Kategory
Info Daerah,
03-11-2026 16:37:22
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani saat memberikan keterangan mengenai evaluasi pengelolaan Pantai Tanah Merah dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Tenggarong, Senin (2/11/2026). (Foto: Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengevaluasi pengelolaan Pantai Tanah Merah di Samboja untuk mengetahui faktor yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari destinasi wisata tersebut.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan evaluasi diperlukan untuk membandingkan pola pengelolaan sebelumnya dengan kondisi saat ini, termasuk melihat penerimaan dan biaya operasional destinasi.
“Kita harus memastikan terlebih dahulu apakah memang ada kebocoran PAD atau ada faktor lain yang memengaruhi peningkatan pendapatan tersebut. Nanti kita akan melakukan evaluasi. Kalau perlu, kita akan berkunjung langsung ke sana untuk melihat kondisi pengelolaannya,” kata Ahmad Yani saat diwawancarai di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (2/11/2026).
Menurut Ahmad Yani, peningkatan penerimaan perlu dilihat secara menyeluruh sebelum DPRD menarik kesimpulan mengenai faktor penyebabnya.
Evaluasi antara lain akan melihat apakah peningkatan tersebut berkaitan dengan perbaikan manajemen pengelolaan, perubahan pola pelayanan, biaya operasional, atau faktor lain yang memengaruhi penerimaan.
Karena itu, DPRD berencana melakukan peninjauan langsung untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan Pantai Tanah Merah.
Ahmad Yani mengatakan hasil evaluasi nantinya dapat menjadi bahan dalam menentukan dukungan maupun kebutuhan pengembangan destinasi tersebut.
Selain aspek penerimaan daerah, DPRD Kukar juga mendorong peningkatan infrastruktur pendukung destinasi wisata.
Ia menyebut akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet sebagai sejumlah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pariwisata.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan infrastruktur apabila memang diperlukan untuk meningkatkan akses dan pelayanan bagi pengunjung.
Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan pada destinasi yang dikelola pemerintah, tetapi juga dapat menyasar kawasan wisata yang dikelola pihak swasta sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah.
Ahmad Yani menegaskan pengelola tetap memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan operasional destinasi masing-masing.
DPRD, lanjut dia, akan melihat kebutuhan setiap destinasi berdasarkan kondisi di lapangan tanpa membedakan apakah pengelolaannya dilakukan pemerintah maupun swasta. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Ahmad Yani
DPRD Kukar
Ketua DPRD Kukar
9 jam yang lalu
8 jam yang lalu
8 jam yang lalu
7 jam yang lalu
7 jam yang lalu
1 hari yang lalu
