Kategory
Info Daerah,
30-06-2026 15:49:46
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat diwawancarai usai rapat paripurna DPRD Kukar tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin, 29 Juni 2026. (Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola aset daerah, termasuk kawasan wisata Pulau Kumala. Skema tersebut disiapkan agar aset produktif daerah dapat memberi nilai ekonomi tanpa sepenuhnya membebani APBD.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan APBD untuk seluruh pengembangan aset. Karena itu, kerja sama dengan pihak ketiga menjadi salah satu opsi untuk mengoptimalkan aset yang memiliki potensi ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Aulia usai rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin, 29 Juni 2026.
“Kita membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pihak ketiga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor-sektor, terutama sektor perekonomian, sehingga pemerintah daerah tidak bekerja sendiri dalam pengelolaannya,” ujar Aulia.
Menurut Aulia, bentuk kerja sama dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa opsi yang terbuka antara lain kerja sama pemanfaatan aset, sistem sewa, maupun skema bagi hasil.
“Harapan kita, ketika dikelola oleh lembaga yang lebih profesional, mekanismenya bisa bermacam-macam. Bisa kerja sama pemanfaatan aset, sistem sewa, maupun sistem bagi hasil. Semua mekanisme yang sesuai ketentuan akan kita laksanakan,” katanya.
Aulia menegaskan optimalisasi aset daerah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ia berharap aset produktif milik Pemkab Kukar tidak dibiarkan menganggur dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kita berharap aset-aset produktif milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak banyak yang menganggur, sehingga bisa memberikan nilai tambah dan nilai ekonomis bagi daerah,” tuturnya.
Terkait Pulau Kumala, Aulia menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap investor yang ingin menanamkan modal untuk pengembangan kawasan tersebut. Ia menyebut Pemkab Kukar telah menyiapkan peta jalan dan strategi besar sebagai acuan pengembangan.
“Kalau ada investor yang ingin berinvestasi di Pulau Kumala, kami membuka tangan selebar-lebarnya. Kami sudah memiliki roadmap dan grand strategy terkait pengembangan Pulau Kumala,” ujarnya.
Aulia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal menjadi salah satu alasan pemerintah memilih membuka ruang kolaborasi. Menurutnya, APBD saat ini perlu difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran saat ini, kami memilih memfokuskan anggaran pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan memastikan rumah-rumah masyarakat di Kutai Kartanegara menjadi rumah yang layak,” jelasnya.
Ia menilai aset produktif seperti Pulau Kumala memang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah. Namun, pengembangan kawasan wisata membutuhkan investasi besar dan waktu pengembalian modal yang tidak singkat.
Karena itu, kerja sama dengan pihak ketiga dinilai dapat menjadi pilihan agar pengembangan aset tetap berjalan tanpa mengurangi prioritas belanja pemerintah pada layanan dasar masyarakat.
Pemkab Kukar belum merinci skema kerja sama yang akan dipilih untuk pengembangan Pulau Kumala. Pemerintah daerah menyatakan setiap mekanisme pengelolaan aset akan mengikuti ketentuan yang berlaku. (rry)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
Pulau Kumala
17 jam yang lalu
17 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
