Ketika Bupati Kukar Mengingatkan Bahaya Media yang Terlalu Ramah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri berbicara dalam diskusi insan pers bertema peran media di tengah arus konten viral yang digelar Kolaborasi Media Kukar di Tenggarong, Minggu malam (21/12). (Istimewa)


Tenggarong, SISIKOTA.COM - Pemerintah yang hanya mendapat pemberitaan positif justru berada di jalur berbahaya. Pandangan itu disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri saat berbicara di hadapan insan pers di Tenggarong, Minggu malam (21/12).

Menurut Aulia, media memegang peran kunci dalam menentukan apakah kerja pemerintah benar-benar menjadi kinerja di mata publik. Ia menilai, tanpa fungsi kontrol dari pers, pemerintahan berisiko kehilangan arah.

“Pemerintah bisa bekerja, tetapi yang membuat kerja itu menjadi kinerja adalah informasi dari media,” ujar Aulia.

Ia menegaskan, media tidak seharusnya hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan bagi pemerintah. Kritik dan masukan konstruktif, menurutnya, justru menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan.

“Awal dari kehancuran pemerintah adalah ketika pemberitaan media selalu yang baik-baik saja,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertema peran pers di tengah arus konten viral yang digelar oleh Kolaborasi Media Kukar (KODAK), forum yang melibatkan organisasi pers seperti Serikat Media Siber Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, dan Jaringan Media Siber Indonesia di bawah naungan Dewan Pers.

Dalam forum tersebut, Aulia juga memaparkan bahwa pembangunan Kukar periode 2025–2030 dijalankan melalui pendekatan pentaheliks, dengan media ditempatkan sebagai salah satu aktor utama bersama pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Namun, di saat yang sama, ia menyebut komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang kerja sama dengan media, termasuk dalam menjaga keberlanjutan bisnis media dan pembahasan regulasi, badan hukum, serta kualifikasi jurnalis agar media dinilai profesional dan tersertifikasi.

Penekanan pada kerja sama dan keberlanjutan bisnis itu disampaikan bersamaan dengan tuntutan agar media tetap menjaga sikap objektif dan kritis terhadap pemerintah. Aulia menyebut, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya pujian, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh pers, antara lain pimpinan dan praktisi media daerah serta perwakilan Dewan Pers, dengan pembahasan seputar tantangan jurnalisme di tengah tekanan ekonomi media dan dominasi konten viral.

Pernyataan Aulia menempatkan pers pada posisi ganda: sebagai mitra pembangunan sekaligus pengawas kekuasaan. Di tengah relasi yang kian kompleks antara pemerintah, bisnis media, dan tuntutan profesionalisme, keseimbangan dua peran itu menjadi ujian tersendiri bagi kebebasan dan kualitas pers di daerah. (*)

Iklan sisikota.com

Tags:

Kolaborasi Media Kukar

aulia rahman basri

Bupati Kukar