Kategory
Info Daerah,
28-07-2026 19:19:17
Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 hingga Rancangan APBD 2027. (Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memilih keluar (walk out) dari Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang III, tepat setelah Bupati Kukar menyampaikan laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis enam bulan berikutnya Tahun Anggaran 2026, Selasa (28/7/2026). Agenda yang ditinggalkan fraksi tersebut adalah penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Fraksi beralasan masih butuh waktu mengkaji substansi dokumen sebelum pembahasan dilanjutkan.
"Tahun 2027 Cukup Pelik," Kata Sekretaris Fraksi
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan keputusan walkout merupakan hasil kesepakatan internal fraksi, diambil setelah dokumen KUA-PPAS diterima pada hari yang sama dengan pelaksanaan paripurna.
"Ini hal yang biasa dalam dinamika DPRD. Kami ingin merapatkan kembali pembahasan secara internal fraksi terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Tahun 2027 menurut kami cukup pelik, sehingga kami memilih tidak tergesa-gesa. Lebih baik pelan, tetapi hasilnya benar-benar baik," ujarnya usai meninggalkan ruang paripurna.
Ia menegaskan sikap tersebut tidak berarti fraksinya menarik dukungan terhadap Pemkab Kukar maupun visi Kukar Idaman Terbaik.
"PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintah daerah dan tetap mendukung program Kukar Idaman Terbaik. Hanya saja, setelah kami membaca dan mempelajari materi yang ada, kami merasa perlu membahasnya lebih dahulu di internal fraksi. Kondisi fiskal tahun 2027 cukup ketat, keuangan daerah juga belum sepenuhnya stabil," katanya.
Andi menyebut, tim ahli fraksinya langsung menelaah dokumen begitu diterima, dan menghasilkan sejumlah catatan yang perlu dibahas bersama jajaran partai — termasuk dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, yang juga menjabat Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
"Kami ingin menyiapkan sejumlah alternatif atau penawaran kepada pemerintah daerah. Yang pasti, dalam waktu dekat pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 akan kami selesaikan. Saat ini kami belum bisa menyampaikan substansinya karena masih dalam proses koreksi dan pembahasan," ucapnya.
Ketua DPRD: Ini Hak Politik, tapi Jadwal Tak Boleh Molor
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menilai langkah Fraksi PDI Perjuangan merupakan hak politik yang dijamin dalam mekanisme demokrasi. Ia menegaskan agenda paripurna telah dijadwalkan jauh hari melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan pelaksanaannya telah memenuhi syarat kuorum.
"Itu sah-sah saja. Namanya fraksi tentu memiliki sikap masing-masing. Tadi Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sikapnya dengan melakukan walkout pada agenda penyampaian KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027," ujarnya.
Sebagai Ketua DPRD sekaligus kader PDI Perjuangan, Ahmad Yani menegaskan dirinya harus menjalankan fungsi pimpinan sidang secara netral.
"Walaupun saya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai pimpinan DPRD saya harus menyikapi persoalan ini secara objektif. Dalam demokrasi ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Yang terpenting seluruh proses tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Yang membuat isu ini tak sekadar soal etika sidang: Ahmad Yani mengingatkan bahwa penyampaian KUA-PPAS adalah kewajiban pemerintah daerah yang harus rampung paling lambat bulan Juli, sebagai dasar penyusunan APBD 2027. Jika molor dari batas waktu itu, seluruh tahapan pembahasan anggaran berisiko ikut tertunda. Ia memastikan pimpinan DPRD akan berkomunikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan dan jajaran partai agar tahapan pembahasan tetap sesuai jadwal.
Bupati: "Ini Baru Tahap Penyampaian"
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyayangkan keputusan walkout tersebut. Menurutnya, agenda paripurna baru sebatas penyampaian arah kebijakan pembangunan yang mengacu pada visi Kukar Idaman Terbaik.
"Kami sangat menyayangkan karena ini sebenarnya baru tahap penyampaian. Namun setiap orang berhak bersikap dan bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan agar tetap berada di dalam ruangan paripurna," ujarnya.
Aulia menegaskan seluruh kebijakan dalam KUA-PPAS 2027 disusun untuk mendukung visi Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030, dan mengapresiasi fraksi-fraksi lain yang tetap mengikuti jalannya paripurna hingga selesai.
Yang Perlu Dipantau Selanjutnya
Meski diwarnai walkout satu fraksi, penyampaian KUA-PPAS tetap berlangsung. Dengan tenggat akhir Juli yang sudah disinggung Ahmad Yani, dan catatan internal PDI Perjuangan yang rencananya akan dibahas hingga ke tingkat Ketua DPC, dua hal yang kini jadi sorotan: apakah pembahasan APBD 2027 tetap sesuai jadwal, dan poin apa dari KUA-PPAS yang sebenarnya dianggap fraksi ini perlu "didesain ulang." (rry)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Rapat Paripurna DPRD Kukar
DPRD Kukar
Ketua DPRD Kukar
19 jam yang lalu
19 jam yang lalu
22 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
