Bantuan Beras Petani Gagal Panen di Kukar Diminta Diperluas, Junadi Dorong Pemetaan Wilayah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Wakil Ketua II DPRD Kutai Kartanegara Junadi saat menjelaskan kebutuhan perluasan bantuan bagi petani terdampak gagal panen serta dukungan infrastruktur pertanian di Kukar. (Foto: Harry/Sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM — Bantuan beras bagi petani terdampak gagal panen di Kutai Kartanegara (Kukar) didorong agar tidak hanya menjangkau satu wilayah. DPRD Kukar meminta pemerintah daerah memetakan desa-desa lain yang membutuhkan bantuan pangan sekaligus memperkuat dukungan sarana pertanian untuk menghadapi persoalan kekurangan air.

Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan mengenai penanganan masyarakat yang mengalami gagal panen.

Salah satu bantuan yang telah disalurkan berupa sekitar 19 ton beras cadangan pangan pemerintah kepada petani terdampak kekeringan di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu.

Menurut Junadi, wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa juga perlu mendapat perhatian berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan agar melakukan pemetaan wilayah lain yang membutuhkan bantuan. DPRD melalui fungsi penganggaran siap mendukung alokasi anggaran untuk membantu petani yang terdampak gagal panen,” kata Junadi saat diwawancarai di Tenggarong, Rabu (18/11/2026).

Selain Desa Sumber Sari, Junadi turut menyinggung penanganan petani di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu.

Ia berharap pendataan wilayah terdampak menjadi dasar penentuan penerima bantuan agar dukungan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Di luar bantuan pangan, Junadi juga menyoroti kebutuhan sarana pengairan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian.

Ia menyebut adanya dukungan bantuan 80 unit pompa air melalui aspirasi anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok tani mengatasi keterbatasan pasokan air, terutama pada lahan yang membutuhkan dukungan pengairan.

Untuk mendukung penentuan sasaran, Junadi mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan para camat di 20 kecamatan agar kebutuhan kelompok tani dapat didata.

“Kami sudah berkomunikasi dengan camat di 20 kecamatan agar kelompok tani yang benar-benar membutuhkan pompa air bisa didata. Harapannya, bantuan ini tepat sasaran dan dapat membantu keberlanjutan aktivitas pertanian,” ujarnya.

Junadi juga menyebut masih menunggu dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) lainnya yang diharapkan dapat disalurkan menjelang akhir tahun.

Menurutnya, kebutuhan petani tidak terbatas pada bantuan pangan dan peralatan, tetapi juga mencakup pembenahan infrastruktur pertanian.

Hal tersebut menjadi salah satu aspirasi yang diterimanya saat melaksanakan reses di Desa Jembayan, Loa Kulu Kota, dan Desa Rempanga.

Sejumlah kebutuhan yang disampaikan masyarakat meliputi perbaikan jaringan irigasi, saluran pengairan tersier, serta pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani.

Junadi mengatakan ketersediaan jaringan irigasi diperlukan untuk mendukung pasokan air ke lahan pertanian. Sementara itu, jalan usaha tani dibutuhkan untuk mempermudah akses petani dan pengangkutan hasil produksi.

Selain infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan bantuan pupuk, benih, sarana produksi pertanian, dan alsintan.

Khusus di Desa Rempanga, aspirasi masyarakat turut mencakup kebutuhan pengembangan sektor perikanan.

“Yang banyak disampaikan masyarakat itu berkaitan dengan irigasi, pengairan tersier, dan jalan usaha tani. Termasuk juga kebutuhan alsintan, pupuk, serta bibit. Di Rempanga, aspirasi masyarakat juga menyangkut sektor perikanan,” kata Junadi.

Ia berharap kebutuhan yang dihimpun melalui reses dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sesuai kewenangan serta ketersediaan anggaran.

DPRD Kukar, lanjut Junadi, akan terus mendorong dukungan penganggaran dan pengembangan sarana pertanian agar penanganan petani terdampak gagal panen tidak berhenti pada pemberian bantuan pangan. (rry/bby)

Iklan sisikota.com

Tags:

DPRD Kukar