Kategory
Info Daerah,
02-04-2026 17:14:15
Mahasiswa BEM Unikarta menggelar aksi di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara dengan membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum merata, Kamis (2/4/2026). (Harry/Sisikota)
Tenggarong, SISIKOTA.COM - Sepuluh bulan masa kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin berjalan, namun persoalan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, terutama hulu dan hilir, masih menjadi keluhan yang belum tuntas.
Kondisi tersebut kembali disuarakan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) melalui aksi di Kantor Bupati Kukar, Kamis (2/4/2026). Mereka menilai perbaikan infrastruktur belum merata dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat hingga keselamatan pengguna jalan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, khususnya di wilayah terpencil yang dinilai masih tertinggal. Selain itu, mereka juga menyoroti aktivitas truk hauling yang menggunakan jalan umum dan dinilai mempercepat kerusakan infrastruktur.
Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq, mengatakan kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah telah memicu meningkatnya kecelakaan lalu lintas.
“Kami menuntut perbaikan jalan, terutama di daerah hulu dan hilir yang sampai sekarang masih tertinggal. Banyak kecelakaan terjadi karena kondisi jalan yang rusak,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilakukan, tetapi perlu disertai perawatan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
“Kami minta fasilitas yang sudah dibangun itu dirawat, tidak hanya dibangun lalu dibiarkan,” katanya.
Aksi tersebut juga diwarnai kekecewaan mahasiswa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati Kukar. Menurut Ibnu, surat permohonan audiensi telah disampaikan sejak Selasa (31/3/2026), namun hingga aksi berlangsung belum ada pertemuan yang terjadwal.
“Masa iya setiap kami aksi, bupati tidak pernah menemui. Padahal surat sudah kami masukkan sebelumnya,” ujarnya.
Mahasiswa menyatakan akan kembali mengajukan permohonan audiensi dalam beberapa hari ke depan dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana, menyampaikan apresiasi atas partisipasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun ia menjelaskan bahwa Bupati Kukar tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait penyaluran anggaran pusat ke daerah.
“Terima kasih atas aksi ini sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan di Kukar,” ujarnya.
Aksi berakhir tanpa pertemuan langsung antara mahasiswa dan kepala daerah. Mahasiswa berencana kembali menyuarakan tuntutan yang sama dalam waktu dekat. (*)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
organisasi mahasiswa
Unikarta
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
