Kategory
Info Daerah,
15-08-2025 14:14:54
Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin duduk bersama mahasiswa di tangga Kantor Bupati saat memberikan penjelasan terkait polemik Beasiswa Kukar Idaman. (Bobby Lolowang/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM - Teriknya matahari siang di Tenggarong tak menyurutkan semangat puluhan mahasiswa yang berkerumun di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kamis 14 Agustus 2025. Mengenakan jas almamater dan membawa poster tuntutan, mereka meneriakkan protes soal Beasiswa Kukar Idaman. Nominal bantuan pendidikan yang semula diumumkan Rp5 juta untuk jenjang D4/S1, saat pencairan tahap pertama justru hanya Rp1,6 juta. Isu ini yang beredar luas di media sosial akhirnya memuncak menjadi aksi unjuk rasa di jantung pemerintahan daerah.
Di tengah kerumunan, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin muncul mengenakan baju kuning, duduk bersila di depan kantor bersama sejumlah pejabat dan aparat keamanan. Ia memegang mikrofon, berhadapan langsung dengan barisan mahasiswa. Beberapa meter di depannya, seorang orator dengan megafon menyuarakan keberatan atas kebijakan pencairan dana beasiswa. Kamera ponsel dan wartawan merekam tiap kata yang keluar, sementara barisan Satpol PP dan kepolisian mengawasi dari belakang.
Kekecewaan mahasiswa berawal dari disparitas antara janji dan realisasi. Saat pendaftaran dibuka, nominal Rp5 juta per penerima untuk kategori D4/S1 sudah menjadi angka resmi. Namun, usai verifikasi, penerima membengkak hingga sekitar 4.500 orang dari kuota awal 1.347. Pemerintah daerah mengaku tak punya alasan untuk menggugurkan penerima yang memenuhi syarat administrasi dan lapangan. Akibatnya, anggaran yang sudah disahkan di APBD murni 2025 tak mencukupi untuk membayar penuh di tahap pertama.
Di hadapan massa, Rendi menjelaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan. Masalahnya murni karena jumlah penerima yang melonjak drastis. “Kita ambil keputusan semua penerima tetap dibayar, tapi pencairannya dua tahap. Tahap pertama Rp1,6 juta cair dari anggaran murni, sisanya Rp3,4 juta akan dibayar lewat APBD Perubahan,” terangnya. Ia menegaskan pencairan tahap kedua dijadwalkan usai pengesahan perubahan anggaran akhir Agustus atau awal September. Rendi juga mengakui ada kekeliruan teknis dalam membuka penerimaan secara luas tanpa memperhitungkan kemampuan anggaran.
Korlap aksi, Zulkarnain, menilai langkah pemerintah tidak tepat. Ia mengibaratkan, “Kalau kita datang ke warung dengan uang Rp100 ribu lalu ingin membeli banyak barang, tentu tidak cukup.” Mahasiswa menuntut agar nominal penuh Rp5 juta dibayarkan dalam tahun anggaran yang sama. Mereka berjanji akan mengawal proses ini sampai hak penerima terpenuhi sepenuhnya.
Bagi Pemkab, kasus ini bukan sekadar soal teknis anggaran. Ini ujian komunikasi publik di tengah sorotan warganet dan tekanan massa. Pemerintah mencoba membangun narasi bahwa kebijakan ini lahir dari niat baik untuk merangkul semua penerima yang lolos, bukan dari pengurangan anggaran. Namun di mata mahasiswa, kebijakan ini adalah bentuk ketidakmampuan mengelola perencanaan anggaran dengan proporsional terhadap kebijakan kuota.
Tahun ini, Beasiswa Kukar Idaman mencatat jumlah penerima tertinggi sejak program berjalan. Untuk kategori S1 tetap ditetapkan Rp5 juta dan S2 sebesar Rp10 juta. Pemkab berjanji akan mengevaluasi kuota dan besaran beasiswa agar sesuai kemampuan fiskal dalam RPJMD baru. Sementara itu, ribuan mahasiswa menunggu realisasi janji tahap kedua—yang akan menjadi tolok ukur apakah polemik ini benar-benar selesai atau kembali memicu gejolak. (bby/adv)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
beasiswa kukar idaman
Rendi Solihin
Wakil Bupati Kukar
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
21 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
