Ekonomi Pesisir Kukar Dibidik Dongkrak PAD, Pelabuhan Amborawang hingga STS Muara Jawa Jadi Sorotan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Foto bersama usai audiensi Bupati Kukar, Kadin Kukar, dan APBMI terkait potensi wilayah pesisir dalam peningkatan ekonomi dan PAD Kukar. (Harry/sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM – Kawasan pesisir Kutai Kartanegara dibidik sebagai salah satu sumber penguatan Pendapatan Asli Daerah. Peluang itu dibahas melalui optimalisasi aset pelabuhan, pengembangan aktivitas bongkar muat, hingga potensi industri maritim di wilayah pesisir.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemkab Kukar, Kadin Kukar, dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) di Pendopo Bupati Kukar, Rabu (10/6/2026).

Dalam pertemuan itu, APBMI menyampaikan sejumlah masukan terkait potensi ekonomi pesisir yang dinilai masih dapat dikembangkan, baik untuk peningkatan PAD maupun penyerapan tenaga kerja lokal.

Pelaksana Tugas Ketua Kadin Kukar, Dedi Sudarya, mengatakan kawasan pesisir Kukar memiliki potensi ekonomi besar, meski sebagian wilayahnya berbatasan dengan daerah lain dan beberapa kewenangan berada di tingkat pemerintah pusat.

“APBMI menyampaikan sejumlah informasi, data, sekaligus masukan kepada Pak Bupati mengenai potensi-potensi yang masih memungkinkan untuk diurus oleh Kutai Kartanegara, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di Kukar,” ujarnya.

Menurut Dedi, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri merespons positif berbagai usulan tersebut. Pemerintah daerah disebut siap memfasilitasi kebutuhan dunia usaha sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Pak Bupati sangat antusias merespons hal ini. Apa yang bisa diurus oleh pemerintah daerah akan didorong dan difasilitasi, bahkan sampai ke kementerian jika diperlukan,” katanya.

Salah satu peluang yang dibahas adalah optimalisasi aset daerah. Dedi menyebut Pelabuhan Amborawang menjadi salah satu aset yang berpotensi dikerjasamakan dengan pihak swasta maupun pelaku usaha kepelabuhanan.

“Jika APBMI atau mitra lainnya berminat mengelola pelabuhan tersebut secara komersial, pemerintah daerah membuka peluang kerja sama, bahkan dengan skema jangka panjang,” ujarnya.

Ketua APBMI Kuala Samboja, Loeis Subowo Suminanto, mengatakan pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis lain. Di antaranya peluang pengembangan ekspor melalui aktivitas ship to ship (STS) Muara Jawa.

Selain itu, APBMI juga mendorong penguatan status Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Santan.

DLKr dan DLKp merupakan batas wilayah kerja dan kepentingan pelabuhan yang menjadi dasar dalam pengelolaan aktivitas kepelabuhanan. Kepastian batas wilayah itu dinilai penting untuk mendorong investasi dan pengembangan kawasan industri pelabuhan di pesisir Kukar.

Menurut Loeis, kawasan pesisir Kukar juga memiliki peluang berkembang sebagai kawasan industri baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi industri perkapalan di Kecamatan Marangkayu yang didukung aktivitas pelabuhan dan logistik.

“Ada potensi ekonomi baru yang sedang dipersiapkan. Pak Bupati menyampaikan bahwa kawasan industri perkapalan di Marangkayu memiliki prospek yang jelas,” kata Loeis.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan pemerintah daerah mendukung kegiatan ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kami melakukan pertemuan dengan kawan-kawan APBMI. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung penuh upaya APBMI dalam memberdayakan warga lokal untuk terlibat dalam kegiatan bongkar muat di perairan Kukar,” ujarnya.

Menurut Aulia, sektor bongkar muat saat ini telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga Kukar. APBMI Kuala Samboja yang menaungi kegiatan STS Muara Jawa dan STS Marangkayu disebut mempekerjakan sekitar 1.500 orang.

“Di STS Muara Jawa terdapat sekitar 800 pekerja, sedangkan di STS Marangkayu sekitar 700 pekerja. Artinya ada sekitar 1.500 warga Kutai Kartanegara yang memperoleh pekerjaan dari sektor tersebut,” katanya.

Aulia menilai pengembangan ekonomi pesisir tidak hanya diarahkan untuk menambah PAD, tetapi juga memastikan warga lokal ikut memperoleh manfaat dari aktivitas pelabuhan dan bongkar muat.

Pemkab Kukar berharap sinergi dengan Kadin dan APBMI dapat memperkuat pemanfaatan potensi pesisir secara lebih terarah. Selain membuka peluang pendapatan baru bagi daerah, pengembangan sektor ini diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Dengan potensi Pelabuhan Amborawang, STS Muara Jawa, STS Marangkayu, UPP Tanjung Santan, hingga kawasan industri Marangkayu, pesisir Kukar dinilai memiliki ruang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangannya, peluang itu perlu diikuti kepastian tata kelola, investasi, dan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. (rry)

Iklan sisikota.com

Tags:

aulia rahman basri

kadin kukar