Kategory
Politik,
31-08-2026 14:13:08
Suasana pembukaan Musda XI DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Senin (31/8/2026). (Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM – Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya menentukan ketua untuk periode berikutnya. Ketua yang terpilih diwajibkan maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada mendatang dan akan dikenai sanksi partai apabila tidak menjalankan ketentuan tersebut.
Di tengah persyaratan itu, Hasanuddin Mas’ud menjadi satu-satunya nama yang mendaftar sebagai calon ketua hingga Musda dibuka di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Senin (31/8/2026).
Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, Husni Fahruddin, mengatakan kewajiban maju dalam Pilkada menjadi salah satu dari dua komitmen yang akan dituangkan dalam pakta integritas ketua terpilih.
“Ketua terpilih, siapa pun juga yang menjadi ketua terpilih, wajib menjadi calon kepala daerah,” kata Husni seusai pembukaan Musda.
Menurutnya, ketentuan tersebut telah diputuskan melalui rapat pleno DPD Partai Golkar Kaltim. Ketua terpilih akan diberi waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik sejak awal masa kepemimpinannya.
Jika tidak bersedia maju, ketua terpilih akan menghadapi konsekuensi dari partai. Namun, Husni tidak merinci bentuk sanksi yang akan diberikan.
“Kalau tidak menjadi calon kepala daerah, maka akan ada sanksi dari Partai Golkar. Karena syarat itu sudah diplenokan di DPD Partai Golkar Kaltim untuk kemudian bisa dipersiapkan dari lima tahun sekarang,” jelasnya.
Husni mengatakan kebijakan tersebut diarahkan agar Golkar mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada, bukan hanya memberikan dukungan kepada calon dari luar partai.
“Makanya kita mensyaratkan bahwa ketua terpilih harus menjadi calon kepala daerah. Jadi, Golkar itu tidak mendukung di luar kader,” tegasnya.
Dalam Musda XI DPD Partai Golkar Kukar, Hasanuddin Mas’ud menjadi satu-satunya nama yang mendaftar sebagai calon ketua.
Husni mengatakan informasi tersebut diperolehnya dari steering committee (SC) Musda. Hingga proses pendaftaran berakhir, belum ada nama lain yang menyerahkan berkas pencalonan.
“Yang mendaftar kemarin baru satu, Hasanuddin Mas’ud. Yang lainnya belum ada yang mendaftar,” ungkapnya.
Meski demikian, Husni belum memastikan hasil pemilihan ketua. Kepastian tetap menunggu proses dan keputusan forum Musda.
Ia juga belum menyimpulkan apakah Hasanuddin nantinya akan kembali memimpin DPD Partai Golkar Kukar sekaligus dipersiapkan menuju Pilkada. Menurutnya, dinamika persidangan masih berjalan.
“Nantilah itu. Semua sudah tahu. Apalagi ketua-ketua itu kadang memang punya prestise, yang perolehan suaranya signifikan di Pileg kemarin,” katanya.
Husni menilai persiapan menuju Pilkada harus dilakukan jauh-jauh hari agar kader yang akan diusung memiliki waktu membangun popularitas dan elektabilitas.
Komitmen lain yang akan dibebankan kepada ketua terpilih adalah meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Kukar.
Saat ini, Golkar memiliki sembilan kursi. Kepengurusan berikutnya ditargetkan mampu menambah perolehan menjadi 15 kursi.
“Yang pertama harus menaikkan jumlah kursi di DPRD Kukar. Dari sembilan, kita target harus 15,” kata Husni.
Target tersebut menjadi bagian dari persiapan Golkar menghadapi agenda politik lima tahun ke depan. Kepengurusan baru diharapkan segera menyusun langkah konsolidasi agar peningkatan kursi legislatif dapat dicapai secara terukur.
Dengan dua komitmen tersebut, ketua DPD Partai Golkar Kukar berikutnya tidak hanya dibebani target memperkuat posisi partai di DPRD, tetapi juga dipersiapkan untuk maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada mendatang. Kepastian mengenai ketua terpilih tetap menunggu hasil Musda XI. (rry/bby)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Golkar
Partai Golkar
17 jam yang lalu
17 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
