Kategory
Info Daerah,
03-10-2026 17:13:57
Rombongan Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda meninjau lokasi rencana sodetan yang akan dilengkapi pintu air sebagai bagian dari penanganan banjir lintas wilayah, Sabtu (3/10/2026). (Harry/Sisikota.com)
Loa Janan, SISIKOTA.COM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Kota Samarinda menyepakati penggunaan pintu air sebagai langkah jangka pendek dalam menangani banjir lintas wilayah. Rombongan kedua pemerintah daerah juga meninjau lokasi rencana sodetan di kawasan Loa Janan, Sabtu (3/10/2026).
Pintu air akan digunakan selama sodetan belum berfungsi mendukung jalur sungai. Pada saat bersamaan, Kukar dan Samarinda akan membahas penanganan jangka menengah dan panjang bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Balai Wilayah Sungai (BWS).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Kantor Camat Loa Janan. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan penanganan tidak akan dilakukan secara parsial karena aliran air berdampak terhadap kedua wilayah.
“Ada rencana penyelesaian jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi ada dua kategori, yaitu penanganan jangka pendek serta menengah dan panjang. Keduanya tidak akan dilakukan secara parsial,” ujar Andi.
Menurut Andi, penggunaan pintu air dipilih untuk menangani persoalan sementara sebelum sodetan dapat berfungsi mendukung jalur sungai.
“Untuk menyelesaikan polemik selama ini, solusinya adalah pintu air. Nanti kita ke lapangan untuk melihat rencana sodetan tersebut. Selama sodetan itu belum berfungsi untuk mendukung jalur sungai, maka pintu airnya kita tutup,” jelasnya.
Penanganan jangka menengah dan panjang akan mencakup normalisasi sungai. Andi menyebut pembahasannya lebih kompleks karena juga berkaitan dengan persoalan sosial di kawasan hilir, termasuk kemungkinan relokasi atau bentuk penggantian.
Menurut Andi, perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pertemuan tersebut menyampaikan kesanggupan mengalokasikan anggaran fisik. Sementara BWS disebut akan membantu merumuskan penanganan teknis dalam pertemuan berikutnya.
“Dari pihak provinsi tadi sudah menyampaikan kesanggupannya untuk mengalokasikan anggaran fisiknya. BWS akan membantu dalam perumusan pada pertemuan-pertemuan berikutnya,” katanya.
Pembahasan lanjutan dijadwalkan mulai Senin. Pemerintah provinsi disepakati menjadi koordinator dalam pembahasan yang melibatkan Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan BWS tersebut.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan keputusan penanganan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat Loa Janan Ulu. Menurut Aulia, sekitar 70 persen wilayah desa itu terendam ketika air naik.
“Kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, Desa Loa Janan Ulu yang selama ini sekitar 70 persen terendam banjir ketika air naik, bisa tenggelam seluruhnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran Aulia terhadap kemungkinan bertambahnya debit air yang masuk ke wilayah Loa Janan Ulu. Pemkab Kukar menginginkan penanganan yang tidak menambah beban genangan ketika curah hujan meningkat.
Aulia mengatakan penggunaan pintu air disiapkan selama sungai di kawasan hulu belum dinormalisasi. Pemerintah daerah selanjutnya akan melihat kondisi lapangan dan menunggu hasil kerja tim lintas instansi.
“Kita akan turun ke lapangan untuk melihat kondisinya. Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, yang dipimpin provinsi dan melibatkan Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda serta BWS, bisa menjalankan fungsi dengan baik,” katanya.
Aulia berharap penanganan banjir lintas wilayah tersebut dapat dilaksanakan pada 2027. Harapan itu masih bergantung pada hasil pembahasan teknis, penyiapan anggaran, serta penyelesaian persoalan sosial di kawasan terdampak. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
wali kota samarinda
andi harun
aulia rahman basri
Bupati Kukar
bupati kutai kartanegara
16 jam yang lalu
16 jam yang lalu
19 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
