Kategory
Info Daerah,
07-05-2026 18:33:19
Ketua PGRI Kukar, Saharuddin Zainudin, setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kukar. (Harry/sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Ribuan guru honorer di Kutai Kartanegara masih menunggu pencairan insentif yang belum diterima selama empat bulan terakhir. PGRI Kukar menyebut keterlambatan itu berkaitan dengan regulasi yang masih diproses sebelum pembayaran dapat direalisasikan.
Ketua PGRI Kukar, Saharuddin Zainudin, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian utama pihaknya, terutama setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Kukar.
Menurutnya, insentif tersebut menjadi bagian penting dari dukungan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN yang selama ini tetap menjalankan tugas di sekolah.
“Kita sangat concern terhadap perjuangan kesejahteraan guru non-ASN. Apalagi guru-guru non-ASN ini insentifnya yang ditunggu-tunggu selama ini empat bulan belum cair,” kata Saharuddin setelah menghadiri RDP di DPRD Kukar beberapa waktu lalu.
Saharuddin menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kukar, keterlambatan pencairan terjadi karena regulasi masih dalam proses penyempurnaan. Regulasi tersebut juga disebut membutuhkan advis dari kejaksaan.
“Kami memahami karena memang ada regulasi yang belum selesai dan perlu penyempurnaan. Regulasi itu membutuhkan advis dari kejaksaan,” jelasnya.
Meski demikian, PGRI Kukar tetap meminta agar proses tersebut segera dituntaskan. Saharuddin berharap insentif yang sudah dinantikan para guru honorer dapat segera dicairkan setelah tahapan regulasi selesai.
“Insya Allah kalau sudah turun advis dari kejaksaan, insentif guru honor yang selama ini ditunggu insya Allah dicairkan,” ujarnya.
Saharuddin menyebut jumlah guru honorer di Kukar diperkirakan mencapai ribuan orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga pendidik yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
“Kalau data guru honorer kurang lebih sekitar ribuan. Itu belum termasuk guru-guru yang belum masuk data Dapodik,” ujarnya.
PGRI Kukar, lanjut Saharuddin, tidak hanya mengawal insentif guru honorer di sekolah negeri. Perhatian serupa juga diberikan kepada guru di madrasah negeri maupun swasta.
“Yang diperjuangkan bukan hanya honor di sekolah negeri, tetapi termasuk guru-guru madrasah negeri dan swasta semuanya,” katanya.
Terkait besaran insentif, Saharuddin menjelaskan nominal yang diterima guru honorer berbeda-beda, tergantung wilayah tugas masing-masing. Untuk wilayah Tenggarong, nominal minimal disebut sekitar Rp1 juta.
“Yang paling minimal di Tenggarong sekitar Rp1 juta, dipotong pajak jadi Rp975 ribu. Untuk daerah yang lebih jauh seperti Kecamatan Tabang nominalnya lebih tinggi,” jelasnya.
Namun, Saharuddin mengaku belum menerima data terbaru terkait besaran pasti insentif di setiap wilayah. PGRI Kukar masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait penyelesaian regulasi dan jadwal pencairan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Kukar yang telah memfasilitasi pembahasan tersebut. Menurutnya, ruang dialog itu penting untuk memastikan persoalan kesejahteraan guru non-ASN tetap mendapat perhatian.
“Pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengundang PGRI untuk fasilitasi dalam perjuangan kesejahteraan guru-guru. Bukan hanya guru ASN saja,” ujarnya.
Saat ini, pencairan insentif guru honorer di Kukar masih menunggu penyelesaian regulasi. PGRI Kukar menyatakan akan terus mengawal proses tersebut, terutama bagi guru non-ASN di sekolah negeri, madrasah negeri, dan madrasah swasta. (rry)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
guru kukar
insentif guru
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
