Pemkab Kukar Periksa Pajak Perusahaan Tambang, Bidik Penerimaan Rp800 Miliar pada 2027

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Sejumlah perwakilan perusahaan pertambangan menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan bersama Tim Terpadu Sektor Pertambangan di Gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026). (Harry/Sisikota.com)


Tenggarong Seberang, SISIKOTA.COM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menelusuri kesesuaian pembayaran pajak perusahaan pertambangan dengan aktivitas operasionalnya. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang diproyeksikan melampaui Rp800 miliar pada 2027.

Langkah ini dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap perusahaan pertambangan, dengan perhatian khusus pada pajak bahan bakar, kendaraan operasional, serta penggunaan air permukaan.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah pencatatan pajak dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kukar, tetapi transaksi maupun administrasinya dilakukan di daerah lain.

Persoalan tersebut dibahas dalam Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan bersama Tim Terpadu Sektor Pertambangan di Gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Aulia menyoroti perbedaan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara Kukar dan Kutai Timur.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, menurut Aulia, penerimaan PBBKB yang dikaitkan dengan aktivitas di Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berada di kisaran Rp500 miliar.

Perbandingan itu menjadi salah satu alasan pemerintah daerah ingin memeriksa kembali kesesuaian data penggunaan bahan bakar oleh perusahaan tambang.

Aulia menilai aktivitas pertambangan di Kukar memiliki kebutuhan bahan bakar yang besar karena melibatkan berbagai kendaraan dan alat berat. Karena itu, data transaksi dan penggunaannya perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah pencatatan pajaknya telah sesuai ketentuan.

Salah satu kondisi yang disoroti adalah perusahaan yang membeli bahan bakar atau menerima faktur melalui kantor induk di Samarinda maupun Balikpapan, sementara aktivitas operasionalnya berlangsung di Kukar.

Menurut Aulia, kondisi tersebut perlu diperiksa agar pencatatan pajak tidak mengabaikan aktivitas perusahaan yang berlangsung di wilayah Kukar.

Melalui pembenahan administrasi dan rekonsiliasi data, pemerintah daerah berharap penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dapat meningkat.

“Kami optimistis, melalui pembenahan dan rekonsiliasi seperti yang dilakukan saat ini, penerimaan pajak daerah Kukar pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar,” ujar Aulia.

Pemeriksaan untuk Memastikan Kewajiban Pajak

Pemeriksaan dilakukan melalui kerja sama Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, Kejaksaan, Kepolisian, serta unsur terkait lainnya.

Tim akan mencocokkan laporan administrasi perusahaan dengan kondisi operasional di lapangan, termasuk jumlah kendaraan, alat berat, kebutuhan bahan bakar, dan pemanfaatan air permukaan.

Kepala Bapenda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengatakan pemeriksaan tersebut bertujuan mendapatkan data yang sesuai dengan kegiatan perusahaan sebenarnya.

“Melalui tim terpadu, pemeriksaan akan dilakukan langsung ke perusahaan-perusahaan dengan mencocokkan data autentik yang diserahkan perusahaan,” katanya.

Pemeriksaan juga dilakukan untuk melihat kesesuaian penggunaan bahan bakar industri dengan jumlah alat berat yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan.

Selain PBBKB, tim akan memeriksa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan.

Dasmiah menjelaskan, pemeriksaan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah daerah, antara lain Berau, Bontang, dan Kutai Timur, dengan pendampingan aparat penegak hukum.

Setelah pemeriksaan selesai, tim akan menyusun berita acara sebagai dasar tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Aulia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud menambah kewajiban perusahaan di luar aturan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kewajiban yang telah ditetapkan benar-benar dipenuhi.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penerimaan Kukar Melalui Bagi Hasil Pajak

PBBKB, PKB, dan Pajak Air Permukaan merupakan jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi. Namun, pemerintah kabupaten/kota juga memperoleh penerimaan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebesar 70 persen hasil penerimaan PBBKB provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di Kaltim.

Pembagiannya mempertimbangkan ketentuan mengenai pemerataan, potensi daerah, serta indikator yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak bahan bakar.

Untuk PKB, kabupaten/kota memperoleh penerimaan melalui opsen atau pungutan tambahan atas pajak provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pembenahan data kendaraan dan penggunaan bahan bakar menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pemerintah memastikan penerimaan daerah sesuai ketentuan.

Aulia berharap pemeriksaan terpadu dapat menghasilkan pencatatan yang lebih akurat sekaligus meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

Sementara itu, Dasmiah menyebut proyeksi penerimaan pada 2027 perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran daerah. Besaran penerimaan yang benar-benar dapat diperoleh masih bergantung pada hasil pemeriksaan, kepatuhan pembayaran pajak, dan mekanisme pembagian penerimaan yang berlaku. (rry/bby)

Iklan sisikota.com

Tags:

pajak daerah