Kategory
Info Daerah,
10-07-2026 15:55:40
Jajaran Bawaslu Kukar bersama pengurus SMSI Kukar saat kegiatan konsolidasi demokrasi di Sekretariat SMSI Kukar, Tenggarong, Kamis, 9 Juli 2026. (Istimewa)
Tenggarong, SISIKOTA.COM – Badan Pengawas Pemilu Kutai Kartanegara memperkuat komunikasi dengan Serikat Media Siber Indonesia Kukar untuk menghadapi potensi disinformasi, hoaks, dan kampanye manipulatif berbasis kecerdasan buatan menjelang Pemilu 2029.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan yang digelar di Sekretariat SMSI Kukar, Jalan Danau Jempang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kamis, 9 Juli 2026.
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, mengatakan konsolidasi di luar tahapan pemilu dilakukan dengan mengunjungi sejumlah mitra, mulai dari lembaga legislatif, partai politik, hingga organisasi perusahaan media.
Menurutnya, komunikasi tersebut diperlukan untuk membangun kesiapan bersama menghadapi dinamika politik dan arus informasi menjelang tahapan Pemilu 2029.
“Kunjungan kami ini juga bagian dari kegiatan nontahapan dengan mengunjungi berbagai rekan, termasuk media. Kemarin kami sudah mengunjungi teman-teman parlemen, sekarang masih berlangsung ke partai politik yang terdaftar di KPU. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik,” ujar Teguh.
Ia menyebut sejumlah isu mulai menjadi perhatian Bawaslu Kukar, antara lain sistem pemilu, ambang batas parlemen, politik uang, penyebaran informasi menyesatkan, serta dinamika penyelenggaraan pemilu di wilayah yang bersinggungan dengan Ibu Kota Nusantara.
Teguh memperkirakan dinamika politik mulai meningkat pada 2027. Di Kukar, isu IKN dinilai dapat menjadi salah satu persoalan sensitif karena menyangkut perubahan wilayah administrasi dan kemungkinan penataan daerah pemilihan.
Namun, perubahan daerah pemilihan tersebut masih bergantung pada regulasi serta keputusan lembaga yang berwenang.
“Di 2027 situasi akan memanas dan kami sebagai kelembagaan harus sama-sama mengawasinya. Akan ada isu politik uang, isu IKN, hingga perubahan dapil. Karena itu, kami berharap bisa berkolaborasi dengan SMSI untuk memitigasi hoaks dan diseminasi informasi yang berkembang,” katanya.
Anggota Bawaslu Kukar sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Fahrisal, mengatakan pengawasan demokrasi tidak dapat dilakukan Bawaslu seorang diri.
Ia menilai perusahaan pers memiliki peran penting dalam memeriksa informasi, menjelaskan konteks persoalan kepada masyarakat, serta mencegah penyebaran informasi palsu dan isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan.
“Isu seperti politik uang, SARA, dan disinformasi tidak dapat ditangkal Bawaslu seorang diri. Kami perlu peran kawan-kawan media untuk ikut mengawalnya,” ujar Fahrisal.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sri Muliati Ningsih, mengapresiasi kontribusi media selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, penyelenggara pemilu dan pers memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama berperan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai proses demokrasi.
“Keberhasilan pilkada juga tak lepas dari kerja teman-teman media. Kami mengawal proses demokrasinya, teman-teman mengawal proses pewartaan. Atas nama lembaga, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras teman-teman media,” katanya.
Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Munir Anshory, berharap komunikasi dengan media tidak hanya berlangsung ketika tahapan pemilu telah dimulai.
Ia mengatakan perkembangan kampanye digital dan teknologi AI perlu diantisipasi sejak dini. Bawaslu juga membutuhkan peningkatan kapasitas jurnalistik agar dapat menyampaikan informasi pengawasan kepada publik secara lebih jelas.
“Kami juga perlu bantuan untuk peningkatan kapasitas dari sisi jurnalistik. Mengapa penting? Karena kita akan dihadapkan dengan metode kampanye AI. Ini perlu kita persiapkan bersama sebelum aturan kampanye diterbitkan,” jelas Munir.
Ketua SMSI Kukar, Angga Triandi, menyambut rencana kolaborasi tersebut. Ia menyebut SMSI Kukar menaungi 35 perusahaan media siber yang dapat mengambil bagian dalam penyebaran informasi terverifikasi dan literasi publik menjelang pemilu.
“Kami berharap bisa terus bersinergi memberi informasi yang akurat, menangkal hoaks, sekaligus memperkuat komunikasi melalui berbagai saluran bersama Bawaslu,” ujar Angga.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara Bawaslu Kukar dan perusahaan media siber. Kolaborasi diarahkan pada penyampaian informasi kepemiluan, peningkatan literasi masyarakat, serta antisipasi terhadap disinformasi dan konten manipulatif berbasis teknologi. (rry)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Bawaslu
bawaslu kukar
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
