Kategory
Info Daerah,
22-07-2025 15:51:57
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani memberikan keterangan kepada awak media terkait dugaan kekerasan yang dialami warga Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu. (Kontributor Sisikota.com)
Loa Kulu, SISIKOTA.COM - Ketegangan melanda Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, setelah laporan dugaan kekerasan yang dialami belasan warga oleh aparat penegak hukum mencuat ke publik. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, angkat bicara dan mengecam keras insiden tersebut. Ia menegaskan, tindakan pemukulan terhadap warga tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.
Insiden ini terjadi pada Kamis (17/7) dan Jumat (18/7/2025), ketika sekitar 18 hingga 19 warga disebut mengalami pemukulan di Mako Brimob II. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman atas pemukulan terhadap seorang warga bernama Puji Friayadi. “Ini tidak boleh dilakukan. Masyarakat itu harus dibimbing, bukan dipukul. Kalau salah, ditegur baik-baik. Kekerasan itu dilarang undang-undang dan tidak manusiawi,” tegas Yani, Senin (21/7/2025).
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, bukan menambah luka di tengah masyarakat. Ia meminta aparat mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. “Kekerasan bukanlah solusi. Aparat seharusnya memotivasi dan membimbing masyarakat,” ujarnya.
Terkait laporan korban ke pihak kepolisian, Yani mendorong agar kedua belah pihak membuka ruang mediasi. Ia menilai penyelesaian secara kekeluargaan akan lebih baik untuk meredam potensi konflik berkepanjangan. DPRD Kukar, lanjutnya, siap memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) jika dibutuhkan, guna mempertemukan semua pihak dalam forum resmi. “Kalau bisa damai, itu lebih baik. Kami di DPRD Kukar siap memfasilitasi RDP supaya semua pihak bisa saling memaafkan,” tambahnya.
Yani menegaskan, prioritas utama DPRD Kukar adalah memastikan terciptanya ketenteraman di tengah masyarakat. Ia berharap permasalahan ini segera tuntas dengan cara-cara yang menjunjung nilai kemanusiaan. “Lebih baik saling memaafkan daripada saling mengotot. Kami siap fasilitasi mediasi agar masyarakat bisa hidup tenang,” tutupnya. (nur)
Tags:
DPRD Kukar
Ketua DPRD Kukar
17 jam yang lalu
17 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu