Kategory
Info Daerah,
06-10-2026 14:40:12
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengunjungi warga terdampak kebakaran di Kelurahan Melayu, Tenggarong, Selasa (6/10/2026). (Harry/Sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menangani kebutuhan warga sekaligus mengevaluasi infrastruktur pascakebakaran yang melanda RT 33, Kelurahan Melayu, Tenggarong.
Penanganan mencakup pendataan warga, bantuan logistik, penerbitan kembali dokumen kependudukan yang hilang atau rusak, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga evaluasi akses jalan dan ketersediaan sumber air di kawasan permukiman padat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi lokasi kebakaran, Selasa (6/10/2026).
Menurut Taufik, pemerintah daerah bersama sejumlah instansi telah bergerak untuk mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak.
“Hari ini kita juga melihat seluruh pihak terkait turut hadir, baik dari Dinas Sosial maupun BPBD, untuk menindaklanjuti dan mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak,” kata Taufik.
Kebakaran terjadi pada Senin (5/10/2026) di kawasan permukiman padat Jalan AM Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu. Tidak ada korban meninggal dalam kejadian tersebut, meski sejumlah warga mengalami sesak napas dan membutuhkan penanganan medis.
Pendataan Kelurahan Melayu pada Selasa mencatat sementara 50 kepala keluarga atau 151 jiwa terdampak. Data tersebut masih terus diperbarui seiring proses verifikasi warga dan bangunan.
Taufik mengatakan pemerintah juga memberi perhatian terhadap dokumen administrasi warga yang hilang atau rusak akibat kebakaran.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kukar akan membantu proses penerbitan kembali dokumen kependudukan warga terdampak.
Pendataan menjadi penting karena karakter penghuni kawasan tersebut beragam. Ada warga yang tinggal di rumah milik sendiri, rumah kontrakan maupun hunian sewaan lainnya.
Menurut Taufik, pemerintah ingin memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dari pendataan.
“Yang paling penting, jangan sampai ada warga yang terlewat atau tidak mendapatkan penanganan,” ujarnya.
Baznas, PMI, Dinas Sosial, BPBD, relawan serta berbagai unsur masyarakat juga telah menyalurkan dukungan bagi korban.
Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, sejumlah fasilitas telah disiapkan sebagai lokasi penampungan sementara.
“Bagi warga yang membutuhkan, silakan memanfaatkan tempat yang telah disiapkan sambil menunggu penanganan lebih lanjut,” kata Taufik.
Pemerintah Kelurahan Melayu sebelumnya juga menyiapkan sejumlah tempat penampungan serta posko informasi dan logistik. Namun, sebagian warga memilih sementara tinggal bersama keluarga atau kerabat.
Selain menangani kebutuhan warga, Pemkab Kukar mulai mengevaluasi kondisi kawasan yang dinilai menyulitkan penanganan ketika kebakaran terjadi.
Taufik mengatakan hasil peninjauan menunjukkan sejumlah gang dan jalan lingkungan memiliki akses terbatas bagi kendaraan darurat.
“Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Ke depan, perlu dilakukan penataan melalui dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Permukiman, agar jalan-jalan lingkungan dapat ditata dan, apabila memungkinkan, diperlebar,” katanya.
Akses yang memadai, menurut dia, diperlukan agar kendaraan pemadam kebakaran maupun ambulans dapat menjangkau kawasan permukiman lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat.
Keterbatasan akses dan sumber air memang menjadi salah satu kendala penanganan kebakaran tersebut. Damkarmatan Kukar mencatat lokasi merupakan kawasan permukiman padat, sementara Kepala Damkarmatan Fida Hurasani sebelumnya menyebut minimnya pasokan air sebagai salah satu hambatan pemadaman.
Persoalan pasokan air juga masuk dalam evaluasi pemerintah daerah.
Taufik mengatakan penambahan titik sumber air maupun hidran perlu dipertimbangkan, khususnya di kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi.
Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak hanya berlaku di Kelurahan Melayu, tetapi juga perlu dipetakan pada kawasan lain yang mempunyai karakter permukiman serupa.
“Hal ini merupakan bagian penting dari upaya mitigasi dan pencegahan apabila terjadi kebakaran di kemudian hari,” ujarnya.
Pemkab juga mempertimbangkan penguatan kembali peran relawan kebakaran di lingkungan masyarakat.
Taufik mengatakan kelompok relawan di tingkat RT maupun lingkungan perlu diberdayakan untuk memperkuat respons awal sebelum unit pemadam tiba.
Pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Apabila anggaran tersedia, insyaallah berbagai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap,” katanya.
Pemkab Kukar selanjutnya akan melanjutkan pendataan dan penanganan kebutuhan warga sembari mengevaluasi akses jalan, sumber air, sarana pemadaman dan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan permukiman padat. (rry/bby/adv)
Tags:
asisten 1 pemkab kukar
kebakaran tenggarong
16 jam yang lalu
16 jam yang lalu
19 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu