Kategory
Info Daerah,
23-12-2025 09:52:40
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indra Maulana, menyampaikan pandangan tentang kondisi dan tantangan ekonomi Kutai Kartanegara dalam sebuah forum akademik di Samarinda. (Istimewa)
Tenggarong, SISIKOTA.COM - Kutai Kartanegara belum berada di ambang krisis ekonomi. Namun menyusutnya APBD dan ketergantungan lama pada sektor tambang serta belanja pemerintah mulai menempatkan fondasi ekonomi daerah ini dalam fase rawan, terutama jika arah kebijakan tidak segera disesuaikan.
Kondisi tersebut tercermin dari publikasi Indeks Harga Pasar (IHP) Oktober 2025 yang dirilis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dihadapkan pada tekanan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah perlambatan pertumbuhan.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indra Maulana, menilai ekonomi Kukar saat ini masih berada dalam kategori relatif stabil. Namun, menurutnya, risiko perlambatan akan semakin nyata jika penyesuaian kebijakan tidak segera dilakukan.
Ia mengingatkan bahwa penurunan APBD berpotensi berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang selama ini sangat bergantung pada proyek pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, ruang fiskal yang menyempit tidak lagi memungkinkan belanja daerah dijalankan dengan pola lama.
Indra menekankan bahwa menyusutnya anggaran tidak otomatis berujung pada krisis, sepanjang belanja publik diarahkan secara lebih selektif dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Menurutnya, prioritas belanja idealnya difokuskan pada penguatan UMKM, perlindungan sosial, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta sektor-sektor produktif yang memiliki efek ganda terhadap ekonomi daerah.
Ia juga menilai ketahanan fiskal Kukar ke depan tidak lagi dapat bertumpu pada besarnya APBD semata, melainkan pada kualitas kebijakan dan kemampuan pemerintah daerah mendorong sektor-sektor produktif di luar tambang. Ketergantungan jangka panjang pada komoditas ekstraktif dan belanja pemerintah dinilai semakin berisiko dalam situasi fiskal yang terbatas.
“Kukar belum berada dalam kondisi krisis, tetapi sedang diuji apakah mampu bertransformasi dari daerah yang bergantung pada tambang dan APBD besar menjadi daerah yang lebih mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Ujian tersebut, lanjut Indra, mencakup kemampuan mengembangkan sektor non-ekstraktif seperti pertanian modern, UMKM, serta jasa yang terhubung dengan dinamika kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tanpa perubahan arah kebijakan, peluang stabilitas ekonomi jangka panjang dinilai akan semakin sempit.
Dengan tekanan fiskal yang kian terasa, arah belanja dan strategi transisi ekonomi menjadi faktor penentu apakah Kukar mampu mempertahankan stabilitasnya, atau justru memasuki fase perlambatan dalam beberapa tahun mendatang. (*)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
universitas mulawarman
Unmul
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
