Kategory
Info Daerah,
02-11-2026 16:57:57
Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin saat memberikan keterangan mengenai pembangunan Waterboom Pulau Kumala yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2027. (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan Waterboom Pulau Kumala dapat kembali beroperasi saat libur Lebaran 2027. Namun, pekerjaan dengan anggaran Rp2,5 miliar tersebut masih menunggu penandatanganan kontrak meski proses lelang telah selesai dan pemenang telah ditetapkan.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan dirinya telah menerima informasi mengenai selesainya proses lelang. Ia akan menindaklanjuti belum terbitnya kontrak kepada perangkat daerah terkait.
“Saya mendapat informasi bahwa proses lelang sudah selesai dan sudah ada pemenangnya, tetapi kontraknya belum dibuat. Saya akan menindaklanjuti lagi kepada teman-teman di dinas terkait,” kata Rendi saat diwawancarai di Tenggarong, Jumat (30/10/2026).
Menurut Rendi, dirinya bersama Bupati Kukar menargetkan fasilitas tersebut sudah dapat dinikmati masyarakat pada masa libur Lebaran 2027.
Karena itu, tahapan setelah proses lelang perlu segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan pekerjaan dapat mengejar target yang telah ditetapkan.
Rendi mengatakan pemerintah daerah juga telah melakukan pengecekan terhadap kondisi Waterboom lama.
Dari pengecekan tersebut, ditemukan sejumlah kebocoran kecil yang tersebar di berbagai bagian fasilitas. Meski masing-masing kebocoran relatif kecil, menurutnya, kondisi tersebut secara keseluruhan berdampak terhadap fungsi Waterboom.
Pemkab Kukar sebelumnya juga merencanakan tambahan anggaran untuk pekerjaan lanjutan pada tahun berikutnya.
Namun, Rendi menilai pemanfaatan anggaran yang sudah tersedia perlu terlebih dahulu diselesaikan sebelum pemerintah membahas tambahan pembiayaan.
“Seharusnya tahun depan ada tambahan anggaran. Namun, bagaimana kita mau menambah anggaran untuk pekerjaan berikutnya kalau anggaran yang sudah ada ini saja belum digunakan?” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga mulai mempertimbangkan pola pengelolaan Waterboom setelah fasilitas tersebut beroperasi.
Rendi menginginkan pengelolaan dilakukan secara terpusat oleh satu pihak agar operasional Waterboom lebih terkoordinasi.
Menurutnya, sejumlah skema masih dapat dipertimbangkan, mulai dari dikelola perusahaan, terintegrasi dengan pengelola Pulau Kumala, hingga menggunakan mekanisme penyewaan.
Skema pengelolaan tersebut belum ditetapkan dan masih perlu dibahas pemerintah daerah.
Pemkab Kukar selanjutnya perlu menuntaskan proses kontrak dan pekerjaan fisik sekaligus menentukan pola pengelolaan agar target pengoperasian Waterboom Pulau Kumala pada 2027 dapat direalisasikan. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Rendi Solihin
Wakil Bupati Kukar
11 jam yang lalu
11 jam yang lalu
11 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
