Kategory
Info Daerah,
14-04-2026 14:05:43
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro memeriksa kesiapan kendaraan dan personel saat apel di Mapolda Kaltim sebagai bagian dari antisipasi pengamanan menjelang aksi 21 April di Samarinda. (Istimewa)
Samarinda, SISIKOTA.COM - Isu distribusi BBM dan rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di Samarinda menjadi perhatian Polda Kalimantan Timur. Polisi menilai kombinasi sejumlah isu tersebut berpotensi memicu gangguan keamanan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyebut, dinamika yang berkembang tidak berdiri sendiri. Selain persoalan BBM, terdapat pula isu nasional seperti reformasi, HAM, hingga korupsi, yang dapat memengaruhi situasi di daerah.
“Jika tidak dikelola dengan baik, isu-isu ini dapat memicu gangguan kamtibmas,” ujarnya.
Menurutnya, rencana aksi pada 21 April yang akan terpusat di Kantor Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim menjadi salah satu titik perhatian, terutama di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap berbagai isu.
Di sisi lain, posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat setiap dinamika sosial memiliki dampak yang lebih luas. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.
Polda Kaltim menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk peningkatan patroli siber untuk mengawasi penyebaran informasi di ruang digital. Aparat juga diminta memperkuat kontra hoaks, terutama terkait isu-isu yang berpotensi memicu kepanikan publik.
Selain itu, pengawasan distribusi BBM turut diperketat untuk mencegah penimbunan dan potensi panic buying di masyarakat.
“Pastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi kepanikan,” kata Endar.
Dalam penanganan aksi, pendekatan humanis tetap dikedepankan. Kapolda menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik dalam setiap langkah pengamanan.
“Kedepankan pendekatan berbasis kepercayaan dalam setiap penanganan aksi,” ujarnya.
Di internal, seluruh personel juga diingatkan untuk menjaga integritas selama pelaksanaan tugas, serta menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik.
Dengan kombinasi isu yang berkembang dan rencana mobilisasi massa, aparat menilai situasi menjelang 21 April perlu diantisipasi secara terukur agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas di Kalimantan Timur. (*)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
polda kaltim
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
