Kategory
Info Daerah,
24-10-2026 22:40:04
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memberikan keterangan mengenai pengendalian inflasi, perluasan akses keuangan, dan kemandirian ekonomi daerah di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Ju
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat empat tahun berturut-turut memperoleh penghargaan dalam pengendalian inflasi tingkat kawasan Kalimantan. Setelah menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar kini juga mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pengendalian inflasi dan perluasan akses keuangan menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah.
Kukar pada 2026 kembali menerima TPID Award kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Menurut Aulia, capaian tersebut melanjutkan prestasi yang telah diraih dalam beberapa tahun sebelumnya.
“Kukar selalu menjadi juara pertama untuk wilayah Pulau Kalimantan dalam penilaian TPID. Prestasi ini telah diraih selama empat tahun berturut-turut,” kata Aulia saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Akses Keuangan Jadi Target Berikutnya
Selain menjaga stabilitas harga melalui TPID, Pemkab Kukar juga mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan melalui TPAKD.
Salah satu implementasinya adalah Kredit Kukar Idaman Terbaik yang diarahkan untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh akses permodalan.
Aulia mengatakan pemerintah daerah masih mengejar target dalam program percepatan akses keuangan tersebut.
Program itu menjadi salah satu instrumen untuk membuka akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, petani, peternak, nelayan, maupun sektor usaha lainnya yang menjadi basis ekonomi masyarakat Kukar.
Pemkab Kukar juga telah menyiapkan regulasi untuk pelaksanaan Kredit Kukar Idaman Terbaik sebagai bagian dari program pembangunan periode 2025–2030.
Dorong Daerah Lebih Mandiri
Aulia mengatakan penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya dilakukan dengan menjaga inflasi dan memperluas akses kredit.
Pemkab Kukar juga ingin mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar pemerintah tidak hanya bergantung pada penerimaan yang bersumber dari pembagian hasil maupun royalti.
“Di era kepemimpinan kami, pemerintah daerah tidak hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga ingin menjadi pelaku usaha secara langsung, terutama dalam kegiatan perekonomian dari sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Menurut Aulia, potensi yang dimiliki setiap wilayah perlu dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia menilai daerah memiliki ruang untuk memperkuat perannya dalam kegiatan ekonomi sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
“Kami sangat sepakat dengan pernyataan tersebut. Sebenarnya, kalau kita kulik lebih dalam, yang terjadi sekarang pun seperti itu. Hanya pengelolaannya saja yang berbeda. Kalau dulu yang mengelola adalah pemerintah daerah, sekarang sebagian dikelola oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Aulia berharap pengendalian inflasi, perluasan akses pembiayaan, dan pengembangan potensi ekonomi daerah dapat berjalan beriringan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kukar.
Menurutnya, capaian TPID bukan menjadi tujuan akhir, sementara pekerjaan berikutnya adalah memastikan stabilitas ekonomi juga diikuti semakin terbukanya akses masyarakat terhadap permodalan dan kegiatan ekonomi produktif. (rry/bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
aulia rahman basri
Bupati Kukar
bupati kutai kartanegara
17 jam yang lalu
17 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
22-10-2026 22:22:01
