Perubahan APBD Kukar Terlihat Rp7,9 Triliun, Aulia Sebut Postur Riil Rp7,1 Triliun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Suasana rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara dengan agenda persetujuan Raperda Perubahan APBD 2026, Rabu (30/9/2026). (Harry/Sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM — Angka Perubahan APBD Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 terlihat mencapai sekitar Rp7,9 triliun. Namun, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan angka tersebut memuat pencatatan pinjaman Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar. Tanpa komponen itu, ia menyebut postur riil anggaran sekitar Rp7,1 triliun.

Menurut Aulia, nilai sekitar Rp7,1 triliun tersebut justru turun sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD murni 2026. Penjelasan itu disampaikan setelah Raperda Perubahan APBD 2026 disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).

“Hari ini kita melaksanakan proses penetapan terhadap anggaran perubahan tahun 2026, dengan menyesuaikan beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi-regulasi terbaru, perhitungan yang cermat terhadap pendapatan, serta efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja,” ujar Aulia di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.

Aulia mengatakan pencatatan pinjaman tersebut membuat angka Perubahan APBD tampak lebih besar dibandingkan anggaran murni.

“Kenapa bisa lebih besar? Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sudah kita bayarkan, yang sudah kita laksanakan sebelumnya,” jelasnya.

Menurut Aulia, penatausahaan itu dilakukan setelah pemerintah daerah berkonsultasi dengan pihak terkait. Pinjaman tersebut perlu dicatat dalam struktur Perubahan APBD, sedangkan penggunaannya telah masuk pada sisi pengeluaran.

Ia menegaskan kenaikan angka secara keseluruhan tidak menggambarkan kenaikan postur riil anggaran daerah.

“Realnya, APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni. Sehingga sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun, ditambah dengan utang itu menjadi Rp7,9 triliun,” paparnya.

Persetujuan Raperda Perubahan APBD tersebut dicapai sehari setelah rapat paripurna sebelumnya ditunda karena jumlah anggota DPRD yang hadir belum memenuhi kuorum.

Setelah pembahasan anggaran mencapai persetujuan, Aulia berharap perangkat daerah dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat Kukar. (rry/bby/adv)

Iklan sisikota.com

Tags:

aulia rahman basri

Bupati Kukar

bupati kutai kartanegara