Kategory
Info Daerah,
22-07-2025 15:49:53
Guru swasta dan honorer di Kutai Kartanegara berfoto bersama usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kukar membahas peningkatan insentif guru. (Kontributor Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM - Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, nasib guru swasta dan honorer di Kutai Kartanegara kembali menjadi sorotan. Banyak dari mereka yang tetap mengabdi meski insentif yang diterima jauh dari layak, bahkan ada yang hanya mendapatkan Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per bulan. Kondisi ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kukar dan pemangku kepentingan pendidikan, Senin (21/7/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa perjuangan menaikkan insentif tidak boleh hanya berpihak pada guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, guru swasta punya kontribusi sama besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. “Kenaikan insentif sekarang baru untuk ASN. Padahal guru swasta juga berkontribusi besar. Kami komitmen mencari solusi supaya insentif mereka juga meningkat,” ujarnya.
Saat ini, insentif guru swasta di Kukar memang tercatat salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur, namun tetap belum mencukupi jika dibandingkan beban kerja yang mereka jalani. Andi mengusulkan revisi Peraturan Bupati (Perbup) agar kenaikan insentif juga berlaku bagi guru swasta. Dengan simulasi kenaikan Rp500 ribu per guru, kebutuhan anggaran tambahan diperkirakan mencapai Rp16 miliar. “Kita harus hitung kemampuan keuangan daerah, tapi ini tetap jadi prioritas,” jelasnya.
Anggota Komisi IV, Muhammad Idham, juga menegaskan pentingnya pembahasan ini bersama kepala daerah baru. Ia menyebut kenaikan insentif juga bisa menyasar guru negeri non-ASN yang selama ini belum merasakan perbaikan signifikan. “Kami akan bicarakan dengan kepala daerah baru supaya insentif guru lebih layak,” katanya.
Idham menyoroti kasus guru TK di bawah yayasan yang penghasilannya sangat minim. Menurutnya, fakta ini tidak bisa diabaikan. “Kami kaget, ada guru yang insentifnya jauh dari layak. Ini jadi perhatian utama kami,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kukar berharap revisi Perbup dapat terealisasi paling lambat tahun depan. DPRD siap mendorong efisiensi anggaran dari sektor lain demi memastikan kesejahteraan guru yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan daerah. Perjuangan ini, kata mereka, bukan sekadar soal nominal, tetapi bentuk penghargaan yang pantas untuk dedikasi para tenaga pendidik. (nur/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
DPRD Kukar
guru kukar
Pendidikan
Pendidikan Kukar
17 jam yang lalu
17 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
