Kategory
Info Daerah,
19-11-2026 01:51:13
Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid saat menjelaskan hasil evaluasi realisasi APBD 2026 dan kebutuhan percepatan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) dilaporkan baru mendekati 40 persen menjelang akhir 2026. DPRD Kukar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan agar tidak kembali membebani APBD tahun berikutnya.
Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat evaluasi realisasi APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar satu setengah bulan harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan.
Dalam rapat tersebut, TAPD juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk kegiatan yang masuk dalam APBD 2026 telah diterbitkan.
“DPA untuk kegiatan yang telah masuk dalam APBD 2026 sudah diterbitkan seluruhnya. Dengan demikian, OPD diharapkan segera menjalankan kegiatan yang telah direncanakan agar target realisasi anggaran tahun ini dapat tercapai,” kata Abdul Rasid saat diwawancarai di Ruang Rapat DPRD Kukar, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Abdul Rasid mengatakan Dinas PU menjadi salah satu perangkat daerah yang mendapat perhatian karena menangani banyak pekerjaan fisik dengan kebutuhan anggaran besar.
Berdasarkan paparan dalam rapat, serapan anggaran dinas tersebut disebut hampir mencapai 40 persen.
Ia menjelaskan pelaksanaan pekerjaan fisik dan pembayaran anggaran umumnya berlangsung secara bertahap. Karena itu, realisasi keuangan dapat meningkat menjelang akhir tahun seiring penyelesaian pekerjaan dan proses pembayaran.
Meski demikian, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan.
DPRD Kukar meminta OPD memanfaatkan waktu yang tersisa dengan tetap memperhatikan tahapan pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Abdul Rasid juga mengingatkan bahwa kegiatan yang gagal diselesaikan pada 2026 berpotensi membutuhkan penganggaran kembali pada tahun berikutnya.
Padahal, APBD 2027 juga harus mengakomodasi program dan kebutuhan pembangunan baru.
“Jangan sampai kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan tahun ini justru kembali dimasukkan ke perencanaan 2027. Tahun depan juga ada program dan kebutuhan pembangunan baru yang harus kita biayai,” ujarnya.
Selain perkembangan kegiatan di masing-masing OPD, DPRD juga memperhatikan ketersediaan pembiayaan untuk memastikan pelaksanaan APBD dapat berjalan.
Menurut Abdul Rasid, kelancaran penerimaan dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan daerah memenuhi kebutuhan anggarannya.
Ia berharap tidak ada hambatan pembiayaan yang menyebabkan program yang telah direncanakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
Di sisi lain, Abdul Rasid meminta realisasi anggaran menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja perangkat daerah oleh Bupati Kukar.
Menurutnya, OPD yang mencatat realisasi rendah perlu diperiksa untuk mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
“Kami berharap OPD memaksimalkan waktu yang tersisa. OPD yang realisasinya rendah tentu harus menjadi catatan dan bahan evaluasi Bupati, terutama terkait kinerja masing-masing perangkat daerah,” katanya.
DPRD Kukar meminta percepatan pelaksanaan APBD 2026 dilakukan berdasarkan perkembangan masing-masing kegiatan agar program yang telah memperoleh alokasi anggaran dapat dituntaskan sebelum tahun anggaran berakhir. (rry/bby/adv)
Tags:
DPRD Kukar
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
16-11-2026 18:57:51
16-11-2026 18:47:12
16-11-2026 18:50:53