Kategory
Info Daerah,
13-02-2026 04:02:35
Suasana Focus Group Discussion Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertema “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Jakarta, 10 Februari 2026. (Istimewa)
Samarinda, SISIKOTA.COM - Industri galangan kapal dalam negeri dinilai masih menghadapi persoalan daya saing, terutama dari sisi harga yang membuat banyak pemilik kapal lebih memilih membeli dari luar negeri. Di tengah kondisi itu, Kalimantan Timur mulai dilihat memiliki peran strategis, mengingat daerah ini menempati posisi ketiga terbesar industri galangan kapal di Indonesia.
Kebutuhan pasar domestik sendiri terbilang besar. Data yang disampaikan dalam forum industri menyebutkan, sekitar 2.491 kapal di Indonesia diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun dan membutuhkan peremajaan. Namun, kecenderungan membeli kapal dari luar negeri masih terjadi karena harga produksi dalam negeri dinilai lebih mahal, termasuk pada komponen bahan bakunya.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut potensi industri galangan kapal di daerahnya masih terbuka lebar. Basis industri ini tersebar di Samarinda dan Balikpapan, terutama untuk produksi kapal handmade dan tugboat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” kata Rudy usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Rudy juga mengusulkan agar industri galangan kapal memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen. Usulan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional agar lebih kompetitif di pasar global.
Ia juga mendorong adanya kemudahan lain dari pemerintah, termasuk dukungan peningkatan standar industri. Menurutnya, produk galangan kapal di dalam negeri tidak hanya perlu memenuhi standar Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), tetapi juga standar International Maritime Organization (IMO) agar dapat diterima di pasar internasional.
Menteri Keuangan Purbaya merespons usulan pembebasan PPN tersebut secara terbuka. Ia menyatakan pemerintah siap memberikan kemudahan, khususnya dalam perizinan dan aspek perpajakan, sepanjang industri galangan kapal dan pelayaran berkomitmen memperkuat produksi dalam negeri.
“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” sebut Purbaya.
Ia menambahkan, dukungan akan diberikan selama proses produksi dilakukan di dalam negeri. “Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian pada penguatan industri galangan kapal nasional, termasuk mendorong agar kebutuhan kapal dalam negeri dipenuhi dari produksi domestik.
“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah, naik pitam karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.
Menurutnya, harga kapal dalam negeri yang relatif lebih mahal bukan semata karena faktor galangan kapal, tetapi juga dipengaruhi berbagai aturan dan biaya produksi. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memberi kemudahan regulasi agar industri dalam negeri bisa lebih kompetitif.
“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak memiliki kepentingan bisnis dalam industri tersebut dan mendorong penguatan sektor ini sebagai bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tingkat daerah, Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis untuk pengembangan industri perkapalan. Selain berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, wilayah ini juga akan semakin didorong oleh aktivitas logistik seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai negara kepulauan, distribusi logistik Indonesia yang didominasi jalur laut membuat kebutuhan armada kapal diperkirakan terus meningkat.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung lainnya. (*)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
galangan kapal
17 jam yang lalu
18 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
