Kategory
Info Daerah,
02-12-2025 11:15:32
Baik, ini keterangan foto yang ringkas dan relevan, tanpa bumbu berlebihan. **Keterangan foto:** Aktivis XR Kaltim membentangkan poster kritik transisi energi dan ketergantungan batu bara di tepi Sungai Mahakam, Samarinda. (Istimewa)
Samarinda, SISIKOTA.COM - Isu transisi energi kembali mencuat setelah pelaksanaan COP 30 di Belém, Brasil. Pertemuan itu menegaskan rencana percepatan energi terbarukan, namun keadaan di lapangan belum banyak berubah. Kalimantan Timur masih bergantung pada batu bara sebagai sumber ekonomi utama.
Delegasi Indonesia yang berjumlah 450 orang dipimpin Hashim Djojohadikusuma. Ia membawa isu transisi energi dan perdagangan karbon sebagai fokus utama. Komitmen percepatan energi bersih kembali disampaikan di forum internasional itu.
Namun, rilis Extinction Rebellion Kaltim mencatat jurang antara komitmen dan kenyataan. Produksi batu bara justru meningkat dari 268 juta ton pada 2020 menjadi 368 juta ton pada 2024. Angka itu setara 44 persen produksi nasional. Deforestasi Kaltim juga mencapai 44.483 hektare pada 2024. Kutai Timur menyumbang 16.578 hektare kehilangan hutan. Kelompok itu menyebut perluasan produksi batu bara sebagai penyebab utamanya.
XR Kaltim menilai proyek transisi energi senilai 25 hingga 30 miliar dolar AS belum mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Proyek itu disebut kerap membuka hutan untuk pembangunan pembangkit dan industri penunjang energi terbarukan. Dalam rilisnya, mereka menyatakan proyek tersebut “digunakan sebagai alasan untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya alam” .
Kelompok ini kemudian menyampaikan tiga tuntutan. Mereka meminta pemerintah menghentikan pasokan batu bara pada proyek energi yang masih memakai bahan bakar fosil. Mereka juga meminta penghentian proyek transisi energi yang dinilai tidak adil bagi masyarakat sekitar. “Proyek ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan berkelanjutan,” tulis XR Kaltim.
Tuntutan terakhir adalah pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan energi. Mereka meminta adanya veto masyarakat pada setiap keputusan strategis. Rilis tersebut ditutup dengan penyebutan narahubung organisasi di Kaltim. (*)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
deforestasi
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
