Kategory
Info Daerah,
24-07-2026 20:17:48
Kader HMI Cabang Kutai Kartanegara menyampaikan aspirasi terkait evaluasi program-program Kukar Idaman Terbaik dan APBD 2026 di depan Kantor Bupati Kukar, Kamis, 23 Juli 2026. (Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kutai Kartanegara meminta pemerintah daerah membuka dampak keterbatasan anggaran terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada 2026.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi evaluasi program-program Kukar Idaman Terbaik dan APBD Kukar 2026 di depan Kantor Bupati serta DPRD Kukar, Kamis, 23 Juli 2026.
Ketua HMI Cabang Kukar Zulhansyah mengatakan organisasinya ingin mengetahui program yang tetap dijalankan, disesuaikan, maupun berpotensi ditunda akibat tekanan fiskal daerah.
“Pada intinya kami melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dianggarkan dan menjadi program pemerintah. Kami melihat implementasi Kukar Idaman Terbaik tidak semuanya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang stagnan,” kata Zulhansyah.
Pernyataan mengenai kondisi anggaran yang stagnan merupakan penilaian HMI. Dalam aksi tersebut, organisasi itu belum menyampaikan perbandingan rinci antara target, alokasi anggaran, dan realisasi setiap program.
Menurut Zulhansyah, persoalan anggaran juga dipengaruhi oleh dana yang disebut menjadi hak Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi belum diterima dari pemerintah pusat.
“Ada hak-hak daerah yang hingga hari ini belum diserahkan kepada Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil. Pemerintah daerah seharusnya bisa lebih tegas kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menilai ketergantungan terhadap dana transfer membuat pelaksanaan program daerah rentan terganggu ketika penyalurannya mengalami keterlambatan.
Karena itu, HMI meminta Pemkab Kukar menjelaskan strategi untuk menjaga pelayanan dasar dan program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan lembaganya menerima kritik dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini berdampak terhadap ruang pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
“Kita sama-sama memahami bahwa kondisi Kutai Kartanegara memang sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian daerah melemah dan ekonomi masyarakat juga ikut terdampak,” kata Rasid.
Pernyataan tersebut belum disertai data ekonomi dalam pertemuan tersebut.
Rasid mengatakan hampir Rp300 miliar dana yang disebut menjadi hak Kukar belum disalurkan oleh pemerintah pusat.
“Sebenarnya kondisi Kutai Kartanegara tidak akan seperti sekarang apabila hak daerah dari pemerintah pusat dapat disalurkan tepat waktu. Ada hampir Rp300 miliar anggaran Kutai Kartanegara yang hingga saat ini belum disalurkan,” ujarnya.
Namun, ia belum merinci jenis transfer, tahun anggaran, dasar perhitungan, maupun jadwal pencairan dana tersebut.
Menurut Rasid, apabila dana itu diterima, pemerintah daerah akan memiliki ruang anggaran lebih besar untuk menjalankan program pembangunan di kecamatan, kelurahan, dan desa.
Ia juga meminta perusahaan yang beroperasi di Kukar meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal agar kegiatan ekonomi memberikan manfaat lebih langsung kepada masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar Muhamad Iriyanto mengakui keterbatasan fiskal memengaruhi kemampuan pemerintah merealisasikan seluruh program.
“Memang kendalanya kita sedang mengalami kesulitan fiskal dan itu merata di seluruh Indonesia. Dalam implementasi janji-janji bupati memang ada kesulitan sehingga kondisinya tidak normal seperti biasanya,” katanya.
Menurut Iriyanto, pemerintah harus mendahulukan belanja wajib dan memilih kegiatan yang dinilai paling mendesak.
“Kalau dana yang tersedia terbatas sementara kebutuhan pembangunan sangat banyak, tentu kita harus memilih program yang paling prioritas, bahkan superprioritas. Sisanya baru dialokasikan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Pemkab belum merinci program Kukar Idaman Terbaik yang tetap berjalan, mengalami pengurangan, atau ditunda akibat penyesuaian anggaran.
HMI meminta informasi tersebut dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui dampak kondisi fiskal terhadap target pembangunan dan layanan pemerintah.
Kepastian mengenai program yang disesuaikan serta penggunaan dana apabila transfer dari pemerintah pusat diterima masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Pemkab dan DPRD Kukar. (rry)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
HMI Kukar
17 jam yang lalu
18 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
