DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Rampung Desember, Buka Masukan Publik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Suasana paparan penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah oleh Kejaksaan Negeri Kukar serta Forum Konsultasi Publik DPRD Kukar terhadap lima rancangan peraturan daerah di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026). (Foto: Harry/Sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM — Lima rancangan peraturan daerah (raperda) di Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan memperoleh persetujuan sebelum akhir Desember 2026. DPRD Kukar kini membuka ruang konsultasi publik untuk menghimpun masukan sebelum pembahasan dan penyempurnaan rancangan dilanjutkan.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan kelima raperda tersebut sedang dibahas oleh panitia khusus (pansus). Masukan masyarakat diperlukan agar substansi aturan yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat diterapkan.

“Hari ini kami membuka konsultasi publik terhadap lima raperda yang saat ini sedang dibahas oleh panitia khusus DPRD Kukar. Kami berharap masyarakat dan pihak terkait dapat memberikan masukan, koreksi, serta berdiskusi untuk menyempurnakan lima raperda tersebut,” kata Ahmad Yani di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026).

Lima raperda yang dibahas mencakup pencabutan peraturan mengenai pembentukan Kecamatan Sedulang, perubahan pengaturan penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah di sektor kelistrikan dan energi, penyelenggaraan urusan perhubungan, serta perubahan regulasi pelayanan kepemudaan.

Ahmad Yani mengatakan keberadaan regulasi daerah diperlukan untuk menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan potensi yang dapat mendukung pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, konsultasi publik merupakan kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan koreksi terhadap materi rancangan sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

Setelah konsultasi publik, masing-masing pansus akan melanjutkan penyempurnaan materi raperda.

Rancangan yang telah melalui pembahasan kemudian akan mengikuti proses fasilitasi pemerintah provinsi sesuai ketentuan pembentukan produk hukum daerah, sebelum memasuki tahapan persetujuan bersama DPRD dan pemerintah kabupaten.

“Kami menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun sudah bisa mendapatkan persetujuan. Harapannya, tidak ada kendala maupun hambatan dalam proses penyelesaian lima raperda tersebut,” ujarnya.

Selain menghimpun masukan publik, DPRD Kukar melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan paparan mengenai ketentuan pidana dalam peraturan daerah.

Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan menyesuaikan rumusan sanksi dalam perda terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Ahmad Yani mengatakan keterlibatan kejaksaan diperlukan agar pengaturan sanksi memiliki landasan hukum yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ia juga menyoroti pelaksanaan perda yang telah berlaku di Kukar. Menurutnya, pembentukan regulasi harus diikuti pengawasan dan penegakan agar ketentuannya tidak berhenti sebagai dokumen hukum.

Salah satu perangkat daerah yang menjadi perhatian adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai unsur penegak perda.

“Kami berharap fungsi Satpol PP dapat diperkuat dan tidak hanya sebatas menjalankan tugas secara rutin. Sebab, sejumlah perda yang telah disahkan dinilai belum mendapatkan pengawalan dan penegakan secara maksimal,” ungkapnya.

Ahmad Yani menilai masih terdapat pelanggaran terhadap sejumlah perda yang belum diikuti penerapan sanksi secara optimal.

Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP dalam mendukung penerapan produk hukum daerah.

“Masih ditemukan berbagai pelanggaran, sementara penerapan sanksi belum berjalan tegas. Karena itu, koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP perlu diperkuat agar perda yang nantinya disahkan benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait,” katanya.

DPRD Kukar selanjutnya akan melanjutkan penyempurnaan lima raperda berdasarkan hasil konsultasi publik, dengan target memperoleh persetujuan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026. (rry/bby)

Iklan sisikota.com

Tags:

DPRD Kukar

Ketua DPRD Kukar