Kategory
Info Daerah,
26-08-2025 14:07:01
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri. (Istimewa)
Tenggarong, SISIKOTA.COM - Ketergantungan Kutai Kartanegara (Kukar) pada sektor migas kembali memperlihatkan risikonya. Setelah menikmati APBD 2025 sebesar Rp12 triliun, proyeksi anggaran tahun 2026 dipastikan turun tajam menjadi sekitar Rp7,5 triliun. Penurunan hampir separuh itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I DPRD Kukar, Senin (25/8/2025) malam, yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa melemahnya penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, ditambah penyesuaian dana bagi hasil dari pemerintah pusat, menjadi penyebab utama. Kondisi ini, katanya, harus menjadi momentum untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan.
“Dengan berat hati kami sampaikan, APBD kita tahun depan tidak lebih dari Rp7 triliun. Syukur-syukur jika bisa mencapai Rp7 triliun,” ungkap Aulia dalam rapat paripurna.
Ia menegaskan bahwa perangkat daerah harus meninggalkan pola kerja lama. Program pembangunan harus lebih selektif dan benar-benar menyasar sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial disebut sebagai prioritas utama.
Dalam paparannya, Aulia juga menyinggung implementasi program Rp150 juta per RT yang menjadi bagian dari visi Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, meskipun ruang fiskal menyempit, komitmen politik pemerintah untuk memperkuat desa dan masyarakat tetap dijalankan, meski dengan penyesuaian prioritas.
“Kita tidak ingin ada kegiatan yang mangkrak. Termasuk perlindungan sosial, janji kami memastikan seluruh masyarakat Kukar terjamin kesehatannya melalui BPJS Kesehatan, serta pendidikan SD dan SMP tetap gratis sesuai keputusan MK,” ujarnya.
Fokus pembangunan infrastruktur juga tetap berjalan, di antaranya perbaikan jalan, penyelesaian Gedung Inspektorat Kukar, hingga lanjutan pembangunan Jembatan Sebulu. Sementara sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan industri hijau tetap dilanjutkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa meski jumlah anggaran turun, arah pembangunan tidak boleh melenceng dari rencana jangka panjang. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam distribusi program agar tidak ada kecamatan yang tertinggal.
“Walaupun anggaran turun, arah pembangunan tetap kita fokuskan pada prioritas daerah sesuai RPJPD, terutama di bidang penguatan infrastruktur,” kata Yani.
Menurutnya, setiap rupiah harus digunakan sebaik mungkin untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Dengan efisiensi dan sinergi, DPRD optimistis penurunan anggaran tidak menjadi penghalang bagi Kukar untuk tetap bergerak maju. (nur/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Ahmad Yani
aulia rahman basri
Bupati Kukar
bupati kutai kartanegara
Ketua DPRD Kukar
17 jam yang lalu
18 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
