Kategory
Info Daerah,
19-12-2025 10:07:32
Wagub Kaltim Seno Aji menyampaikan paparan dalam High Level Meeting TPID–TP2DD di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025). (Istimewa)
Samarinda, SISIKOTA.COM - Lonjakan arus pendatang ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibaca sebagai tekanan baru bagi stabilitas harga di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu inflasi melonjak sebelum bertindak.
Isu itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025). Pertemuan tersebut diikuti perwakilan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan tidak semakin ringan, seiring meningkatnya mobilitas penduduk menuju kawasan IKN.
“Tema yang kita angkat hari ini adalah memperkuat sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, apalagi dengan perkembangan Ibu Kota Negara,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk yang datang dan menetap di kawasan IKN dalam satu hingga dua tahun ke depan berpotensi memberi tekanan langsung pada pasokan pangan, distribusi, dan harga di daerah penyangga.
“Kita akan menghadapi banyak pendatang baru di IKN. Maka digitalisasi keuangan harus diperbanyak. Memang sudah banyak kabupaten dan kota yang berjalan, tapi ini harus dipercepat dan diperdalam,” tegasnya.
Di tengah potensi tekanan tersebut, data inflasi Kalimantan Timur hingga November 2025 masih berada dalam rentang terkendali. Inflasi tercatat sebesar 2,28 persen secara year-on-year, sementara secara year-to-date berada di angka 1,96 persen.
Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah pengendalian yang telah dijalankan daerah. Ia menyebut pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 pada tahun pertama menunjukkan perkembangan positif.
“Sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam proses penyelesaian regulasi di Bagian Hukum. Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga,” kata Sri Wahyuni.
Sepanjang 2025, TPID Kalimantan Timur tercatat melakukan intervensi langsung ke pasar melalui 27 kali operasi pasar, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 493 kali di tingkat provinsi dan 482 kali di tingkat kabupaten/kota. Pemantauan harga dan stok pangan juga dilakukan secara harian di seluruh wilayah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pertemuan tersebut diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Bahari Joko Susilo, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kukar Haryo Martani, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
Pertemuan TPID–TP2DD ini menegaskan bahwa stabilitas inflasi di Kalimantan Timur saat ini dijaga melalui intervensi aktif, sekaligus menjadi penanda bahwa tekanan baru akibat perkembangan IKN mulai diperhitungkan dalam kebijakan daerah. (*)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
IKN
seno aji
wagub kaltim
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
