Kategory
Info Daerah,
07-11-2026 19:36:49
Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Ismi Mufiddah saat menjelaskan program pelayanan kesehatan menggunakan KTP di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026). (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) yang memiliki kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat mengakses pelayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Layanan tersebut telah diterapkan di seluruh 20 kecamatan di Kukar.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Ismi Mufiddah mengatakan masyarakat tidak perlu membawa kartu fisik BPJS Kesehatan ketika berobat. Petugas fasilitas kesehatan dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memeriksa status kepesertaan melalui sistem.
“Program pelayanan kesehatan menggunakan KTP berjalan dengan baik. Masyarakat cukup datang ke puskesmas atau klinik tempat mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, kemudian menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan secara gratis, selama status kepesertaannya masih aktif,” kata Ismi saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Menurut Ismi, penggunaan KTP memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus menunjukkan kartu kepesertaan BPJS secara terpisah.
Namun, pelayanan tetap mengikuti ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk status kepesertaan dan prosedur pelayanan di fasilitas kesehatan.
Untuk pelayanan awal, peserta dapat mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas atau klinik tempat mereka terdaftar.
Apabila pasien membutuhkan penanganan yang tidak dapat diberikan di FKTP, fasilitas tersebut akan menerbitkan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku.
Ismi mengatakan kemudahan penggunaan KTP tersebut dapat dimanfaatkan peserta BPJS Kesehatan dari berbagai segmen kepesertaan, selama statusnya aktif.
Meski pelayanan telah diterapkan di seluruh kecamatan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kukar menurut Ismi masih berada di kisaran 94 persen.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang memengaruhi kondisi kepesertaan masyarakat, antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan data kependudukan, serta perubahan kelompok kesejahteraan.
Salah satu perhatian Dinkes Kukar berkaitan dengan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat.
Ismi menjelaskan kepesertaan dalam kelompok tersebut mengikuti ketentuan dan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Peserta yang berdasarkan pemutakhiran data tidak lagi memenuhi kriteria kelompok desil 1 hingga 5 dapat mengalami penyesuaian atau penonaktifan status PBI-JK sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena perubahan status kepesertaan dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan yang dijamin BPJS Kesehatan.
Selain peserta PBI-JK yang iurannya ditanggung pemerintah pusat, cakupan BPJS Kesehatan di Kukar berasal dari sejumlah segmen lain.
Di antaranya peserta yang iurannya ditanggung pemerintah provinsi dan kabupaten, pekerja penerima upah, aparatur sipil negara (ASN), serta peserta yang didaftarkan melalui perusahaan.
Ismi menjelaskan peserta dari berbagai segmen tersebut tetap dapat menggunakan KTP untuk memverifikasi kepesertaan saat berobat.
Adapun ketentuan pembiayaan dan kelas perawatan mengikuti segmen kepesertaan masing-masing. Untuk peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat maupun daerah, Ismi menyebut ketentuannya mengacu pada kelas III.
Dengan demikian, kemudahan berobat menggunakan KTP tidak menghapus persyaratan kepesertaan aktif maupun prosedur pelayanan BPJS Kesehatan. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
dinas kesehatan kukar
15 jam yang lalu
15 jam yang lalu
14 jam yang lalu
14 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
