DBH Kukar Dipangkas 77 Persen, Bupati Aulia Siap Perjuangkan Kedaulatan Fiskal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memberikan keterangan kepada media terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) saat menghadiri panen padi di Tenggarong, Jumat (12/9/2025). (Kontributor Sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM - Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan fiskal terbesar dalam satu dekade terakhir. Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 77 persen membuat proyeksi penerimaan tahun 2026 hanya sekitar Rp 1,3 triliun, jauh merosot dari alokasi normal Rp 5,7 triliun. Situasi ini dipandang sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyebut pemangkasan ini bukan sekadar koreksi angka dalam lembaran APBN, tetapi pukulan nyata terhadap daya gerak pembangunan daerah. “Kalau APBD kita turun drastis, tentu akan memengaruhi roda perekonomian daerah. APBD itu kan motor utama pembangunan. Inilah yang menjadi fokus kita,” tegas Aulia di sela kegiatan panen padi di Tenggarong, Jumat (12/9/2025).

Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pada era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, dan tetap relevan pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi dasar penghitungan DBH terbaru. Dampaknya, Kukar sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Kaltim, justru kehilangan porsi signifikan dari haknya.

Aulia menjelaskan bahwa konsultasi intensif sudah dilakukan bersama Gubernur Kaltim, Rudi Masud, dan para kepala daerah lainnya. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati langkah kolektif: sepuluh kepala daerah akan bersama-sama mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyuarakan perlunya kebijakan fiskal yang lebih adil.

“Harapan kami ada perubahan kebijakan, supaya pembangunan dan pelayanan publik di Kukar tidak terganggu,” katanya.

Dengan kondisi ini, Aulia menegaskan pentingnya solidaritas antar daerah penghasil. Menurutnya, tanpa keberanian kolektif memperjuangkan kedaulatan fiskal, ketimpangan pusat dan daerah akan semakin melebar, dan daerah penghasil hanya akan menjadi penonton dari kekayaan yang mereka miliki. (nur/adv)

Iklan sisikota.com

Tags:

aulia rahman basri

Bupati Kukar

bupati kutai kartanegara