Dokumen Final SPBE Kukar Siap Diterapkan, Integrasi Layanan Jadi Fokus Utama

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Plt Kepala Diskominfo Kukar Solihin bersama jajaran OPD dan tim konsultan PT Digitama Sinergi Indonesia dalam sosialisasi finalisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Selasa (15/7/2025) di Tenggarong. (Kontributor Sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM - Di tengah dorongan nasional menuju pemerintahan digital, Diskominfo Kutai Kartanegara (Kukar) resmi memfinalkan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini menjadi fondasi integrasi layanan publik di Kukar, yang diharapkan lebih efisien, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.

Sosialisasi dokumen final tersebut digelar Selasa (15/7/2025) di Tenggarong. Acara ini fokus pada tiga aspek utama tata kelola teknologi informasi: manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK. Upaya ini sekaligus mempersiapkan Kukar sebagai salah satu lokus SPBE nasional pada 2025.

Plt Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menegaskan penyusunan arsitektur SPBE adalah amanat Perpres Nomor 132 Tahun 2022. Dokumen ini memetakan bagaimana setiap perangkat daerah dapat menghubungkan layanannya ke dalam satu sistem digital yang saling terintegrasi.

“Dokumen SPBE ini menjadi landasan penting untuk menyatukan berbagai layanan digital antar perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya.

Hadir pula tim konsultan dari PT Digitama Sinergi Indonesia yang memaparkan hasil akhir dokumen SPBE beserta rencana teknis pelaksanaan. Solihin menegaskan komitmen pihaknya untuk memenuhi semua persyaratan implementasi.

Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Kukar, Ery Hariyono, memaparkan bahwa proses penyusunan dokumen dilakukan melalui pemetaan proses bisnis tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari analisis tersebut, pihaknya dapat mengidentifikasi layanan yang sudah digital, yang masih manual, serta layanan yang memerlukan integrasi.

“Dari pemetaan ini bisa dilihat mana layanan yang sudah digital, apa yang masih manual, dan layanan mana yang perlu integrasi agar peta jalan pengembangan lima tahun ke depan tersusun dengan baik,” jelasnya.

Salah satu contoh keberhasilan integrasi yang telah berjalan adalah pengelolaan beasiswa. Sebelumnya tersebar di berbagai dinas, kini pengelolaan tersebut dipusatkan dalam satu aplikasi sehingga mempermudah akses dan pengelolaan.

Ke depan, Diskominfo merencanakan pembukaan akses dashboard layanan publik yang saat ini hanya digunakan internal OPD. Dengan sistem ini, data yang diinput sekali dapat dimanfaatkan lintas instansi, menghemat waktu dan mempercepat layanan.

“Dengan integrasi penuh, masyarakat cukup melakukan input data sekali dan hasilnya dapat dimanfaatkan lintas instansi, membuat layanan publik lebih cepat dan efisien,” tutup Ery. (nur/adv)

Iklan sisikota.com

Tags:

Diskominfo Kukar