kami kumpulkan masih sekitar 219 unit. Kami masih menyelesaikan beberapa dokumen yang harus dilengkapi karena berkaitan dengan kewenangan sejumlah instansi teknis, seperti sungai yang menjadi kewenangan BWS,” kata Aidil saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Aidil menjelaskan segmen pertama mencakup kawasan sekitar Taman Musik yang telah bersih dari bangunan. Segmen kedua berada di sepanjang kawasan berikutnya hingga jembatan, sementara segmen ketiga mencakup sisi lainnya hingga Jembatan Mangkuraja atau Jembatan Besi.
Menurutnya, Disperkim masih melengkapi dokumen dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum melanjutkan tahapan penataan.
Koordinasi tersebut diperlukan karena penataan kawasan melibatkan kewenangan sejumlah pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS).
Aidil juga menyebut adanya pembagian kewenangan penanganan kawasan permukiman berdasarkan luasan wilayah. Ia merujuk ketentuan yang digunakan pemerintah daerah mengenai penanganan kawasan di atas 10 hektare yang melibatkan kewenangan pemerintah provinsi.
Setelah kelengkapan dokumen diselesaikan, Disperkim Kukar berencana kembali menyosialisasikan rencana penataan kepada warga di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan.
Penyelesaian dokumen tersebut ditargetkan berlangsung pada 2026.
Selain mendata bangunan, Disperkim Kukar juga menginventarisasi kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di kawasan bantaran sungai.
Aidil mengatakan sejumlah warga menjalankan usaha perdagangan sembako, kuliner, hingga bengkel. Data aktivitas usaha tersebut masih perlu diperbarui untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana penataan.
Menurutnya, kegiatan ekonomi warga harus mendapat perhatian agar relokasi tidak menghilangkan sumber penghasilan masyarakat.
“Dari DED itu nanti sudah dibuatkan seperti apa bentuknya, termasuk mungkin akan ada booth-booth untuk warga yang memiliki usaha. Warga yang memiliki usaha di sana mungkin akan diutamakan. Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi kehidupan mereka tidak berjalan, karena mereka juga perlu penghidupan,” ujarnya.
Disperkim Kukar mempertimbangkan penyediaan tempat usaha dalam kawasan yang telah ditata, terutama untuk kegiatan perdagangan dan kuliner.
Sementara itu, kebutuhan ruang bagi usaha bengkel masih perlu dibahas lebih lanjut bersama masyarakat karena karakter kegiatan usahanya berbeda.
Pengelolaan fasilitas usaha nantinya juga akan dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan UKM Kukar.
Aidil mengatakan rencana penataan kawasan akan dihubungkan dengan infrastruktur yang telah dibangun Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk pengembangan kawasan hingga Jembatan Mangkuraja.
Di luar penataan bantaran sungai, pemerintah daerah juga mengkaji kemungkinan pengembangan wilayah selatan sebagai kawasan permukiman atau kota baru.
Perencanaan tersebut akan dikoordinasikan bersama Bappeda Kukar, termasuk untuk menentukan pembagian fungsi kawasan perumahan, permukiman, industri, dan kegiatan lainnya.
Terkait pembiayaan, Aidil menegaskan estimasi Rp80 miliar berdasarkan DED hanya mencakup kebutuhan penataan kawasan.
Anggaran pembebasan lahan dan pembangunan hunian relokasi harus diperhitungkan secara terpisah. Untuk pembebasan lahan, pemerintah daerah masih memerlukan proses penilaian atau appraisal guna menentukan nilai lahan yang akan dibebaskan. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
disperkim kukar
15 jam yang lalu
15 jam yang lalu
14 jam yang lalu
14 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
