Ahmad Yani Dorong Optimalisasi BLUD Rumah Sakit, Pengelolaan Keuangan Perlu Lebih Fleksibel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani saat menjelaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit seusai mengikuti peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 di Tenggarong, Kamis (12/11/2026). (Foto: Harry/Sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan rumah sakit daerah melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan fleksibilitas bagi rumah sakit dalam menggunakan pendapatannya untuk menunjang kebutuhan pelayanan.

Ahmad Yani mengatakan DPRD Kukar terbuka untuk membahas pengaturan tambahan mengenai BLUD apabila pemerintah daerah menilai diperlukan peraturan daerah (Perda).

Namun, jika kebutuhan pengaturannya cukup ditetapkan melalui peraturan bupati (Perbup), prosesnya dapat dilakukan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Tinggal diproses saja, kalau memang ingin dijadikan peraturan daerah (perda) tentang BLUD, silakan diusulkan. Kita tunggu. Namun, kalau cukup dengan peraturan bupati, silakan diproses sesuai kebutuhan,” kata Ahmad Yani seusai mengikuti upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, optimalisasi BLUD diperlukan agar pengelolaan pendapatan rumah sakit lebih mampu menyesuaikan kebutuhan operasional dan pelayanan kesehatan.

Ia menilai fleksibilitas tersebut dapat mempermudah penggunaan pendapatan yang diperoleh rumah sakit tanpa harus selalu melalui proses pengajuan anggaran kepada perangkat daerah pengelola keuangan.

“BLUD ini memang penting karena bisa lebih mengoptimalkan, menyinergikan, dan memudahkan pengelolaan keuangan. Dana yang merupakan hasil dari rumah sakit bisa dikelola dengan baik tanpa harus setiap saat mengajukan permintaan ke BPKD. Sirkulasi keuangannya juga menjadi lebih mudah,” ujarnya.

Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan fleksibilitas pengelolaan keuangan harus tetap disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Pengelolaan BLUD sendiri telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Aturan tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada BLUD dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Di tingkat daerah, Kukar juga telah memiliki sejumlah peraturan mengenai pengelolaan BLUD, termasuk ketentuan kerja sama pada RSUD A.M. Parikesit serta kebijakan akuntansi BLUD.

Karena itu, kebutuhan pembentukan atau penyesuaian aturan daerah perlu disesuaikan dengan aspek pengelolaan yang hendak diatur lebih lanjut.

Ahmad Yani menyatakan DPRD Kukar siap menindaklanjuti apabila pemerintah daerah mengusulkan pengaturan yang memerlukan pembahasan melalui mekanisme pembentukan Perda.

Selain menyoroti pengelolaan rumah sakit, Ahmad Yani juga mengajak masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya serta mendeteksi kemungkinan penyakit sejak dini.

“Oleh karena itu, cek kesehatan gratis sangat penting. Kami juga mengimbau, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ini, agar masyarakat senantiasa memanfaatkan layanan tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mengakses layanan yang terhubung dengan sistem jaminan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan KTP untuk layanan BPJS Kesehatan tetap mengikuti ketentuan kepesertaan aktif dan prosedur pelayanan di fasilitas kesehatan.

Ahmad Yani berharap kemudahan pengelolaan keuangan rumah sakit dapat mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan, sementara masyarakat semakin aktif memanfaatkan fasilitas pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang tersedia. (rry/bby/adv)

Iklan sisikota.com

Tags:

Ahmad Yani

DPRD Kukar

Ketua DPRD Kukar